Oleh Prof. Dr. Muhammad AR. M.Ed
Di tengah penolakan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang banyak mendapat sorotan dan bantahan, justru itu saya berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah lebih sedikit uang sogokannya daripada pilsung yang harus kita sogok hampir seluruh lapisan masyarakat. (Ini khusus bagi para pelaku sogok menyogok, kalau yang haqqul yaqin tidak mau menyogok maka kebanyakan mereka tidak akan terpilih). Mohon maaf, ini hasil dari pengalaman dan observasi serta pengakuan masyarakat secara umum, setiap pemilihan dari kepala desa hingga kepada kepala negara sekalipun tidak pernah sepi dari sogok-menyogok dengan berbagai macam modus operandi-nya. Tinggal saja sekarang ada nggak individu yang mau berkata benar, berkata jujur atau mau mengakui kesalahan dengan sebenarnya secara gentleman. Tidak perlu harus mengakuinya dihadapan Pengadilan Allah nanti di yaumil mahsyar. Siapa yang berani bersumpah demi Allah bahwa pilkades, pilkada, dan pilpres murni seratus persen tanpa sogok menyogok? Bicara masalah demokrasi, dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah demokrasi, tetapi syura yang eksis. Lihat saja bagaimana pemilihan Abubakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah saw, bagaimana Umar bin Khattab dicalonkan sebagai khalifah, demikian juga Usman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib walau ada sedikit keretakan pada pemilihan khalifah keempat ini. Secara agama orang-orang yang menjadi anggota majlis syura dimasa dahulu ada yang sudah mendapat khabar dari Nabi bahwa semua mereka akan masuk sorga. Beginilah seharusnya anggota majlis syura yang memiliki kejujuran, keadilan, keilmuan, keistiqamahannya, dan kebenaran mengatakan yang haq itu haq, dan yang batil itu batil. Kalau begini model anggota majlis syura, pencalonannya tidak meleset dari koridor Islam.
Memang ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini kembali ke masa Orde Baru (Soeharto), atau mundur kebelakang terlalu jauh, atau membunuh demokrasi. Tetapi itu sah-sah saja ini pendapat dan realitas yang sudah berlaku walaupun Presidium Nasional KIPP Indonesia Brahma Aryana dalam siaran rilis di Jakarta, Jumat (9/1/2026), mengatakan, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) Indonesia secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD. Silakan berpendapat dan melihat dari berbagai sisi dan akhirnya kita menimbang untung ruginya, mafasad dan manfaatnya, dan halal-haramnya. Namun bagi saya hingga detik ini kalau bukan karena membuka aib orang, bisa saya tunjuk satu persatu siapa yang terpilih secara benar, atau dengan manipulasi, penipuan, intimidasi, sogok-menyogok, menghalalkan segala cara (Machiavelism). Tetapi bagi orang-orang yang sangat berharap harus menjadi pemimpin, ia akan melakukan berbagai cara termasuk politik uang, tanpa pikir panjang yang penting jadi, maka kalau dipilih oleh anggota DPRD, cuma separuh anggota tambah satu orang sudah menang dengan sogokan. Ini khas bagi pelaku sogok menyogok. Tetapi kalau pilihan langsung seperti yang selama ini kita lakukan, bagi para pelaku curang dan sogok menyogok, mereka harus menghabiskan uang bertriliyun karena mereka harus menyogok dari masyarakat peringkat bahwah hingga ke peringkat masyarakat kelas atas dari berbagai golongan dan pangkat. Di negara Barat seperti Amerika, mereka melakukan pilsung tetapi tidak menyogok masyarakat pemilihnya, tetapi masyarakat yang akan memilih para pemimpin yang mereka sukai dengan membantu mereka dari segi dana untuk kelancaran calon tersebut berkampanye seluruh Amerika. Kemanapun calon pemimpin pergi, disana para pendukungnya sudah menunggu dan memebrikan dana kepada calon yang mereka sukai. Namun sebaliknya pilsung kita di sini, calon pemimpn akan datang ke daerah-daerah pemilihan untuk berkempen, bersamaan dengan itu dibawa uang bertmilyar untuk menyogok konstituenya. Inilah yang perbedaan yang menganga antara pilsung Barat dan pilsung Timur. Maka sebaiknya ummat Islam kembali kepada cara-cara Rasulullah saw dan para sahabatnya bagaimana Islam memilih pemimpin yang jauh dari intimidasi, penipuan, kecurangan, pembunuhan, dan sogok menyogok.
Ada beberapa perkumpulan masyarakat sipil yang menolak terhadap wacana pilkada lewat DPRD, misalnya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Network for Democracy and Electoral Integrity, dan Indonesia Corruption Watch (ICW), serta beberapa partai politik, mungkin mereka selama ini tidak pernah menemukan praktik money politik, risywah, dan intimidasi dan pembunuhan hingga 700 orang petugas pemilu model pilsung ini. Sehingga wacana atau gagasan pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD adalah melanggar UUD dan konstitusi. Dalam pandangan Islam, kita harus paham sebab atau gara-gara melakukan intimidasi kita menang, gara-gara sogok-menyogok kita menang, gara-gara intimidasi hingga dapat membunuh orang/petugas pemilu kita menang, gara-gara kita melakukan kecurangan akhirnya kita menang. Pernahkah kita pikirkan hukuman, intimidasi, sogok-menyogok, kecurangan, dan membunuh. Kita menang dengan cara intimidasi, itu haram, kita menang dengan sogok-menyogok, itu haram, kita menang dengan kecurangan, itu haram, dan kita menang dengan membunuh para pesaing kita, itu lebih haram lagi. Kalau semua car akita lalui dengan haram, mungkinkah kita menggapai kepemimpinan halal, mungkinkah kita memakan gaji halal, mungkinkah kita membasmi yang haram-haram seperti korupsi, penyalahgunaan hak dan wewenang, dan perusak gunung/hutan, perusak lingkungan, penipu rakyat, penjual negara kepada bangsa asing, penjual asset negara, dan penjarah uang negara serta nepotisme jahat. Sungguh tidak mungkin, karena itu mulailah sesuatu dengan cara halal dan bertanggung jawab kepada Allah Yang Maha Bijaksana.
Sekarang yang perlu diperketat bukan calon pemimpinnya, tetapi anggota-anggota majlis syuranya, apakah mereka sekaliber Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Saad bin Abi Waqash, Bilal bin Rabah, Zaid bin Haritsah, Salman al-Farisi, Ammar bin Yasir, Shuhaib bin Sinan Ar-Rumi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas’ud, Zubair bin Awwam, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubay bin Kaab, Abu Dzar al-Ghifari, Zaid bin Tsabit, Abu Ayyub Al-Anshari, Muaz bin Jabal, Saad bin Mu’az, Abdullah al-‘Art, Abu Musa al-Asy’ari. Kalau tidak ada anggota-anggota majlis syura sekaliber ini, boleh dicari lagi satu, dua atau tiga peringkat dibawah mereka. Kalau peringkat keempatpun tidak mungkin diperoleh, maka silakan mundur teratur wahai anggota-anggota majlis syura, dan harus tahu diri. Apakah ilmu saya memadai, apakah akhlak saya mulia, apakah pemikiran saya cinta kepada Islam atau kepada sekularisme, liberlisme, atau pluralisme, apakah ibadah saya kepada Allah masih bolong-bolong, dan sebagainya. Karena itu kalau setiap anggota majlis syura sudah terbekali dengan kriteria yang sesuai petunjuk agama, maka ketika mereka diberi hak dan wewenang untuk memilih pemimpin, secara otomastis mereka akan memilih calon pemimpin yang berakhlak mulia, berilmu, beramal shalih, dan mereka tidak sekali-kali mau menerima sogok, suap, dan grativikasi.
Tidak dapat dinafikan, sekarang ini hampir seluruh sendi bangsa sudah mengalami penyakit kronis dalam suap-menyuap, sogok-menyogok, bergelimang dengan kecurangan dan kebohongan, sering bermuka dua terhadap atasan, sudah menjadi darah daging dalam makan makanan haram, korupsi, dan menipu rakyat serta menerima suap dari bangsa asing sehingga nasib bangsa tergadaikan. Hukum hanya kepada domba-doma atau kambing kurap (rakyat jelata), namun kepada serigala dan singa-singa dibiarkan memangsa domba-domba dan kambing kurap secara membabi buta. Beginilah nasib oligarkhi di negeri ini dan begitu pula nasib anak bangsanya sendiri. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, inilah masa akhir zaman sambil menunggu datangnya Dajjal untuk menguji iman kita, Namun dajjal-dajjal photo copi telah merajalela di dunia ini.
Gurus Besar Ilmu Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
