Kerajaan PA di Simpang Jalan

Partai Aceh yang disingkat dengan PA merupakan estafeta daripada Komite Peralihan Aceh (KPA) yang juga estafeta daripada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang lebih kurang 30 tahun (1976-2005) melawan kedhaliman Indonesia terhadap Aceh. Ketika Aceh berdamai dengan Indonesia pada bulan Agustus 2005 dengan isyarat MoU Helsinki maka GAM melebur dalam gerakan sipil yang diberi nama KPA. KPA yang diketuai mantan Panglima GAM Muzakkir Manaf kemudian membentuk sebuah partai lokal bernama Partai Aceh yang juga diketuai Muzakkir Manaf yang bergelar Mu’allim.
Dalam perjalanan politiknya PA yang pengurusnya dominan mantan kombatan sempat menguasai Aceh dalam dua periode Pilkada di Aceh, yaitu Pilkada 2006 yang dimenangi oleh Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan wakil Gubernur, serta Pilkada 2011 yang dimenangi Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Kepemimpinan Irwandi-Nazar sudah berlalu dengan prestasi plus-minusnya dan beberapa warisannya seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Aceh Green, bangunan dayah terpadu di perbatasan dan sebagainya. Sementara kepemimpinan Zaini-Muzakkir yang disingkat Zikir menampilkan sejumlah bangunan fisik seperti payung ala masjid Nabawi di masjid Raya Baiturrahman, fly over simpang Surabaya, terowongan Beurawe-Kuta Alam penambahan jembatan Lamnyong, dan lainnya.
BICAH KONSI
Perjalanan dan peralihan GAM ke KPA dan ke PA telah menuai perpecahan dalam sejarah perjalanan dan perjuangannya. Perpecahan yang dalam bahasa Aceh disebut bicah konsi (pecah kongsi) tersebut telah memporak porandakan ukhuwwah Islamiyyah sekaligus menghancurkan perjuangan pemisahan Aceh dari Indonesia. Bicah konsi pertama terjadi ketika pihak keluarga pimpinan GAM dengan pihak non keluarga bercerai dalam shaf perjuangan di Sweden yang berhadapan antara pihak Zaini Abdullah, Malik Mahmud, Bakhtiar Abdullah, dan lainnya yang berpihak kepada keluarga Tiro, dan Husaini Hasan, Daud Paneuk, Syahbuddin, M. Yusuf Daud, dan lainnya dari kalangan non keluarga Tiro.
Bicah konsi tersebut tidak berefek kepada perlawanan Tentera Nanggroe Aceh (TNA) terhadap Tentera Nasional Indonesia (TNI) yang berperang dahsyat di Aceh. Cuma efek dari bicah konsi tersebut sempat muncul gerakan baru yang bernama Majlis Pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka (MPGAM) yang disebut-sebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) nya adalah Tgk. Don Zulfahri yang menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Khabarnya serpihan perpecahan di Sweden dari kalangan non keluarga Tiro sempat menyatu dengan MPGAM tersebut sehingga mereka sempat menghiasi media lokal, nasional dan internasional dengan berbagai statemennya yang lugas dan transparan. Gerakan MPGAM tersebut kemudian hilang dalam peredaran setelah tertembaknya Tgk Don Zulfahri dengan dua peluru oleh orang tidak dikenal ketika makan siang di sebuah restoran kawasan Ampang, Kuala Lumpur, Kamis 1 Juni 2000, tertembaknya Tgk. Usman Pasi Lhok di Gombak, Selangor, Malaysia, dan beberapa orang lainnya di Kuala Lumpur.
Ketika damai terjadi antara GAM dengan RI yang berlangsung dengan Pilkadasung yang diikuti oleh beberapa partai lokal Aceh selain partai nasioanal, maka bicah konsi selanjutnya terjadi antara dua kubu calon gubernur dan wakil gubernur berbasis GAM dari dukungan kalangan tua dan kalangan muda. Kalangan tua GAM mendukung pasangan Ahmad Humam A. Hamid dengan Hasbi Abdullah yang disingkat H2O (Humam-Hasbi Okay) sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sementara kalangan muda menjuarai Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Hasil dari bicah konsi tersebut Irwandi-Nazar menang Pilkadasung dan menjadi pemimpin Aceh, sementara H2O mengalami kekalahan yang menyisakan hutang. Akibat dari hasil pilkadasung tersebut membuat kalangan tua GAM yang kalah bersaing murka terhadap kalangan muda yang memenangkan Irwandi-Nazar dalam pilkadasung tahun 2006.
Murka kalangan tua tersebut membuat terbelah lagi jama’ah GAM di Aceh setelah terbelah di Sweden sebelumnya. Dengan demikian, konkrit atau tidak konkrit, pasti atau tidak pasti, GAM berbasis segi tiga, pertama; GAM kalangan keluarga Tiro, kedua GAM non keluarga Tiro (hasil bicah konsi di Sweden) dan GAM pemenang Pilkadasung 2006 di Aceh. Belum cukup sampai di situ, ketika Zikir memimpin negeri Aceh hasil Pilkadasung 2011, di tengah jalan kembali bicah konci antara Doto Zaini dengan Mu’allim. Bicah konsi kali ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan peristiwa bicah konsi sebelumnya. Kenapa tidak, bicah konsi sebelumnya dilandasi oleh faktor keluarga dengan non keluarga dan faktor perebutan kekuasaan. Namun bicah konsi kali ini justeru terjadi setelah berhasil memperoleh kekuasaan dalam satu jama’ah yang dahulunya berjuang sungguh-sungguh untuk memisahkan Aceh dari Indonesia, setelah memperoleh kuasa malah bicah konsi yang terjadi dan tidak merasa malu dengan rakyat yang dipimpinnya. (aneh bin ajaib binti membingungkan). Debat terbuka keduanya yang disiarkan media dalam bahasa Aceh disebut; MUTULÈH LAGÈH.
Mutulèh lagèh dalam bahasa Indonesia adalah sahut menyahut atau debat mendebat antara satu pihak dengan pihak lainnya berkenaan sesuatu masalah. Mutulèh lagèh yang kita maksudkan dalam artikel ini adalah sahut menyahut antara gubernur Aceh dengan wakil gubernur Aceh periode 2011-2016 yang keduanya adalah orang penting GAM, yang satu mantan Menteri Kesehatan dan yang satu lagi mantan Panglima GAM berkaitan isyu pemilihan presiden (pilpres) Indonesia antara Jokowi dan Prabowo. Mutulèh lagèh yang sempat disiarkan harian Serambi Indonesia antara lain; Rabu, 19 Maret 2014, Kamis, 3 Juli 2014, dan Ahad 27 Juli 2014 tersebut dapat menghantarkan perjuangan berani GAM pada posisi simpang tiga di simpang jalan.
DI SIMPANG JALAN
Kita sebut kerajaan PA dalam artikel ini karena mantan kombatan dari kalangan GAM secara resmi telah dua kali menguasai kekuasaan dan kepemimpinan di Aceh, dan itu kita anggap sebagai sebuah kerajaan yang dipimpin GAM/PA. Apa yang kita mau analisa di sini adalah; kerajaan PA sekarang sedang berada pada posisi genting di simpang jalan yang berhadapan dengan simpang tiga. Simpang pertama merupakan jalan yang sedang dilalui kerajaan PA sehingga berhadapan dengan dua simpang jalan di hadapannya, yang satu menuju ke kanan dan yang satu lagi menuju ke kiri, yang mana satu yang semestinya PA harus lalui?
Kalau jalan yang sedang dilalui sekarang ini adalah jalan yang penuh onak dan duri yang berhadapan antara bicah konsi dengan Mutulèh lagèh. Sementara jalan kekanan merupakan jalan keselamatan PA yang sekaligus keselamatan Aceh, sedangkan jalan kekiri adalah jalan kehancuran bagi PA sehingga baik GAM, KPA, maupun PA akan menjadi sebuah nostalgia bagi bangsa Aceh pasca Pilkada 2022. Sekarang menjadi taruhan bagi kerajaan PA untuk memilih jalan dari simpang tiga yang berhadapan di depan mata.
Kalau PA memilih jalan ke kanan maka para petinggi PA dan kader-kader PA harus bersatu padu dalam barisan Islam. Harus komit dengan syari’at Islam, dan harus membaur dengan tokoh, ilmuan dan cendekiawan Aceh lainnya dalam upaya memajukan Aceh berbasis syari’ah. PA sudah masanya membongkar kebiasaan lama yang berprinsip; tidak perlu kita sebut-sebut Islam dalam perjuangan karena dari endatu kita sudah Islam, atau takut tidak dibantu Eropah dan Amerika, atau takut tidak masuk investor asing. Takutlah kepada Allah dan jangan pernah takut kepada manusia yang melawan Allah Ta’ala, haraplah bantuan Allah agar kita selalu sejahtera. PA juga harus membongkar kebiasaan lama yang memeras dan memaksa rakyat baik berkenaan pelaksanaan proyek negara, berkenaan dengan pemilu atau pilkada maupun berkenaan dengan kelompok GAM dengan kelompok non GAM dari bangsa Aceh. Bongkar kebiasaan lama kalau PA mau tetap berada di hati rakyatnya.
Apabila kerajaan PA yang sedang berada di simpang jalan tersebut lalu memilih jalan ke kiri dari simpang tiga yang ada, maka PA harus tetap mempertahankan kebiasan lama untuk kejar mengejar proyek, ancam mengancam sesama anak bangsa, tipu menipu dalam pemilu dan pilkada serta terus bicah konsi dan Mutulèh lagèh sepanjang masa, kalau demikian adanya maka kerajaan PA akan menjadi punca utama penghancuran negeri Aceh dari sudut pandang politik, agama dan ukhuwwah Islamiyah yang sudah ditanam oleh éndatu kita semenjak Aceh wujud dan Indonesia merdeka.
Dari ilustrasi bicah konsi dan Mutulèh lagèh tersebut tergambarkan keruntuhan kerajaan PA sudah di depan mata sekarang tinggal para petinggi PA mau apa, mau rakyat, Negara dan Islam atau mau kuasa. Kalau mau rakyat, Negara dan Islam maka PA bersama anggota-anggotanya akan tetap terhormat baik semasa berkuasa maupun selepas berkuasa. Tetapi kalau mau kuasa, ia akan dihormati semasa punya kuasa dan akan dibenci setelah berakhirnya kekuasaan yang ada. Kalau alternatif pertama yang dipilih bermakna PA memilih jalan ke kanan, namun kalau alternatif kedua yang diambil maka PA akan memilih jalan kekiri yang berhadapan dengan kehancuran kerajaan PA sekaligus kehancuran Aceh karena daya tawar Aceh terhadap Jakarta sudah runyam akibat bicah konsi dan Mutulèh lagèh di kalangan PA sendiri. Bicah kongsi dahsyat terjadi dalam musim pilkada 2017 di mana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berlatarbelakang GAM tampil empat pasang: Zaini Abdullah-Nasaruddin, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Zakaria Saman-T. Alaiddin, dan Muzakkir Manaf-T. A. Khalid.
Kalam akhir dari penulis: wahai penguasa dari kerajaan PA, jangan hancurkan Aceh dengan memilih jalan ke kiri. Wahai para ulama, ilmuan, tokoh masyarakat dan cendekiawan Aceh, papahlah kerajaan PA yang sedang berada di simpang jalan agar mereka memilih jalan ke kanan dan menghindari jalan ke kiri, karena jalan ke kanan melambangkan syurga, sementara jalan ke kiri mengisyaratkan jalur ke neraka. Na’uzubillah.
Penulis : Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
(Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh & Dosen Siyasah Fak. Syari’ah & Hukum UIN Ar-Raniry)
diadanna@yahoo.com