Dewan Dakwah Aceh Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

 

Dewan Dakwah Aceh meminta kepada seluruh masyarakat Aceh yang sudah memenuhi syarat untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yaitu dengan mengunakan hak pilihnya.

Selain itu menghimbau agar masyarakat Aceh memilih Calon Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif dan anggota DPD yang mempunyai integritas, amanah dan kapabilitas serta senantiasa mementingkan kemaslahatan ummat.

Dan juga menghimbau masyarakat Aceh untuk meningkatkan ketaqwaan, menjalankan syariat dan senantiasa memperbarui taubat agar bumi Aceh terhindar dari bencana.

Hal tersebut merupakan salah satu poin yang termaktub dalam Rekomendasi Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Dewan Dakwah Aceh Tahun 2018 yang ditujukan kepada Masyarakat Aceh.

Pengarah acara Dr Badrul Munir, Lc MA, Senin (15/10/2018) mengatakan dalam Mukerwil yang berlangsung sejak 13-14 Oktober 2018 di Aula UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Quran, Dinas Syariat Islam Aceh itu menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya rekomendasi external yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh, aparat keamanan, Ormas Islam Aceh dan masyarakat Aceh. Sedangkan rekomendasi internal ditujukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Dewan Dakwah.

“Rekomendasi kepada Pemerintah Aceh, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif agar terlaksananya Pemilu yang jujur, adil dan damai. Pemerintah Aceh juga mendukung dakwah islamiyah dan senantiasa menjaga keberlangsungan penerapan Syariat Islam Kaffah di Aceh,” kata Badrul Munir.

Alumni Timur Tengah ini menambahkan rekomendasi lainnya agar aparat keamanan dapat menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kepada Ormas Islam di Aceh juga diharapkan dapat mengoptimalkan dakwah secara hikmah dan mau’idhah hasanah untuk mencari ridha Allah. Juga mengedepankan persatuan ummat dan menghormati perbedaan furu’iyah dalam bingkai ukhuwwah islamiyah,” ungkap Badrul Munir.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA saat penutupan Mukerwil meminta kepada Pengurus Daerah (PD) di seluruh Kab/Kota untuk membentuk dan mengaktifkan Pengurus Cabang (PC) di setiap kecamatan dalam wilayahnya dan mempersiapkan pendirian Akademi Dakwah Indonesia (ADI).

“kami juga berharap agar Pengurus Daerah dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah setempat, Ormas, stakeholder dan para tokoh masyarakat. Dengan demikian harapan kita agar Aceh menjadi negeri yang baldhatun tayyibatun wa rabbun ghafur dapat segera terwujud,” pungkas Tgk Hasanuddin.

Dewan Dakwah Aceh Fokus Gelorakan Dakwah Islam

BANDA ACEH – Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) I 2018. Mukerwil ini berlangsung  sejak 13-14 Oktober 2018 di Banda Aceh.

Kegiatan yang bertajuk ‘Membangun Kesepahaman Sikap, Pikir dan Gerak dalam Dakwah Ilallah untuk Menyongsong Kemenangan Umat Islam’.

Sekretaris Panitia Pelaksana M Reza Adlani mengatakan, kegiatan tersebut diikuti 50 peserta yaitu perwakilan Dewan Dakwah Pusat, Dewan Dakwah Aceh, ketua dan sekretaris Pengurus Daerah Kab/Kota Se-Aceh.

“Selain ajang silaturahim antarpengurus, Mukerwil ini diperlukan dalam rangka mengevaluasi program kerja tahun berjalan secara komprehensif,” ujarnya dalam keterangan tulis yang diterima Republika, Senin (15/10).

Menurutnya, kegiatan ini untuk mengidentifikasi realisasi program kerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Sekaligus merumuskan rekomendasi dan solusi untuk menuntaskan program 2018.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Hasanuddin Yusuf Adan menambahkan target utama di kepengurusan yang dia pimpin sekarang adalah terwujud dan lahirnya Pengurus Daerah Dewan Dakwah di semua Kab/Kota yang ada di Aceh.

Selain itu Akademi Dakwah Indonesia (ADI) yang merupakan lembaga pendidikan binaan Dewan Dakwah Aceh juga bisa tumbuh dan berkembang di seluruh Kab/Kota.

“Dewan Dakwah Aceh lahir sejak 1991. Dan di usianya yang sudah lebih 20 tahun ini, belum bisa juga mendewandakwahkan Aceh hingga saat ini,” kata dia seraya menambahkan padahal pengurus wilayah sanantiasa mensupport kehadiran Dewan Dakwah di daerah.

Tgk Hasanuddin juga meminta kepada Pengurus Daerah yang sudah terbentuk untuk dapat meningkatkan keaktifannya dan bersinergi dengan pemerintah di daerah.

“Kepada Pengurus Daerah untuk senantiasa menghidupkan gerakan dakwah milik ummat islam ini. Dan gerakan dakwah tersebut tidak boleh mati. Maka dari itu perlu disiapkan generasi pelanjutnya,” kata dia.

Sementara itu Sekjend Dewan Dakwah Pusat, Avid Solihin mengatakan saat ini narkoba sudah merajalela dengan sasaran utama para mahasiswa dan pemuda. Hampir tiap saat barang haram itu dibawa masuk ke Indonesia.

Dia mengatakan, mengapa sasarannya para mahasiswa dan pemuda, karena bisa jadi 10 hingga 20 tahun yang akan datang mareka ah yang akan jadi pemimpin pada setiap tingkatannya.

“Jika pemimpin otaknya sudah dipenuhi narkoba, tentu lah negara ini akan semakin hancur. Dan itulah yang dinginkan oleh mareka-mareka yang tidak senang dengan Islam,” kata Avid.

Avid menambahkan selain narkoba, saat ini ada 4 F yang juga menjadi tantangan dalam berdakwah. Yaitu food (makanan), fashion (mode) yang terbuka aurat, funny (hiburan), dan financial (keuangan).

“Untuk menghadapi tantangan dakwah itu, maka Dewan Dakwah diminta tetap berkomitmen untuk berdakwah illallah,” tutur dia.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Dewan Dakwah Aceh Gelar Mukerwil

 

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) I tahun 2018 sejak 13-14 Oktober 2018 di Aula UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Qur’an (PPQ) Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh.

Kegiatan yang bertajuk “Membangun Kesepahaman Sikap, Pikir dan Gerak dalam Dakwah Ilallah untuk Menyongsong Kemenangan Ummat Islam” itu dibuka secara resmi oleh Sekjend Dewan Dakwah Pusat, Drs Avid Solihin MM.

Sekretaris Panitia Pelaksana M Reza Adlani, S.Sos, Minggu (14/10/2018) mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yaitu perwakilan Dewan Dakwah Pusat, Dewan Dakwah Aceh, Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah Kab/Kota Se-Aceh.

Reza menambahkan selain ajang silaturrahmi antar pengurus, Mukerwil ini diperlukan dalam rangka mengevaluasi program kerja tahun berjalan secara komprehensif dengan melibatkan semua pengurus daerah dan juga untuk mendengar progres kerja dakwah seta kegiatan organisasi masing-masing tingkatan.

“selain itu mengidentifikasi realisasi program kerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Dan yang terakhir merumuskan rekomendasi dan solusi untuk menuntaskan program tahun 2018 ini,” kata Reza.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga terwujudnya acara tersebut. Dan direncanakan kegiatan Mukerwil ini akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry ini menambahkan target utama di kepengurusan yang dia pimpin sekarang adalah terwujud dan lahirnya Pengurus Daerah Dewan Dakwah di semua Kab/Kota yang ada di Aceh. Selain itu Akademi Dakwah Indonesia (ADI) yang merupakan lembaga pendidikan binaan Dewan Dakwah Aceh juga bisa tumbuh dan berkembang di seluruh Kab/Kota.

“Dewan Dakwah Aceh lahir sejak tahun 1991. Dan diusianya yang sudah lebih 20 tahun ini, belum bisa juga mendewandakwahkan Aceh hingga saat ini. Padahal Pengurus Wilayah sanantiasa mensupport kehadiran Dewan Dakwah di daerah,” ugkap Tgk Hasanuddin.

Tgk Hasanuddin juga meminta kepada Pengurus Daerah yang sudah terbentuk untuk dapat meningkatkan keaktifannya dan bersinergi dengan pemerintah di daerah.

“Kepada Pengurus Daerah untuk senantiasa menghidupkan gerakan dakwah milik ummat islam ini. Dan gerakan dakwah tersebut tidak boleh mati. Maka dari itu perlu disiapkan generasi pelanjutnya,” tegas Tgk Hasanuddin.

Sementara itu Sekjend Dewan Dakwah Pusat, Drs Avid Solihin MM dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan saat ini narkoba sudah merajalela dengan sasaran utama para mahasiswa dan pemuda. Hampir tiap saat barang haram itu di bawa masuk ke Indonesia.

“mengapa sasarannya para mahasiswa dan pemuda, karena bisa jadi 10 hingga 20 tahun yang akan datang mareka lah yang akan jadi pemimpin pada setiap tingkatannya. Jika pemimpin otaknya sudah dipenuhi narkoba, tentu lah negara ini akan semakin hancur. Dan itulah yang dinginkan oleh mareka-mareka yang tidak senang dengan Islam,” kata Avid Solihin.

Avid Solihin menambahkan selain narkoba, saat ini ada 4 F yang juga menjadi tantangan dalam berdakwah. Yaitu Food (makanan) dengan label yang aneh-aneh, seperti Nasi Goreng Setan. Tentunya ini akan mempengaruhi pola fikir. Juga Fashion (mode) yang terbuka aurat. Kemudian Funny (hiburan) dan Financial (keuangan).

“untuk menghadapi tantangan dakwah itu, maka Dewan Dakwah di minta untuk tetap berkomitmen untuk berdakwah illallah. Dari itu melalui Mukerwil ini agar dapat membuat dan menghasilkan langkah-langkah strategis agar tantangan tersebut dapat dihadapi dengan bijaksana,” tegas Avid Solihin

Dewan Dakwah Aceh Gelar Pelatihan Khatib dan Imam Se-Aceh

 

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh menggelar Pelatihan Khatib dan Imam Se-Aceh, mulai 13-14 Oktober 2018 di Aula LPTQ, Banda Aceh.

Kegiatan yang bertajuk “Melahirkan Khatib, Imam yang Profesional dan Berkualitas” itu diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah di Aceh dan dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh yang diwakili Kasi Pengembangan Seni Budaya Islam dan Musabaqah, Ustad Zulfikar, S.Ag.

Turut dihadiri oleh Sekjend Dewan Dakwah Pusat, Drs Avid Solihin MM, Bidang Pendidikan Dewan Dakwah Pusat, Dr Ujang Habibi MPd, Kepala Sekretariat MPU Aceh, Dr Syukri M Yusuf Lc MA, pengurus Dewan Dakwah Aceh dan para undangan lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Muslim MA, dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yaitu imam dan khatib muda (pemula) yang belum mahir sebagai imam dan khatib. Akan tetapi mareka ini sudah mampu membaca Al-qur’an dan mampu berbicara di depan umum. Selain itu para peserta mau menekuni posisinya sebagai imam dan khatib.

“adapun proses perekrutan peserta melalui remaja mesjid, pengurus Badan Kemakmuran Mesjid, penyuluh agama dan pengurus Dewan Dakwah di daerah,” kata Muhammad Muslim.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, mengatakan kegiatan seperti ini akan sangat banyak manfaatnya untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry ini menambahkan sebagai kader Dewan Dakwah, maka haruslah memiliki tiga kemahiran dalam hidup dan kehidupan ini. Diantaranya adalah pertama, siap menjadi imam kapan dan dimana saja, kedua siap menjadi dai (mubaligh) dan ketiga siap menjadi khatib, baik khatib jum’at maupun khatib dua hari raya.

“kewajiban untuk berposisi sebagai imam dan dai (khatib) adalah untuk kemajuan Islam dan hidupnya gerakan dakwah ditengah-tengah kita. Jika tidak, maka Islam akan mundur dengan sendirinya walaupun dari tempat ianya muncul,” kata Tgk Hasanuddin.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh yang diwakili Kasi Pengembangan Seni Budaya Islam dan Musabaqah Ustad Zulfikar, S.Ag dalam sambutannya saat membuka acara memberikan apresiasi dan menyambut baik atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya di tempat-tempat tertentu masih ada iman shalat yang kemampuannya (kualitas) belum memadai.

“ini menjadi tugas besar bagi Dewan Dakwah Aceh dan Kemenag Aceh dalam melahirkan para imam dan khatib yang profesional dan berkualitas. Dan kita berharap agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal,” pungkas Ustad Zulfikar.

Dewan Dakwah Aceh Apresiasi Miftahul Jannah

 

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya atlet Blind Judo Indonesia asal Aceh, Miftahul Jannah, atas sikapnya mempertahankan syariah dalam kehidupan kesehariannya, dengan tetap berjilbab dalam pertandingan judo di Asian Para Games 2018 di Gelora Bung Karno Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, Rabu (09/10/2018) menanggapi keputusan wasit yang mendiskualifikasi Miftahul Jannah dikarenakan tidak mau melepaskan jilbabnya.

“dari itu kami meminta kepada pihak berwenang di negara ini untuk menegur dan memberikan wawasan ideologi dan wawasan konstitusi negara RI kepada penyelenggara Asian Para Games sehingga mereka faham bahwa NKRI memberikan kebebasan melaksanakan syariat agama bagi para pemeluknya,” Kata Tgk Hasanuddin.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry ini juga meminta kepada pemerintah Aceh untuk membela sikap Miftahul Jannah tersebut dengan memperadilankan panitia pelaksana, dikarenakan telah melanggar konstitusi NKRI. Selain itu juga telah merugikan Miftahul Jannah yang menjalankan hukum islam, yang kini telah menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi rakyat Aceh.

“kami mengharapakan agar Pemerintah Aceh menuntut ganti rugi atas kejadiuan tersebut. Pasalnya kesempatan dan peluang kemenangan Miftahul Jannah sudah diabaikan. Juga agar Miftahul Jannah dan keluarganya teguh pendirian, kuat iman dan menjadi tauladan kepada seluruh muslimah Aceh lainnya,” tegas Tgk Hasanuddin.

Tgk Hasanuddin menambahkan agar ummat manusia belajar dari pengalaman tsunami dan gempa yang menghantam Indonesia seperti yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004, di NTB, dan Sulawesi Tengah tahun 2018, dimana penyebabnya dikarenakan tidak mau menjalankan hukum Allah (hukum Islam).

“Dari itu kepada seluruh bangsa dan penghuni wilayah Aceh untuk dapat menjalankan syariat Islam sepenuhnya dalam hidup dan kehidupan ini, kapan dan di mana saja berada, agar Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin,” Pungkas Tgk Hasanuddin.

Dewan Dakwah Aceh Apresiasi Miftahul Jannah

Banda Aceh, (9/10) — Berikut Pernyataan sikap dan apresiasi dari pengurus wilayah Dewan Dakwah Aceh.

1. Pengurus wilayah Dewan Dakwah Aceh mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya sikap miftahul jannah, atlit judo asal aceh yg mempertahankan syariah dalam kehidupan hariannya dengan tetap berjilbab dalam even pertandingan judo di asian para games tahun 2018 di gelora bung karno jakarta.

2. meminta kepada pihak berwenang negara untuk menegur dan memberikan wawasan ideologi dan wawasan konstitusi negara RI kepada panitia penyelenggaraan asian para games sehingga mereka tau bahwa RI memberikan kebebasan melaksanakan syariat agama bagi para pemeluknya.

3. Meminta pemerintah Aceh untuk membela sikap miftahul jannah dengan memperadilankan panitia pelaksana karena telah melanggar konstitusi RI dan merugikan miftahul jannah yang menjalankan hukum islam yang kini menjadi hukum positif di indonesia, khususnya bagi rakyat Aceh.

4. meminta pemerintah Aceh menuntut ganti rugi pada panitia tersebut atas kesempatan, peluang kemenangan miftahul jannah yang sudah diabaikan.

5. Berdoa kepada Allah agar miftahul jannah dan keluarganya teguh pendirian, kuat iman, dan menjadi tauladan kepada seluruh muslimah Aceh lainnya.

6. Meminta kepada seluruh bangsa dan penghuni wilayah Aceh untuk menjalankan syariat Islam sepenuhnya dalam kehidupan kapan dan di mana saja berada, agar Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi kita.

7. kepada ummat manusia belajarlah dari pengalaman tsunami dan gempa yg menghantam indonesia seperti yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004, di NTB, dan sulawesi tengah tahun 2018 akibat tidak menjalankan hukum Allah (hukum Islam).

Ttd ;

 

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan

(Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh)