Pos

Iin SUpardi Kembali Nahkodai Dewan Da’wah Abdya

Musyawarah Daerah Dewan Da’wah kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 yang digelar pada tanggal 20 s/d 21 Mei 2017 di Aula Khana Pakat (Gues House) Blangpidie ditutup dengan penetapan Iin Supardi, S.S,M.E.I sebagai Ketua Umum periode 2017-2020.

Proses Musyda ke – IV ini berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Ir. Zuhardi dan melahirkan program – program untuk pengurus masa yang akan datang. Said Azhar, S.Ag selaku Sekretaris Umum Dewan Da’wah Aceh, dalam penutupan musyda menyampaikan, “Dewan Da’wah di Abdya mengalami perkembangan cukup baik, kami berharap pengurus yang terpilih dapat melaksanakan program kedepan dengan maksimal, secara organisasi kita harus sinergi antar Daerah, Provinsi dan Pusat sehingga upaya da’wah kepada ummat terintegrasi dengan baik,” Senin,
(22/5).

Ia juga menambahkan, untuk kedepan Dewan Da’wah terus melakukan komunikasi dan kerjasama Internasional sebagai gerakan bersama dalam menghadapi pemurtadan, liberalisme dan sekularisme serta penguatan gerakan Islam.” imbuhnya

Musyda ke – IV yang berlangsung selama dua hari ini, melahirkan Iin Supardi sebagai Ketua Umum yang dipilih oleh tim formatur. Selain ketua, tim formatur juga menetapkan Ilman Syahputra, M.Si sebagai Sekretaris Umum dan Sahilmi, SE, MM sebagai Bendahara Umum periode 2017 – 2020.

Dalam sambutannya pasca dinobatkan kembali sebagai Ketua Umum, Iin Suparti menyampaikan, “Ini musibah bagi saya yang kembali ditetapkan sebagai ketua, namun ketika sudah diberi kepercayaan saya mengajak kita semua untuk sama-sama berbuat untuk da’wah di Abdya, mari kita selamatkan Abdya dengaan da’wah”,” ajaknya.

Iin juga berharap, bersama para pengurus dan seluruh kader Dewan Dakwah Abdya, ia yakin pasti bisa melanjutkan pekerjaan da’wah yang belum selesai dan melahirkan kader-kader da’wah tangguh dimasa yang akan datang. []

Dewan Dakwah Abdya Gelar Musda Ke IV

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh Barat Daya (Dewan Dakwah Abdya) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke IV di Wisma Khana Pakat, Blangpidie, Sabtu (20/05).

Musda tersebut di buka secara resmi oleh Bupati Aceh Barat Daya yang diwakili Asisten Pemerintah, Drs. Yafrizal. Turut dihadiri Ketua Dewan Dakwah Aceh DR Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, Majelis Syura Dewan Da’wah Abdya, MPU, Muhammadiyah, NU dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Hasyimi S.Ag, dalam laporannya menyampaikan ada beberapa agenda penting dalam pelaksanaan Musda itu, diantaranya pertanggungjawaban pengurus lama, pemilihan pengurus baru untuk periode 2017-2020 dan penyusunan program kerja. Dan ia berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan agar terlaksananya kegiatan ini.

“Kita akan melaksanakan Musda ini selama dua hari, 20-21 Mei 2017. Pembukaan dan musyawarah pemilihan Ketua dan pengurus baru di hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan Up Grading pengurus baru dengan materi Sejarah Dewan Da’wah dan Penguatan Organisasi pada esoknya,” kata Hasyimi.

Ketua Umum Dewan Da’wah Abdya, Iin Supardi S.S, M.E.I, mengatakan kepengurusannya itu telah banyak melaksanakan kegiatan sejak 2013. Diantaranya Seminar Internasional Ekonomi Islam, workshop pemikiran islam dan penguatan potensi da’wah.

“Ini semua merupakan wujud upaya kita terhadap da’wah di Aceh Barat Daya. Selain itu Dewan Da’wah Abdya juga sudah memiliki tanah hibah untuk pembangunan mesjid dan sekretariat. Dan kami sangat mengharapkan sumbangsih dari donatur untuk pembangunan ini,” ujar Iin.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Da’wah Aceh DR Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MA, MCL dalam sambutannya mengatakan Dewan Dakwah hadir di Indonesia dengan menyambut perkembangan bangsa yang gencarnya kristenisasi, liberalisasi dan pendangkalan akidah. Dan kondisi bangsa Indonesia saat ini katanya hampir 80% bidang ekonomi dikuasai oleh non muslim dan aseng-asing. Begitu juga dengan wilayah politik.

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR Raniry ini menambahkan, posisi umat Islam saat ini sangat terjepit. Terjadinya kriminalisasi ulama. Adanya streotype negatif terhadap umat Islam. Munculnya isu radikal, makar dan lain-lain.

“Ini bisa kita pertanggungjawabkan datanya. Selain itu puluhan orang Aceh juga telah menjadi pendeta di Medan dan Jakarta. beginilah kondisi yang sangat memprihatinkan umat di Aceh,” tegas Tgk Hasanuddin.

Mencermati berbagi persoalan bangsa tersebut, Ketua Dewan Dakwah Aceh ini berharap agar Dewan Dakwah Abdya dapat mengambil peran strategis untuk meminimalisirnya. Ia juga mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pengurus lama. Dan berharap kepengurusan yang baru dapat mempertahankan eksistensinya serta bisa terbentuknya pengurus cabang di setiap kecamatan.

Dalam sambutannya saat membuka acara Bupati Abdya yang diwakili Asisten Pemerintah, Drs. Yafrizal, menyambut baik hadirnya organisasi-organisasi islam yang konsen dengan dakwah. Ia berharap organisasi tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah Abdya.

“Semoga Dewan Da’wah Abdya bisa bersinergi dengan organisasi Islam lainnya di Abdya seperti Muhammadiyah, NU dan Perti dalam meningkatkan pemahaman dan penguatan umat di Abdya. Dan Pemerintah Abdya menyambut baik hadirnya Dewan Da’wah Abdya”, tegas Yafrizal. 

ADI Aceh Kirim Kafilah Da’wah Ke Pelosok Perbatasan

Akademi Dakwah Indonesia (ADI) yang merupakan lembaga pendidikan binaan Dewan Dakwah Aceh mengirimkan 20 mahasiswanya yang tergabung dalam Kafilah Dakwah Ramadhan ke daerah-daerah perbatasan dan pedalaman Aceh. Daerah tersebut mencakup Subulussalam, Singkil, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.

Selama Ramadhan mareka akan mengisi dengan berbagai kegiatan. Diantaranya menjadi imam shalat tarawih, khutbah jum’at, ceramah Ramadhan, pelatihan TPA, pesantren kilat, dan tahsin al qur’an.

“Alhamdulillah, ini kali ke tiga ADI Dewan Dakwah Aceh mengirimkan Kafilah Dakwah Ramadhan ke daerah perbatasan dan pedalaman Aceh. Di daerah perbatasan dan pedalaman tersebut biasanya jarang mendapatkan sentuhan dakwah. Dan kita berharap dengan hadirnya mahasiswa ADI ini akan menambah semangat masyarakat di situ dalam beribadah di bulan suci Ramadhan,” kata Direktur ADI Dr Muhammmad AR MEd saat memberikan sambutan pada acara pelepasan Kafilah Dakwah Ramadhan 1438 H di Markaz Dewan Dakwah Aceh, Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Kamis (25/05).

Ia menambahkan kegiatan bertema “Da’i Menyapa Perbatasan dan Pedalaman Aceh” ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa ADI dengan terjun dan berinteraksi langsung bersama masyarakat di pelosok daerah selama Ramadhan.

Dengan demikian mareka akan mengetahui praktek dakwah di lapangan. Dan kegiatan ini juga akan mendapatkan penilaiaan tersendiri, karena bagian dari kurikulum yang ada di ADI.

“Jangan takut dengan tantangan karena hidup adalah perjuangan. Berdakwah itu mengembangkan tugas nabi. Dan yang terpenting adalah mampu menghadirkan Ramadhan ke dalam hati masyarakat,” pesan Dr Muhammad.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya ini merupakan bentuk partisipasi dan keseriusan serta komitmen Dewan Dakwah Aceh dalam membantu pemerintah untuk mengawal daerah perbatasan dan pedalaman Aceh dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dewan Dakwah Aceh sangat siap dan akan senantiasa bersama pemerintah Aceh untuk berdakwah di daerah perbatasan dan pedalaman Aceh itu. Sebab di situ merupakan daerah rawan aqidah. Tentunya diperlukan kerjasama semua pihak terutama pemerintah Aceh untuk mengawalnya,” kata Tgk Hasanuddin. *

 

Dewan Da’wah Aceh Gelar Ifthar Jama’i

Sebagai agenda rutin tahunan, pada tahun 1438 H Dewan Da’wahAceh kembali menggelar ifhtar Jama’i di Markaz Dewan Da’wah Aceh Gampong Rumpet Krueng Barona Jaya Aceh Besar.

Acara yang diikuti oleh 300 orang, terdiri dari masyarakat Gampong Rumpet, Pimpinan Ormas Islam, anggota DPRA, Pimpinan Pesantren dan pengurus Dewan Da’wah dilaksanakan pada 4 Ramadhan 1438 H bertepatan dengan 30 Mei 2017.

Buka puasa bersama dengan menu kuah beulangong (daging masak Aceh Besar) dan ta’jil lainnya yang merupakan donasi dari Qatar Charity dan sumbangan muhsinin lainnya diharapkan dapat memperkuat ukhuwah islamiyah dan silaturrahim di bulan yang penuh berkah..

Sambil menanti waktu berbuka diisi dengan tausiyah agama yang di sampaikan oleh Ustadz Mursalin Basyah, Lc, MA.. dalam tausiyahnya ustadz Mursalin mengajak hadirin, khususnya da’i agar belajar dari burung hud hud dalam berdakwah. Di mana burung hud hud tidak langsung mengkritisi kondisi penduduk Saba, tetapi menyampaikan kelebihannya terlebih dahulu,baru kemudian menyampaikan bahwa mereka kufur kepada Allah dan menyembah matahari.. sebagai da’i kita harus berdakwah dengan cinta, demikian Ustadz Mursalin bertamsil di akhir tausiyahnya.. 

Tuhan Bakal “Tidak Hadir” Lagi Dalam Gedung DPR dan Istana Presiden

Oleh: Nazarullah, S.Ag, M.Pd *

Agama dan Politik (Negara) adalah ibarat kehidupan ikan dengan air. Dua-duanya saling memberikan konstribusi. Agama dan Politik juga bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Upaya memisahkan Agama dan Politik sama bahaya-nya seperti memisahkan keberadaan Tuhan dengan manusia.

Bila di Indonesia ini suatu saat dipisahkan Politik dengan Agama, maka Tuhan hanya akan ada dan hadir di Masjid dan Mushalla. Sementara pada saat Pilpres, Pilleg, dan Pilkada, Tuhan harus disimpan di rumah. Akhirnya akan berdampak besar bahwa, Allah (Tuhan) tidak boleh dihadirkan dalam Gedung Parlemen (Gedung DPR) dan Juga dalam Istana Presiden. Mengerikan bukan…?

Sebenarnya, diskursus masalah pemisahan Agama dan Negara bukan persoalan baru di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, Persoalan ini telah pernah dimunculkan dan belum selesai sampai dengan saat ini (Never Ending Story). Padahal kalau kita kaji benar-benar bahwa masyarakat Islam sudah sangat legowo dengan menerima Pancasila sebagai Landasan Ideologi bernegara demi Bhinneka Dan Kebhinnekaan di Indonesia.

Sejarah pernah mencatat Bahwa, Kerajaan Aceh sangat susah ditaklukkan oleh Kolonial Belanda. Penyebabnya adalah, Kerajaan Aceh ditopang dengan kehadiran Ulama (Agama) dalam mempertahankan keutuhan Kerajaan Aceh. Akhirnya, untuk menghancurkan Aceh pada saat itu, Kerajaan Belanda mengirim Snouck Hurgronye (Tgk. Puteh) untuk mempelajari Islam, dan kawin dengan wanita Aceh, serta menetap di Aceh untuk Menghancurkan Kerajaan Aceh dari dalam dengan upaya menjauhkan Ulama dari lingkaran Raja Aceh. Upaya dan taktik Snouck Hurgronye ini diadopsi oleh negara-negara lain, untuk membungkam kaum Agamis dalam kancah Politik Negara. Dan ternyata, ide Snouck (Tgk. Puteh) ini juga digunakan oleh pimpinan negeri ini dalam meredam keberpihakan Ulama-Ulama Islam terhadap politisi-politisi muslim.

Rasulullah SAW adalah panutan dan uswah masyarakat Muslim seantero dunia. Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan non. Muslim pada saat itu sudah cukup bukti bagi kita untuk mengutarakan bahwa Islam dan negara adalah adalah dua hal yang saling menunjang dan tidak terpisahkan.

Di Indonesia, bila Muslim dan Ulamanya mengutarakan keinginan untuk memilih pemimpin dari kalangan Muslim, Kata HAMKA; ini bukanlah SARA, karena juga tidak salah bila Umat Kristiani berkeinginan memilih pemimpin mereka dari kalangan Kristen. Sekali lagi, keinginan ini bukanlah SARA, Karena seperti itu-lah diatur dalam masing-masing Agama.

Jadi yang salah apa? Yang salah adalah, jika Bangsa Indonesia ini dijauhkan dari Agamanya. Dan yang Benar-benar salah, bila penduduk Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa dijauhkan dari Tuhan mereka. Nantinya orang-orang Kristen yang berpolitik, Tuhannya hanya ada di Gereja, Orang Hindu yang menjadi anggota Partai, Tuhannya hanya bisa dijumpai di Biara. Orang Islam yang maju sebagai Gubernur, Allah SWT tidak boleh di bawa-bawa dalam kesehariannya dan hanya boleh berjumpa dengan Allah SWT saat ke Masjid dan Mushalla. Duhai bangsa-ku, bila ada Warga Negara Indonesia yang terpilih menjadi Presiden lewat Jalur Politik, Maka sudah pasti Presiden itu tidak bersama dengan Tuhannya di dalam Istana. Bila  Presiden telah dipisah dari Agama, sudah tentu pula Presiden kita sudah jauh dari Tuhan-nya.

Bila Agama sudah tidak ada lagi dalam Politik Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, pidato politik, pidato Presiden, pidato Anggota Dewan Terhormat dan pidato Gubernur serta Bupati, Pengantarnya atau muqaddimahnya tidak ada lagi kata Puji-Pujian kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena jabatan mereka adalah Jabatan Politik, tidak dibenarkan lagi membawa nama Allah/Tuhan sebagai Pemilik Agama. Bila ini terjadi di Indonesia, maka sila pertama dalam Pancasila bahwa NKRI adalah negara Berketuhanan Yang Maha Esa, akan tinggal sebagai sejarah, Tuhan pernah ada dalam negara Indonesia. Ironis bukan ?

Bila Tuhan tidak ada lagi di Indonesia, maka akan kita ceritakan apa kepada anak cucu kita nantinya? Apakah kita Ingin mewariskan Indonesia ini kepada mereka sebuah negara Yang tidak bertuhan? Na'uzubillahi min zaalik. Sadarlah wahai bangsa-ku. Istighfarlah wahai pemimpin-Ku. Agama bukan hanya mengurus ibadah saja. Islam bukan Agama yang mengatur Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan Umrah Saja. Tapi Politik dan Agama Islam yang diwariskan Rasulullah SAW dan Para Ulama Terdahulu juga mengatur Ekonomi, Tata Negara, Kepemimpinan, Hukum, dan Hubungan Bilateral antar Negara di Dunia ini seperti hubungan bilateral saat kedatangan dan kerja sama Raja Salman dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu dengan Pemerintah Indonesia.

Politikus yang jauh dari Tuhannya, akan menjadi manusia yang Atheis. Politikus yang jauh dari akhlak dan norma-norma Agama, akan menjadi manusia yang mengabdi kepada Materi. Apapun yang mereka lakukan untuk kepentingan NKRI ini, tidak lagi dinilai sebagai sebuah Ibadah. Dan jika ingin beribadah, mereka hanya bisa lakukan di tempat ibadah seperti Masjid dan Mushalla. Dan bila hal ini terjadi di negara-Ku Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, bangsa-Ku yang dulu agamis, akan menjadi bangsa yang Atheis.

Ya Allah, Tunjuki bangsa-ku ini jalan yang lurus, Jalan orang-orang yang pernah Engkau muliakan di dunia ini, serta jalan orang-orang yang Engkau Ridhai. Jangan Engkau jadikan Bangsa ini wahai Penguasa jagad raya, sebagai Bangsa yang Engkau benci dan Engkau sesatkan. Kami malu kepada pendahulu kami yang telah merebut Negara ini dari penjajah Belanda dengan Takbir dan Jihad, tapi kami tidak sanggup mewariskan Negara ini kepada anak dan Cucu kami sebagai Negeri yang masih ada Tuhan, yang selalu hadir dalam Keyakinan dan Keimanan.

 

* Penulis adalah Tenaga Pendidik di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie.

 

Dewan Da’wah Aceh Susun Program Kerja Tahun 2017

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh telah menyusun program kerja tahunan untuk tahun 2017. Kegiatan yang melibatkan seluruh pengurus tersebut  berlangsung di Komplek Markaz Dewan Dakwah Aceh di Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Minggu (2/4).

Sekjend Dewan Dakwah Aceh Said Azhar, S.Ag kepada wartawan, Senin (3/4) mengatakan, untuk tahun 2017 ini, Dewan Dakwah Aceh telah menyusun sejumlah program kerja. Penyusunannya dilakukan menurut bidang masing-masing. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau double kegiatan yang sama di bidang tersebut juga untuk memudahkan dalam pelaksanaannya.

“Di antara sejumlah program-program itu, yang menjadi prioritas pada tahun ini diantaranya adalah program kemandirian dakwah melalui pemberdayaan ekonomi usaha produktif, pendidikan dan pelatihan (diklat) dakwah, pembentukan dan pengaktifan pengurus daerah, penerimaan mahasiswa baru Akademi Dakwah Indonesia (ADI) dan program selama bulan suci ramadhan 1438 H,“ rinci Said Azhar seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi dewandakwahaceh.com.

Sementara itu Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA mengharapkan program kerja yang telah disusun tersebut dapat dilaksanakan semuanya di tahun ini sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Mengingat program-program tersebut sangat bermanfaat untuk kemaslahatan ummat dalam rangka mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang kini sudah berusia 15 tahun.

Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry itu menambahkan selama ini Dewan Dakwah Aceh telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ini merupakan bentuk partisipasi dan keseriusan serta komitmen Dewan Dakwah Aceh dalam membantu pemerintah agar Syariat Islam di Aceh akan semakin maju dan berjaya. Selain itu dukungan penuh dari pemerintah juga sangat diperlukan.

“Dewan Dakwah Aceh sangat siap dan akan senantiasa bersama pemerintah Aceh untuk kemajuan Syariat Islam. Karenanya kami sangat berharap agar pemerintah dapat membuat terobosan-terobosan yang inovatif. Tentunya Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan mesti di bantu oleh pihak lainnya. Dari itu pemerintah haruslah bersinergi dengan lembaga dakwah dan ormas islam serta mensupport dan memberi dukungan penuh pada setiap kegiatan yang mereka laksanakan,” tutup Tgk Hasanuddin. [