Politik Antara Ibadah dan Jinayah

Oleh: Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

PERKATAAN siyasah selalu diartikan dan disamakan dengan istilah politik dalam dunia ilmu pengetahuan umum. Bedanya kalau politik merupakan satu istilah khusus yang berlaku secara umum untuk seluruh penghuni dunia yang bergerak dalam urusan-urusan kenegaraan.

Sementara siyasah khusus penggunaannya untuk kajian dan penggunaan bagi perpolitikan Islam dan ummat Islam. Demikian gambaran umum penggunaan kedua istilah tersebut yang sudah ma’ruf dan lazim dipahami ummat manusia khususnya ummat Islam.

Sebenarnya dalam khazanah ilmu ke-Islam-an yang bernaung dalam bingkai syari’ah istilah politik yang langsung dibaca dan bermakna politik tidak terdapat dalam sumber-sumber ilmu-ilmu Islam terutama sekali dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Untuk mengimbangi istilah politik para pakar politik Islam bersepakat menggunakan istilah siyasah sebagai pengganti kata politik dalam pemahaman Islam, hal ini selaras dengan satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: kaanat banuu Israaiyla tasuusuhumul anbiyaak. Sehingga hari ini ma’ruflah istilah tersebut sebagai padanan kata yang bermakna politik bagi ummat Islam.

Istilah tersebut tidak aplikatif bagi seluruh ummat manusia sebagaimana populernya istilah politik, ia sangat familiar bagi sebahagian muslim yang berpengetahuan dan tidak menyatu dengan muslim tidak berpendidikan dan non muslim secara keseluruhan. Dari perkataan tasuusuhumul inilah ditarik istilah siyasah yang dalam tashrif ilmu nahu disebutkan saasa – yasuusu – siyaasatan yang mengandung makna mengurus, mengendalikan, mentadbir, mengelola, dan seumpamanya.

Pengertian Siyasah

Kata siyasah ditemukan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kaanat banuu Israaila tasuusuhumul anbiyaak, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyyun bakdiy wa sayakuunu khulafaa-u fayaktsuruuwna. Artinya: Bani Israil dahulu diperintah oleh para nabi, setiap wafat seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku, yang akan ada adalah khalifah-khalifah yang banyak.

Istilah siyasah atau siyasiyah merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa yang apabila ditashrifkan menjadi saasa-yasuusu-siyaasatan yang memiliki banyak makna seperti; mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.

Dalam pengertian lain kata siyasah dapat bermakna; memimpin memerintah, mengatur, melatih dan memanajemenkan. Ketika dikatakan; sasal qaumu maka maknanya adalah memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan memanajemenkan sesuatu kaum. Siyasah juga memiliki makna pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan.

Perkataan siyasah mengikut ta’rif di atas memiliki persamaan dengan pengertian politik yang digunakan oleh penduduk dunia sampai hari ini. Kalau politik selalu terkait dan dikaitkan dengan pengurusan negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan luar negeri maka pengertian siyasah juga mengandung makna serupa.

Barangkali itulah sebabnya maka para pakar politik khususnya pakar politik Islam menyepakati istilah siyasah berposisi sama dengan istilah politik. Walaupun di sana sini terdapat perbedaan yang sangat mengkristal antara siyasah dengan politik karena haluan dan bidang garapnya sangat berbeda.

Politik itu sering dan selalu digunakan oleh penghuni dunia dari berbagai bangsa dan suku, dari berbagai penganut agama, dan dari berbagai jenis bahasa untuk menguasai dan mengurus negara atau pemerintahan tanpa mengenal halal dan haram. Sementara siyasah hanya digunakan oleh ummat Islam saja yang dalam penggunaannya sangat terikat dengan al-ahkam al-khamsah yaitu halal, haram, sunat, makruh, dan mubah. Di sinilah terdapat perbedaan telak antara politik dan siyasah.

Orang banyak dari berbagai generasi, berbagai pemeluk agama, dan berbagai suku bangsa umumnya tidak mampu membedakan antara istilah politik dan siyasah sehingga cenderung berkesimpulan bahwa politik dan sesuatu yang berbau politik merupakan benda bernajis, haram hukumnya, dan selalu salah dalam amalannya.

Ketika pemahaman semacam itu yang muncul dalam kehidupan masyarakat muslim maka ramai dari kalangan muslim yang menjauhkan diri dari pemilu, pilkada, dan semacamnya karena tidak siap menerima beban kotor bernama politik.

Pemikiran dan sikap seperti ini tidak terlepas dari provokasi bangsa penjajah yang menjajah negara-negara mayoritas muslim di dunia, sehingga ummat Islam menjauh dari politik dan mereka dengan mudah menguasai politik, pemerintahan, dan negara, walhasil mayoritas negara muslim dikuasai oleh non muslim, suatu kekhilafan besar yang segera harus kita perbaiki dengan menguasai politik dalam konteks politik Islam (siyasah) yang mengenal halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah dalam berpolitik.

Apabila tidak kita perbaiki suasana, maka dari situlah awalnya kehancuran dan kekalahan pemikiran ummat Islam sehingga berakibat fatal kepada eksistensi tamaddun (peradaban) bangsa Islam di muka bumi ini. Satu sisi pemikiran semacam itu secara bersahaja dimunculkan dan diprakarsai oleh kaum penjajah jahat yang sempat menjajah sejumlah negara mayoritas muslim tempo dulu.

Akibat dari turunan penjajah tersebut maka pemikiran itu terus tertanam dalam benak ummat Islam sehingga berantakan sendiri antara muslim pro siyasah dengan muslim pro politik, sehingga muncul gerakan-gerakan fatal yang berhadapan dengan dosa dalam ranah politik seperti partai dan ummat Islam yang memilih dan mendukung kafir jadi pemimpin seperti yang terjadi terhadap calon gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam pilkada 2017 yang lalu.

Kita perlu membedakan konsep dan praktik antara siyasah dan politik, siyasah itu manakala normal dan lurus dipraktikkan oleh seorang muslim menjadi bahagian daripada ibadah. Ia termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah yang terkadang sifat hukumnya menjadi sunat, terkadang menjadi wajib, haram, mubah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau salah laku menjurus kepada prilaku politik konfensional yang dipahami masyarakat dunia selama ini malah hukumnya menjadi haram.

Perlu kita tegaskan di sini bahwa kehadiran definisi dan praktik siyasah dalam ranah perpolitikan ummah merupakan sandingan yang sekaligus menjadi saingan dan pembetulan terhadap konsep dan amalan politik umum yang muncul dari rahim dunia barat.

Antara Siyasah, Fiqhussiyasah dan Siyasah Syar’iyyah

Secara umum perkataan siyasah dengan makna yang telah kita sebutkan di atas selalu diidentikkan pengertiannya oleh para ilmuan dengan politik. Bedanya kalau istilah politik itu ma’ruf dipahami orang banyak menunjukkan pengertian politik secara umum dengan penafsiran dan aplikasi yang sangat umum pula.

Sementara istilah siyasah lebih menjurus kepada politik dalam konteks Islam yang selalu disebut dengan politik Islam, jadi Islam memiliki politik Islam yang disebut siyasah yang dalam praktik dan amalannya wajib adil dan jauh dari prilaku dan tindakan haram. Sementara sebahagian ummat Islam yang modal aqidah (iman dan tauhidnya) lemah serta syari’ah dan akhlaknya rapuh, cenderung berpolitik dengan politik umum yang sadar atau tidak sadar sering menjurus kepada amalan halal cara untuk memperoleh kuasa.

Untuk membedakan seorang muslim berpolitik umum atau bersiyasah sangatlah mudah, ia dapat dipantau mulai dari konsep partai yang dibangunnya. Dalam siyasah setiap partai harus berazaskan Islam, harus partai Islam serta praktik para pelakunya harus terikat dengan tauhid, syari’ah dan akhlaq Islam.

Dengan demikian mereka akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki lewat partai Islamnya untuk kepentingan Islam dan ummat Islam, maka praktik politiknya tidak akan mendukung non muslim terutama sekali berkaitan dengan kepemimpinan, perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan umum lainnya.

Karena landasan politiknya adalah ibadah maka segala aktivitas politiknya tidak boleh menyimpang daripada tauhid, syari’ah, dan akhlak karimah. Konkritnya, bersiyasah (berpolitik Islam) itu merupakan bahagian daripada ibadah dan jauh dari praktik-praktik jinayah.

Sementara dalam politik umum baik muslim atau non muslim sudah ma’ruf dipahami orang banyak bahwa berpolitik itu untuk merebut kekuasaan, merebut kursi parlemen, untuk menguasai pemerintahan dengan berbagai cara atas dasar kepentingan personal, perkauman, kepartaian, dan terkadang atas kepentingan sponsor. Maka jadilah dasar dan landasan politik umum itu adalah kepentingan sesa’at bagi pihak tertentu sehingga sering terjadi pada suatu waktu para pelaku politik itu menyatu dan bersatu pada ketika kepentingannya sama dan pada waktu yang lain mereka akan bercerai berai manakala kepentingannya berbeda.

Ketika seorang muslim berpolitik dengan politik umum yang menganut paham dan ajaran sekularisme maka ianya sudah memisahkan antara syari’ah sebagai induk segala hukum dan pedoman dalam kehidupan dengan politik dan kenegaraan sebagai subordinat paling kecil dalam syari’ah. Dengan bahasa lain ia telah memisahkan Islam dengan negara, memisahkan syari’ah dengan pemerintahan dengan menonjolkan pemikiran dan mengelabui kebenaran, itulah dia paham sekularisme.

Sebetulnya sekularisme itu merupakan paham yang dibawa oleh kaum gereja yang berawal dari doktrin bible dalam keyakinan orang-orang Kristen tempo dulu. Mereka berprinsip; “berikan hak kaisar kepada kaisar (yang berarti negara dan kekuasaan), dan berikan hak tuhan kepada tuhan (yang bermakna urusan-urusan agama).

Pemahaman tersebut kemudian bersahaja atau tidak, sengaja atau tidak tersusupi dalam prilaku politikus muslim sehingga banyak politikus muslim yang memasukkan goal kegawang sendiri dalam arena percaturan politik mereka seperti bertungkus lumus memperjuangkan dan menggolkan non muslim menjadi pemimpin muslim.

Sebahagian yang lain berkomentar; politikus muslim tidak mampu menjadi pemimpin atau kalau orang Islam yang menjadi pemimpin tidak akan dibantu oleh Uni Eropa, oleh Amerika, oleh Cina dan sebagainya. Semua komentar dan prilaku semacam itu merupakan prilaku pencetak goal kegawang sendiri yang bahayanya melebihi bahaya seorang missionary kafir terhadap Islam dan ummat Islam.

Sebetulnya siyasah atau politik Islam itu sudah absah dalam ranah ilmu pengetahuan modern, ianya resmi dan diakui baik oleh muslim maupun non muslim. Dr. V. Fitzgerald dalam buku populernya Muhammedan Law mengungkapkan bahwa Islam bukanlah agama semata-mata melainkan ia juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada masa-masa tertentu ada ummat Islam yang berupaya memisahkan antara Islam dengan politik, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundasi bahwa kedua sisi tersebut saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dr. Schacht dalam Encyclopedia of sciences vol VIII halaman 333 mengatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.

Prof. R. Strothmann mengatakan dalam the Encyclopedia of Islam IV halaman 350 bahwa Islam merupakan suatu fenomena agama dan politik karena pembangunnya seorang nabi yang juga seorang politikus yang arif lagi bijaksana yang juga seorang negarawan. Jadi tidaklah perlu dipersoalkan lagi kalau Islam memiliki politik dan sistem politik sebagaimana yang diakui oleh ilmuan muslim, non muslim, dan para orientalis.

Demikian juga secara otomatis siyasah resmi dan sah menjadi rumusan politik dalam Islam yang gerakan politiknya selalu terkait dengan tauhid, syari’ah dan akhlak karimah.
Sementara fiqhussiyasah adalah ketentuan fiqh yang berkaitan dengan prilaku dan amalan siyash (politik Islam) yang dipraktikkan oleh para politikus muslim.

Fiqh itu bermakna paham, memahami, dan pengertian mendalam yang memerlukan pengerahan potensi akal. Menurut ulama ushul fiqh ia bermakna pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil terperinci. Sementara ulama fiqh memberikan definisi fiqh adalah sekumpulan hukum amaliah yang disyari’atkan Islam.

Untuk itulah ketika siyasah itu diamalkan sebagai bahagian dari keperluan seseorang muslim di sana masuklah unsur fiqh, ketika masuk unsur fiqh maka antara siyasah dengan fiqh dalam kehidupan muslim tidak dapat dipisahkan lagi karena ia saling terkait dan memerlukan. Pada waktu itulah istilah fiqh siyasah muncul dalam ranah ilmu pengetahuan muslim yang pemberlakuannya bukan hanya untuk muslim saja melainkan untuk nonmuslim juga.

Karenan fiqh itu berada pada dimensi hukum sesi operasional maka fiqh siyasah itu menjadi satu ketentuan hukum dalam amalan ummat manusia yang mengatur tatacara operasional politik dalam Islam. Karena itulah berpolitik dalam konteks fiqh siyasah berbeda dengan berpolitik di luar fiqh siyasah.

Dalam fiqh siyasah para politikus diwajibkan menjalankan hukum fiqh dalam politik karena ia berhubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat, manakala salah dalam bersiyasah akan terancam dengan dua hukuman yakni hukuman dunia dan hukuman akhirat. Sementara berpolitik non siyasah atau politik umum sama sekali tidak ada ancaman hukuman akhirat melainkan terdapat hukuman dunia yang diciptakan manusia yang sifatnya dilematis, dinamis, subjektif, dan irrasional.

Istilah siyasah syar’iyyah terdiri dari dua kata yakni; kata siyasah dan kata syar’iyyah yang memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Siyasah bermakna mengatur, mengurus, menjalankan, mentadbir, dan mengaplikasikan, sementara syari’ah dalam pengertian bahasa bermakna jalan sempit, jalan menuju sumber mata air atau jalan untuk diikuti. Ini merupakan jalan yang tidak hanya menuju kepada Allah yang Maha Tinggi, melainkan jalan yang dipercayai oleh semua ummat Islam sebagai jalan yang ditunjukkan Allah sebagai pencipta melalui utusanNya nabi Muhammad SAW.

Siyasah syar’iyyah adalah rumusan politik Islam yang rujukannya langsung kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Hal ini sesuai dengan konsep syari’ah itu sendiri yang menjadi konsep prinsipil dalam dataran hukum Islam dan tidak tersentuh oleh ra’yu pemikiran manusia sebagaimana konsep fiqh yang menjadi ranah ra’yu para ulama fiqh.

Siyasah syar’iyyah dalam pengertian khusus adalah segala hal yang keluar dari pemegang kekuasaan (Ulil Amri) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak kepada kemuslihatan dalam masalah yang di dalamnya tidak terdapat dalil khusus dan spesifik tanpa menyalahi syari’ah.

Apabila kita spesifikasikan lebih rinci dengan sayab-sayabnya, siyasah syar’iyyah merupakan konsep politik dalam Islam yang melingkupi; Fiqh siyasah Dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan system pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara dan lainnya yang dalam istilah modern disebut dengan hukum konstitusi.

Ia melingkupi; (1). siyasah tasyri’iyah syar’iyyah (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari’at Islam. (2). Siyasah qadhaiyyah syar’iyyah (siyasah tentang peradilan yang sesuai dengan syari’at Islam). (3). Siyasah idariyah syar’iyyah (siyasah tentang administrasi yang sesuai dengan syari’at Islam. (4). Siyasah tanfidziyah syar’iyyah (siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).

Fiqh siyasah Dauliyah/Kharijiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non Islam, mengatur antara muslim dengan non muslim, hubungan diplomatik dan sebagainya. Fiqh Siyasah Maaliyyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan harta kekayaan atau keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi harta kekayaan negara, dan sebaginya. Fiqh Siyasah Harbiyah, yakni siyasah yang mengatur tentang peperangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti tentang perdamaian, gencatan senjata, tawanan perang dan seumpamanya.

Pembagian fiqh siyasah ini bukanlah harga mati mengingat ianya tidak diatur dengan konkrit dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Karenanya setiap negara dan kepemimpinan dapat saja merubah, menselaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan Islam. Mengingat siyasah sebagai keperluan ummat Islam sa’at ini maka ramai orang yang membicarakannya setiap hari.

Sebagai kata akhir perlu kita tegaskan bahwa siyasah itu bermakna politik Islam yang memiliki dan terikat dengan al-ahkam al-khamsah (halal, haram, makruh, sunat, dan mubah). Setiap muslim harus berpolitik dengan mengikat diri kepada al-ahkam al-khamsah tersebut serta meletakkan politik itu sebagai bahagian daripada ibadah ghairu mahdhah, berpolitik mengharapkan pahala lewat amalan politik Islam atau siyasah.

Ketika politik atau siyasah itu diamalkan oleh segenap muslim di dunia maka ianya memerlukan ketentuan dari al-ahkam al-khamsah tersebut yang kemudian diramu dalam konsep fiqh siyasah. Tidak boleh disebut menjalankan fiqh siyasah bagi seorang muslim kalau aktivitas politiknya lepas dari pantauan al-ahkam al-khamsah. Karena fiqh itu berakarkan syari’ah maka apasaja amalan dan prilaku para mukallaf (muslim) dalam kehidupan mereka harus selaras dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan syari’ah. Makanya dalam ranah politik diperlukan adanya ketentuan syari’ah untuk mengontrol dan menstabilkan operasional siyasah dalam bingkai fiqh siyasah, dari situlah wujud siyasah syar’iyyah. Wallahu a’lam…

Penulis Adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh & Dosen Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Ar-Raniry
=diadanna@yahoo.com=

Sumber : KLIKSATU.CO.ID

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.