Banda Aceh — Rombongan Pengurus Wilayah (PW) Dewan Dakwah Sumatera Utara (Sumut) mengunjungi Markaz Dewan Dakwah Aceh di Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Selasa (11/5).
Rombongan yang berjumlah lima orang itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Sumut, H Chairul Azhar, M.Si, Ketua Muslimat, Prof Dr dr Arlinda Sari dan tiga pengurus lainnya.
Kehadiran rombongan tersebut disambut langsung oleh Sekretaris Majelis Syura, Said Azhar SAg, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Aceh, Zulfikar SE, M.Si, Wakil Ketua Umum, Rahmadon Tosari, PhD dan Dr. Ridwan Nurdin, M.Si. Ikut mendampingi juga Direktur Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh, Dr Abizal M Yati Lc, MA, perwakilan Muslimat Dewan Dawah Aceh dan Ketua Forum Dakwah Perbatasan (FDP), dr Nurkhalis Sp.JP, FIHA.
“Pertemuan dua PW Dewan Dakwah yang bertetanggaan provinsi tersebut bertujuan memperkuat silaturrahmi kedua organisasi Islam ini dan juga untuk membangun dan bersinergi dakwah kolaboratif. Selain itu saling memaparkan dan memperkenalkan program-program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan,” kata Zulfikar.
Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut kedua pihak sepakat untuk melakukan dakwah kolaboratif dalam beberapa isu, di antara menjaga wilayah perbatasan dari upaya pendangkalan akidah, kerjasama rekruitmen mahasiswa ADI dan kolaborasi penempatan dai. Selain itu akan menggelar jambore alumni ADI dan kegiatan bersama safari dakwah perbatasan atau bulan bakti Dewan Dakwah.
Ketua Umum Dewan Dakwah Sumut, H Chairul Azhar, M.Si menambahkan pertemuan itu juga membahas isu-isu aktual tentang problematika dakwah di kedua provinsi tersebut, diantaranya proses pengkaderan dai secara formal melalui ADI dan STID (Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah) Mohammad Natsir yang memakan waktu yang lama, yaitu lima tahun lebih.
“Sementara kebutuhan dai di lapangan sangatlah mendesak. Bahkan ada beberapa desa di pedalaman Sumatera Utara yang tidak jadi shalat jum’atnya, apabila dai tidak bisa hadir di desa tersebut,” kata Chairul Azhar.
Adapun Ketua FDP, dr Nurkhalis mengungkapkan kendala lainnya adalah militansi seorang dai sendiri juga bermasalah. FDP yang membuka lowongan dai untuk dakwah di perbatasan dengan mukafaah yang cukup, fasilitas transportasi (disediakan sepeda motor) tapi tidak banyak yang siap bertugas di daerah-daerah terpencil.
Terakhir Sekretaris Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Said Azhar SAg menjelaskan untuk mengatasi semua persoalan tersebut maka Dewan Dakwah, melalui Pengurus Pusat akan melakukan program peningkatan kapasitas dai secara non formal selama 30-40 hari.
Menurutnya program tersebut seperti pola short course atau semacam program lemhanas. Untuk mengikuti program tersebut diharapkan para peserta sudah punya kemampuan dasar dai, sehingga yang perlu diperkuat hanya beberapa hal saja seperti aqidah dan idiologi, pemikliran Islam, wawasan geopolitik dan perkembangan dakwah dunia (keragaman harakah dakwah).
“Juga manajemen dan leadership islam serta kemampuan dakwah berbasis IT dan medsos serta komitmen/militansi dai untuk berdakwah,” kata Said Azhar.
Pertemuan diakhiri dengan makan siang bersama dan penyerahan cenderamata serta kesepakatan kunjungan silaturrahim balasan dari Dewan Dakwah Aceh ke Sumatera Utara pada akhir bulan Mei tahun ini.
