Archive for category: Berita Lokal

Tahun 2014 Rakyat Aceh telah mengukir sejarah baru dalam pembinaan dan pengembangan hukum di dalam negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui bersama   pada tanggal 22 oktober2014 bertepatan tanggal 27 Dzulhijjah 1435 H setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang selama beberapa tahun akhirnya DPRA bersama Pemerintah Aceh dimasa kepemimpinan Dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf  telah melahirkan sebuah Qanun Yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat Aceh yang diberi nama Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat nomor 6 tahun 2014 dan telah diundangkan dalam dalam Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7 pada tanggal 23 Oktober 2014. Di mana Qanun ini akan berlaku efektif pada tanggal 23 oktober 2015 atau satu tahun setelah diundangkan (Pasal 75), dan waktu itu hanya tinggal hitungan bulan (2 bulan 18 hari). Kondisi ini memunculkan ekspektasi besar dari masyarakat agar, khususnya aparat penegak hukum dan stakeholder terkait, mereka memiliki kesiapan dalam implementasi Qanun Jinayat tersebut.

Dari realitas di atas, lembaga Konsultasi Hukum Al-Hikmah dan Dewan Da’wah Aceh yang didukung oleh Ikatan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh (IKAHI MSA), Yayasan Putroe Kande dan KB PII Aceh, mengambil inisiatif untuk menggelar seminar yang bertajuk “Evaluasi Kritis Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dan Kesiapan Aparat Penegak Hukum”.

Seminar yang dilaksanakan hari Selasa (4/8) di Aula Mahkamah Syar’iyah Aceh ini diikuti oleh seratusan peserta yang terdiri akademisi, tokoh adat, ulama, para hakim, jaksa, polisi, pengacara, perwakilan Pemerintah Aceh (DSI), Perwakilan DPRA,mahasiswa, wartawan, lembaga dakwah dan ormas Islam dan dipandu oleh Junaidi Ahmad, MH (Ketua Dewan Da’wah Pidie/Komisioner KIP Aceh)

Sementara pemateri dan topik yang dibahas adalah:

• Dari Kepala Kepolisian Daerah Aceh: ” Teknis penyidikan perkara jinayat dan beberapa kesulitan dalam praktek” oleh AKBP. Deden Sumantri, SIK, MH
• Dari Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh :“Peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara jinayat”. Oleh Hermansyah, SH., MA
• Dari Mahkamah Syar’iyah Aceh :“Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Dalam Mengadili Perkara Jinayat”. Oleh Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MA
• Dari Dinas Syari’at Islam Aceh: “Sekilas tentang Jarimah dan Uqubat yang diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat”. Oleh Prof. Dr.  Syahrizal Abbas, MA

Ketua Panitia Pelaksana Seminar, Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH., MM (Mantan Ketua MSA), dalam sambutannya menyatakan apresiasi kepada DPRA yang dengan semangat tinggi telah mensahkan Qanun Jinayat, namun, Soufyan mengingatkan agar DPRA juga bersemangat dalam mendukung alokasi anggaran untuk sosialisasi dan implementasi Qanun tersebut. Begitu juga pihak Pemerintah Aceh, agar segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai peraturan operasional dari Qanun ini dan melakukan sosialisasi secara massif. Jangan  sampai 2 bulan lagi mau diimplentasikan, ketika kita datangi Biro Hukum Setda Aceh buku Qanunnya saja belum ada, ini akan menjadi beberapa catatan kritis kita dalam seminar ini yang bertujuan agar implementasi Qanun ini berjalan dengan baik dan tidak banyak menimbulkan resistensi di lapangan. Sementara Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof. Syahrizal Abbas, MA, dalam paparannya menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh jangan dilihat dari sisi instrumen penegakan hukum semata, juga perlu instrumen pendidikan syar’iat dan da’wah. Sehingga proses bersyariat suatu saat nanti akan menjadi kesadaran bersama, tanpa merasa dipaksa dan atau terpaksa. Untuk itu, Dinas Syariat Islam jangan sampai menjadi sub-ordinat dan SKPA lain. Jadi, perlu dikukuhan kembali tentang peran setiap SKPA dan semua stakeholder dalam menyukseskan pelaksanaan dan penegakan syariat Islam di Aceh. Kita bersyukur di UIN Ar-Raniry sudah ada mata kuliah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan untuk pendidikan dasar sampai menengah ini perlu dipikirkan, siapa yang akan mewujudkannya? Tentu saja dengan melibatkan lintas SKPA dan dukungan semua stakeholder, demikian pungkas Pak Kadis.

Dalam proses diskusi dan tanggapan dari peserta yang berkembang ada beberapa point penting yang disampaikan dan direkomendasikan  dalam seminar ini, di antaranya:

1. Menyongsong pemberlakuan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat pada tanggal 22 September 2015 Gubernur Aceh atau yang mewakili bersama Intansi terkait perlu mengadakan konprensi pers dan dialog melalui  TV untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
2. Gubernur bersama Instansi/Lembaga terkait segera melakukan konsultasi/koordinasi dengan jajaran terkait ditingkat pusat untuk menyamakan persepsi dalam hal inplementasi Qanun Jinayat dan pelaksanaan Syari’at pada umumnya, seperti Mahkamah Agung, Kejagung, Kapolri dan Kemenkum HAM.
3. Pemerintah Aceh berkewajiban memfasilitasi/ menyediakan Anggaran untuk pelatihan atau bimbingan teknis penyelesaian perkara jinayat secara berkelanjutan bagi aparatur penegak hukum di Aceh (penyidik, Jaksa dan hakim Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah).
4. Biaya penyelesaian perkara jinayat sejak dari proses penyidikan dan persidangan di Mahkamah Syar’iyah ditanggung oleh Pemerintah Daerah (APBA), melalui Dinas Syariat Provinsi, sedangkan biaya eksekusi dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah Kab/Kota masing-masing.
5. Besaran jumlah biaya proses penyelesaian perkara Jinayat ditetapkan berdasarkan usul/ kesepakatan jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah.
6. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota berkewajiban melakukan pembinaan ketrampilan dan mental spiritual terhadap terpidana pelanggar syari’at, yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) bersama terpidana lainnya sesuai dengan bakat dan ketrampilan dasar yang mereka miliki.
7. Untuk ketertiban Adminitrasi dan peningkatan kinerja pelayanan disetiap Mahkamah Syar’iyah Kab/Kota perlu dibentuk Panitera Muda Jinayat yang tugasnya seperti tugas Panitera Muda Pidana di Peradilan Umum. Sambil menunggu penunjukan jabatan definitif dari Mahkamah Agung perlu ditunjuk pejabat sementara yang memenuhi syarat  oleh Gubernur atas usul Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi dengan pemberian tunjangan kinerja yang memadai oleh pemerintah daerah (APBA) melalui Dinas Syari’at Islam Provinsi.

REKOMENDASI:

1. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota bersama para Ulama dan melibatkan ormas Islam perlu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Qanun Jinayat, melalui da’wah dan sosialisasi yang massif sebagai langkah prefentif guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan menyediakan anggaran yang cukup.
2. Tata cara pelaksanaan Hukuman Cambuk dihadapan umum yang selama ini  sudah berjalan perlu ditinjau ulang, terutama bila eksekusi hukuman cambuk melebihi 20 kali cambukan, berkaitan dengan panggung, apakah perlu yang permanen atau tidak?
3. Untuk meningkatkan  profesionalisme dan memperkaya wawasan Aparatur penegak hukum Syari’at di Aceh perlu diberi kesempatan dan bantuan untuk melakukan studi banding keluar Negeri seperti Malaysia, Turki, Saudi Arabia dan lain-lain sesuai kemapuan anggaran (APBA/APBD).
4. Untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi serta evaluasi secara berkala antar Lembaga penegak hukum di Aceh dan pemerintah Daerah dalam pelaksanaan hukum jinayat perlu segera dibentuk Forum Kerjasama terutama di Tingkat Provinsi, (Pemda, Dinas Syariat, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar’iyah, KemenkumHam dan Baitul Mal).
5. Dengan berlakunya Qanun Jinayat [Qanun No. 6 tahun 2014],  Mahkamah Syar’iyah di Aceh akan mendapat tambahan minimal 15 jenis perkara jinayat sebagai kewenangan baru sesuai amanat UU Pemerintahan Aceh  (UU No.11 Tahun 2006). Oleh karena itu disarankan Pemerintah Aceh dapat membantu tenaga security dan Administrasi bagi masing-masing Mahkamah Syar’iyyah minimal 3 orang.
6. Untuk menindak lanjuti pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Dinas Syari’at Islam bersama dengan lembaga/ instansi penegak hokum dan Kemenkum dan HAM segera menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur :

• Biaya perkara jinayat;
• Rumah tahanan bagi pembuat pelanggaran Qanun Jinayat;
• Peradilan anak di Mahkamah Syar’iyah;
• dan komponen-komponen lainnya.

 

Banda Aceh, 4 Agustus 2015

TIM PERUMUS

1. Prof. Dr. Hamid Sarong, SH., MH      

2. Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH., MM

3. Dr. Munawar A. Jalil, MA

4. Drs. Miswar Sulaiman

5. Drs. H. Rafiuddin, SH

6. Drs. H. Abd. Manan Hasyim, SH

7. Drs. Syekhan Aljufri, SH., MH

Yayasan Alwaahah Al Ijtimaiyyah Al Khairiyah bekerjasama dengan Dewan Da’wah Aceh, kembali menyalurkan 100 paket sembako kepada anak yatim, janda dan fakir miskin  di Gampong Rumpet dan masyarakat lainnya, Jumat sore, 3 Juli 2015.

Penyerahan bantuan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan 1436 H ini dipusatkan di Markaz Dewan Da’wah Aceh, Gampong Rumpet Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Da’wah Aceh Dr. Muhammad AR, M.Ed kepada wartawan, Minggu 5 Juli 2015.

Dalam sambutannya, Dr. Muhammad AR, M.Ed mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak yayasan yang telah berusaha memfasilitasi bantuan tersebut. Sebelumnya pada 7 Juni 2015 yang lalu, Dewan Dakwah Aceh bekerjasama dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Perwakilan Aceh juga telah menyalurkan bantuan sembako seperti ini.

“Bantuan ini berisi 15 Kg beras, gula pasir, minyak makan, tepung terigu, susu, teh, dan mentega dan disalurkan khusus kepada masyarakat Gampong Rumpet dan masyarakat lainnya yang belum mendapatkan bantuan sebelumnya,” Kata Muhammad AR.

Ketua Umum Dewan Da’wah Aceh, Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, juga mengharapkan kepada masyarakat Gampong Rumpet  agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, menjaga ukhuwah Islamiyah dengan tidak menebar permusuhan, iri hati dan kedengkian terhadap sesama muslim dan tidak lagi meninggalkan ibadah-ibadah wajib, khususnya shalat lima waktu sebagaimana keinginan dari para donatur.

Sementara itu Koordinator Yayasan Alwaahah Al Ijtimaiyyah Al Khairiyah Perwakilan Aceh, Faisal mengatakan bantuan ini bersumber dari para kaum muslim Arab Saudi. Menurutnya, kegiatan serupa juga dipusatkan di Samahani dan beberapa tempat lainnya.

“Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dari para donatur terhadap sesama kaum muslimin dan semoga dapat membantu kesulitan anak yatim, janda dan fakir miskin yang menerimanya, khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan ini,” Kata Faisal.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Yayasan Alwaahah Al Ijtimaiyyah Al Khairiyah, yang ikut serta membagikan paket bantuan sembako tersebut kepada para anak yatim, janda dan fakir miskin. Juga dihadiri oleh pengurus Dewan Dakwah Aceh.[] (mal)

Lembaga pendidikan Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh mengirimkan mahasiswanya ke daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Sebanyak 10 mahasiswa yang tergabung sebagai kafilah dakwah ini akan ditempatkan di Kab. Aceh Tamiang dan Kota Subulussalam. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur ADI Aceh Dr. Muhammad AR, M.Ed yang didampingi Panitia Pelaksana Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. MA kepada wartawan Sabtu 13 Juni 2015.

Muhammad AR mengatakan bahwa para kafilah dakwah ini nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang banyak muallafnya di kedua Kab/Kota tersebut selama sebulan penuh di bulan puasa ini. Tugas utama mareka adalah menghidupkan ramadhan dengan berbagai kegiatan seperti mengajarkan Iqra, Al Qur’an dan Ilmu Agama kepada para keluarga muallaf.

“Para kafilah dakwah ini juga akan menjadi imam shalat taraweh dan penceramah. Mareka akan digilir dari meunasah ke meunasah dan dari mesjid ke mesjid. Pihak ADI Aceh juga sudah berkoordinasi dengan Pengurus Dewan Da’wah Kab/Kota untuk membantu pelaksanan kegiatan ini” kata Muhammad AR.

Selanjutnya jelas Muhammad AR tujuan dari pengiriman kafilah dakwah ini ke daerah perbatasan adalah membantu masyarakat di daerah tersebut untuk menghidupkan kegiatan ramadhan selain untuk memperkuat akidah mareka dari rayuan para misionaris.

“kita tentu tidak menginginkan saudara kita yang muallaf ini akan kembali ke agama asalnya karena kurangnya perhatian kita dalam membekali akidah mareka” jelasnya.

Kepada para kafilah dakwah ini Muhammad AR juga berpesan agar dalam menjalani tugas ini haruslah dibarengi dengan kesabaran sebab tantangan dakwah didaerah terpencil sangatlah besar, mengingat jumlah Muslim yang minoritas, disamping itu keadaan masyarakat yang masih sangat primitif dan sebagian besar mereka muallaf.

“Tugas sebagai kafilah dakwah ini sangatlah mulia karena pernah di emban oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Muhammad AR.

 

Senin, 1 Juni 2015, Dewan Da’wah Aceh melakukan kunjungan kali kedua untuk menyalurkan bantuan ke posko pengungsi Muslim Rohingya yang ada di Kuala Cangkoi Seuneudon Aceh Utara. Bantuan berupa kain sarung, beras, pakaian layak pakai dan uang tunai sebesar 12,3 juta  diterima oleh koordinator relawan posko ACT. Pengungsi ini sudah sebulan lebih menepati lokasi Kuala Cangkoi, dan sudah ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam waktu dekat untuk menyiapkan tanah untuk relokasi pengungsi di  Kuta Makmur, dekat jalan pipa line dengan membangun shelter/tempat tinggal, demikian penjelasan koordinator posko ACT.

Zulfikar, SE selaku koordinator Posko Dewan Da’wah Aceh, didampingi perwakilan dari BKM Baitusshalihin Ulee Kareng, dalam prosesi penyaluran bantuan menyampaikan keprihatinan mendalam dengan derita Muslim Rohingya, dan mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang akan menyiapkan tempat tinggal sementara untuk muslim Rohingya. Semoga kebijakan ini disahuti juga oleh Pemerintah Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur secara khusus untuk pengungsi di sana, dan Pemerintah Aceh serta Indonesia secara umum.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah menyalurkan bantuan melalui Dewan Da’wah dan BKM Baitusshalihin Ulee Kareng, dan bantuan yang kami berikan ini tidak seberapa dibandingkan dengan musibah dan pengorbanan yang ditanggung oleh saudara kami dari Rohingya, semoga Allah Swt memberi kesabaran kepada mereka dan kepada yang sudah menyumbang semoga menjadi sedekah jariyah yang akan dibalas oleh Allah Swt. baik di dunia maupun akhirat, kata Zulfikar mengakhiri sambutannya.

Adapun data jumlah pengungsi muslim Rohingya yang selama ini sudah ada di Aceh adalah sebagai berikut:

Tempat Penampungan	Rohingya				Bangladesh	TOTAL
	Laki-laki	Perempuan	Anak-Anak	Jumlah	Laki-laki
Kuala Langsa – Kota Langsa	118	76	63	257	426	683
Bayeun – Aceh Timur	187	86	84	357	52	409
Rawa Cangkoi – Aceh Utara	168	69	92	329	40	369
Gedung SKB – Aceh Tamiang	27	12		39	9	48

 

Banda Aceh, 3 Juni 2015

Pengurus Dewan Da’wah,

 

Zulfikar, SE

Ketua Bid. Sosial dan Penanggulangan Bencana