Dewan Dakwah Aceh Gelar Daurah Amar Makruf Nahi Mungkar

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh bekerjasama dengan Markaz Al Muhtasib Riyadh, Saudi Arabia menggelar Daurah Syar’iyah Al Ihtisab Qawai’id Wa Mahaarat yaitu Pelatihan Metode dan Skill Amar Makruf Nahi Mungkar di Hotel Kuala Radja, Kamis (1/3).

Kegiatan yang berlangsung dengan menggunakan bahasa arab tersebut di buka secara resmi oleh Kasatpol PP dan WH Aceh yang diwakili oleh Kabid Pengawasan Syariat Islam, Drs H Aidi Kamal, MM

Dalam sambutannya saat membuka acara, Aidi Kamal mengatakan di zaman moderen yang hidup serba gemerlap dengan kemajuan teknologi ini telah membuat perilaku seseorang semakin berubah gaya hidupnya. Arus globalisasi yang datang dari dunia barat tersebut semakin menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Belum lagi pergaulan dan perilaku yang banyak menyimpang dari ajaran agama.

“Oleh karenanya apabila kaum muslimin tidak lagi beramar makruf nahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela. Akibatnya kita akan binasa ditelan oleh kejahatan itu sendiri,” kata Aidi.

Ia menambahkan betapa mulianya seorang muslim yang menyibukkan diri untuk beramar makruf nahi mungkar dalam setiap kesempatan. Seperti menyampaikan dakwah islamiyah di berbagai tempat yang tidak terikat dengan waktu, menegur yang berbuat salah dan mengajak untuk berlomba-lomba menuju kebaikan.

“hal ini tentunya sesuai dengan tupoksi Satpol PP dan WH Aceh yang melaksanakan urusan pemerintah bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat dan hubungan antar lembaga,” tegas Aidi.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, dalam sambutannya mengatakan Syariat Islam yang sudah berjalan lebih dari satu dekade ini senantiasa harus di kawal dan di jaga pelaksanaanya. Pasalnya pelaksanaan syariat islam di Aceh ini selalu menjadi sorotan dunia luar.

Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry ini menambahkan melalui daurah syar’iyah ini akan dapat memberikan pemahaman konsepsional tentang metode amar makruf nahi mungkar. Selain itu juga dapat menyusun strategi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar tersebut di tengah-tengah masyarakat.

“Daurah ini akan bernilai tinggi dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Dari itu kami berharap para peserta dapat bersungguh-sungguh dalam mengukutinya. Yang terpenting pasca daurah ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak atas prakarsa kegiatan ini,” ungkap Tgk Hasanuddin.

Sebelumnya panitia pelaksana Muhammad Muslem, Lc MA menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari ulama, dai, ormas islam, muhtasib dan lembaga pendidikan islam.

“Panitia juga menghadirkan pemateri dari Riyadh, Saudi Arabia. Yaitu Syaikh Dr Abdullah bin Abdurrahman Al-Wathaban dan Syeikh Shalih bin Sa’id Al-Dha’yan,” tutup Muslem

Dr. Rahmadon Sampaikan Orasi Ilmiah pada Yudisium FAI USM

Dr. Rahmadon, M.Ed menyampaikan orasi ilmiah pada yudisium perdana Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Serambi Mekkah di Banda Aceh, Selasa (20/02/2018).

FAI merupakan Fakultas yang bertransformasi dari 3 Fakultas Keagamaan dalam lingkungan USM di bawah koordinator Kopertais Wilayah V Aceh sesuai dengan Keputusan Rektor USM.

Acara Yudisium tersebut turut dihadiri oleh Rektor USM yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Ir T Makmur, MA, Kepala Biro Univeritas Serambi Mekkah, para ketua prodi dan dosen serta segenap civitas akademika Fakultas tersebut.

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) USM, Dr. Andri Nirwana, MA dalam sambutannya mengatakan bahwa sebanyak 25 orang mengikuti yudisium.

“25 orang yang yudisium hari ini berasal dari 4 prodi yang ada di fakutas FAI ini, dan jumlah ini menjadi lebih sedikit dari yudisium tahun lalu,” ujarnya.

Dekan FAI tersebut berharap mahasiswa yang sudah yudisium supaya dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari PT dengan maksimal dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai ketaqwaan dan amanah integritas dan jiwa interprenership.

Dalam Orasinya, Dr. Rahmadon memaparkan tentang tantangan yang harus dihadapi para lulusan dan juga Perguruan Tinggi dewasa ini dalam fungsi mengambil peran dan bekerjasama di dunia nyata.

Ia menyebutkan, lulusan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia hari ini hanya mampu mengisi 11% jumlah angkatan kerja nasional, dan diperkirakan angka itu hanya naik 3% nanti pada tahun 2030. Malaysia saja saat ini berada di 22%. ini menjadi tantangan serius bagi lulusan dalam merebut lapangan kerja.

“Lima hari yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan ‘ancaman’ akan memberikan ruang bagi universitas asing di Indonesia apabila PT tetap tidak mau berinovasi dalam mengembangkan Peran menghasilkan lulusan yang mampu berdikari dan mandiri,” ujar Rahmadon.

Dr Rahmadon, yang merupakan alumni S3 Universitas Sennar Sudan ini mengatakan, perlu kerja keras yang nyata dari PT dan seluruh lulusan dalam hal menjawab tantangan yang sedang mengancam ini. Berinovasi dalam setiap langkah kerja dan capaian yang ditetapkan Universitas merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan.

“Para mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan Intepreunership yang tepat dan pemahaman nilai-nilai Luhur dan jiwa leadership yang mumpuni sehingga mampu bersaing secara global,” tambahnya.

Dr. Rahmadon adalah pengurus dewan dakwah aceh

sumber : WASATHA.COM

Teror Menimpa Wakil Ketua Dewan Dakwah Jabar

Teror kembali menimpa ulama di Jawa Barat. Kali ini dialami oleh Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat Ustadz Roinulbalad. Pada hari Jumat (16/2/2018) kantor Dewan Dakwah Jabar di Jalan Pungkur No. 151 Kota Bandung ditempeli beberapa selebaran berisi ancaman pembunuhan kepada Ustadz Roin. Ditemukan 5 selebaran berukuran kertas A4 yang ditempelkan di kaca depan kantor Dewan Dakwah, kaca Masjid Al Jihad, mobil ambulan milik Dewan Dakwah Jabar, dan di rumah warga sekitar.

Dalam selebaran tersebut yang memuat gambar Ustadz Roin memakai batik merah itu tertulis, “M. ROINUL BALAD, S.Sos Pendamai – konseptor intoleransi – Sang Sekjen DDI Jabar – Konspirasi Kristen, Syiah dan Ahmadiyah dalam memurtadkan Ummat Islam Jawa Barat – DIHORMATI atau DIMUSNAHKAN saja!!! demi NKRI,”

“Hari jumat pagi masuk WA ke kami ada kabar bahwa ditemukan selebaran yang ditempel di masjid dan di rumah-rumah,” kata Ustadz Roin dalam siaran pers di Kantor DDII Jabar Jl. Pungkur No. 151 Kota Bandung, Senin (19/2/2018).

Menurut Ustadz Roin, penempelan selebaran tersebut diperkirakan dilakukan pada Jumat (16/2/2018) dini hari.Menyikapi kejadian tersebut, Ustadz Roin bersama sejumlah pengacara melapor ke Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat.

Sejak beredar selebaran itu, sejumlah ormas Islam di Jawa Barat menganjurkan penjagaan di rumah Ustadz Roin. “Jadi penjagaan dilakukan dirumah mulai jam 2 sampai jam 6 pagi. Karena dari beberapa kejadian
rentetan waktunya antara itu,” jelas Ustadz Roin.

Ustadz Roin menambahkan, pada awalnya ia tidak terlalu merespon selebaran tersebut. Sebab, ia pernah beberapa kali menerima selebaran yang memojokan dirinya tapi hanya berisi fitnah-fitnah. “Kalau yang ini memang terus terang saya agak terpengaruh, karena ini bahasanya dimusnahkan, ada ancaman disitu,” tuturnya.

“Dalam pertemuan ini, kita ingin menyampaikan pesan bahwa hari ini bisa jadi ancaman itu ke saya, besok lusa bisa jadi ke ustad lain,” pungkasnya.

Ustadz Roin memang dikenal sebagai ulama yang tegas dengan isu pemurtadan dan Syiah di Jawa Barat khususnya di Bandung. Tercatat, beberapa kali ia yang juga ketua Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu berhasil menggagalkan kegiatan-kegiatan Syiah di Kota Bandung.

Sumber : JurnalIslam.com

Dewan Dakwah Aceh : Merayakan Valentine’s Day Haram

Banda Aceh (14/2) — Merayakan dan berpartisipasi terhadap ajaran di luar ajaran Islam seperti hari Valantine’s Day hukumnya haram bagi ummat Islam. Pasalnya semua agama lain selain Islam sudah dinyatakan sesat dan batil oleh Allah SWT. Maka seluruh ajarannya juga menjadi ajaran sesat lagi menyesatkan dan indikatornya adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL., MA dalam Pernyataan Sikapnya menyahuti kasak kusuk perayaan hari valantine’s day di Aceh, Rabu (14/2/2018) di Banda Aceh.

”Kalau ada manusia yang berpendapat kita tidak boleh menyesatkan dan menyalahkan ajaran agama lain berarti manusia tersebut sudah melawan kehendak Allah. Dan bagi yang melawan kehendak Allah hukumnya kafir atau minimal musyrik,”ungkap Tgk Hasanuddin.

Tgk Hasanuddin menambahkan dengan kedatangan agama Islam menunjukkan penafian terhadap semua agama sebelum dan sesudahnya. Sekaligus menyatakan Islam lah satu-satunya agama paling benar dan diakui Allah SWT.

“Dengan demikian, semua ajaran di luar ajaran Islam dinyatakan bathil dan sesat lagi menyesatkan. Dan ummat Islam haram mengikutinya, merayakannya, berpartisipasi terhadapnya, termasuk ikut serta berkampanye terhadapnya,”tegasnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry tersebut juga menjelaskan berdasarkan nash dan dalil-dalil yang ada, sudah termaktub akan larangan untuk mengikuti ajaran dan budaya kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Dan dirinya menghimbau kepada seluruh ummat Islam di dunia, khususnya ummat Islam di Aceh, dan lebih istimewa lagi kepada para pemimpin Aceh untuk menolak perayaan hari Valantine’s Day di seluruh bumi Aceh. Serta mengekalkan Aceh sebagai wilayah berlaku syari’ah yang sudah sah menurut ketentuan hukum Indonesia dan jauh dari praktik ajaran-ajaran selain ajaran Islam.

“Kami berharap tidak ada seorangpun pemimpin Aceh yang arogan dan bermain-main dengan hukum Allah sehingga mengizinkan amalan-amalan sesat berlaku di Aceh seperti Valantine’s Day,” pungkas Tgk Hasanuddin.

Tiga Ahli Dewan Dakwah Tegaskan Kesesatan Ahmadiyah

Dari serangkaian sidang uji materi UU No. 1/PNPS/1965 yang diajukan Komunitas Ahmadiyah, pada sidang ke-13 yang berlangsung Rabu (31/1), Dewan Da’wah memberi keterangan melalui 3 Ahli yang dihadirkan, masing-masing adalah Pakar Kajian Aliran Sesat H.M. Amin Djamaluddin, Pakar Bidang Agama DR. Daud Rasyid Sitorus, MA, dan Doktor Hukum Ketahanan Nasional, Dr. Abdul Chair Ramadhan.

Hadir mendampingi para Ahli adalah Ketua Umum Drs, Mohammad Siddik, MA, Wakil Ketua Umum Drs. Amlir Syaifa Yasin, MA, Sekretaris Umum Drs. Avid Solihin, MA. Adapun tim Kuasa Hukum yang hadir mengawal Dewan Da’wah sebagai Pihak Terkait, antara lain Ahmad Leksono, SH, Sani Alamsyah, SH, Mulyadi, SH, dan Tubby Cahyadi, SH. Tampak hadir pula dua orang Kuasa Hukum dari MUI, Kaspudin Nor, SH dan Hasbullah, SH. Tidak seperti biasanya, sidang kali ini tampak lebih ramai dihadiri pengunjung. Berikut adalah keterangan dari masing-masing Ahli :

KETERANGAN H.M. AMIN DJAMALUDDIN
H.M. Amin Djamaluddin dalam keterangannya kepada Majelis Hakim Amin bahwa benar Ahmadiyah mempunyai kitab dengan nama Tadzkirah. Ia pun menunjukkan kliping tulisan bersambung yang dimuat di Indopos (8/12/ 2015), yang mengangkat tulisan sekitar kehidupan sehari-hari Tokoh Ahmadiyah Indonesia. Tokoh yang diprofilkan: Kepala Bidang Dakwah Ahmadiyah Indonesia, H. Sayuti Ahmad Aziz, yang didalamnya memberi pernyataan, “Untuk dapat menjalankan titah Nabi Mirza Ghulam Ahmad, umatnya harus memahami ‘IKAT’ … Isi Kitab Suci Tadzkirah.”

Amin Djamaluddin, yang oleh ormas-ormas Islam dikenal sebagai Pakar Kajian Aliran Sesat. Ia melengkapi dirinya dengan setumpuk dokumen dan buku-buku yang secara bergantian ditunjukkan kepada Majelis Hakim untuk mendukung kebenaran pernyataannya. Dalam keterangan ini, Amin Djamaluddin mengungkap tuntas kesesatan Ahmadiyah, bahkan menerangkan dengan gamblang pengalamannya menghadapi secara langsung ajaran-ajaran sesat, seperti Ahmadiyah, aliran sesat Gafatar buatan Ahmad Musadek, Surga Eden buatan Lia Aminudin yang mengaku sebagai Malaikat Jibril, juga aliran sesat yang muncul di Cirebon dimana pendirinya mengaku Tuhan, ada nabinya, para malaikatnya dan para bidadarinya. Mereka melakukan ritual ibadahnya, menurut Amin Djamaluddin, dengan cara bertelanjang.

Amin Djamaluddin menegaskan, semua ajaran sesat itu bisa ia laporkan sehingga diproses hukum dan para pelakunya mendapat hukuman penjara karena ada Undang-Undang tentang Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965).

Amin Djamaluddin membuktikan beberapa kesesatan Ahmadiyah. Ia membacakan satu ayat dari halaman 43 kitab Tadzkirah, kitab sucinya Ahmadiyah. Dalam ayat yang panjang itu, Amin membuktikan ayat ini membajak ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur’an. Terbukti ada penggalan-penggalan dari Surat Al-Anfal ayat 17, Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2, Surat Yasin ayat 6, Surat Al-An’am ayat 55, Surat Al-An’am ayat 14, surat Al-A’raf ayat 143, dan Surat Al-Isra ayat 81. Secara detil Amin menjelaskan. Majelis Hakim menyimak dengan seksama.

Ahmad Musaddiq, cerita Amin Djamaluddin, adalah salah satu Nabi palsu yang telah beberapa kali dihukum penjara, karena menyebarkan aliran sesat bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kemudian dengan nama Millah Ibrahim yang sempat berkembang luar biasa di Indonesia terutama di Aceh, yang kemudian berganti nama lagi menjadi Gafatar.

Kesesatan Ahmad Musaddiq diceritakan Amin, antara lain mengatakan, “Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu Bahasa Arab karena orang Arab, saya ini orang Indonesia, Nabi… Maka saya menerima wahyu itu Bahasa Indonesia. Katanya begitu” papar Amin Djamaluddin. Maka ia pun melaporkan kesesatan Ahmad Musadek ke Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Departemen Dalam Negeri, dan ke Departemen Agama, hingga diproses. Amin pun menunjukkan semua data-data yang dimilikinya ke Kejaksaan Agung, sehingga keluarlah larangan tentang terhadap Gafatar. “Ini contoh Gafatar. Makanya sangat perlu undang-undang ini UU No. 1/PNPS/1965 ini. Sangat … sangat perlu,” tandas Amin Djamaluddin.

Amin Djamaluddin juga menceritakan kepada Majelis Hakim kesesatan gerakan keagamaan “Tuhan Cirebon” yang melaksanakan peribadatan dengan cara telanjang bersama ‘nabi’, ‘malaikat’ dan para ‘bidadarinya’. Dan kesesatan gerakan keagamaan yang dipimpin Lia Aminuddin yang mengaku sebagai Malaikat Jibril, kemudian Muhammad Abdul Rahman yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, dan istrinya dikatakan sebagai reinkarnasi dari Siti Khadijah. Se-isi sidang pun tercengang mendengar keterangan Amin Djamaluddin.

KETERANGAN DR. DAUD RASYID SITORUS, MA
Dr. Daud Rasyid memberikan keterangan terkait status Ahmadiyah berdasarkan pandangan keagamaan yang diketahuinya mendalam. Ahmadiyah, menurut Daud Rasyid, telah dihukumi keluar dari Islam berdasarkan keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1985. Begitu juga Fatwa Internasional Liga Muslim Dunia tahun 1974, dan Lembaga Fiqih Islam Internasional tahun 1975, menyebutkan Ahmadiyah adalah agama di luar Islam.

Menurut Daud Rasyid, persoalan mendasar Ahmadiyah adalah soal akidah. Setiap agama memiliki akidah. Arti akidah ini adalah prinsip dasar yang diyakini setiap pemeluknya. Di dalam Islam, prinsip dasar itu namanya akidah, dasar-dasar keimanan. “Dasar-dasar keimanan di dalam Islam, di antaranya bahwa tidak ada nabi yang diutus oleh Allah SWT setelah Nabi Muhammad. Oleh karenanya (beliau SAW-Red) disebut sebagai Khatamul Anbiya’ Wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, begitu disebutkan di dalam Alquran,” ujar Daud Rasyid. Ia menjelaskan bukti-bukti yang menjelaskan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir/penutup, melalui literatur hadits-hadits dalam sahih Bukhari, Hadits sahih Muslim, dan Sunan Abu Daud.

“Konsekuensi dari keimanan kepada Nabi Muhammad (sebagai salah satu rukun keimanan), maka apa yang datang dari Rasulullah berupa pernyataan, infomasi, wajib diterima. Jadi, dari sini saja sebenarnya seorang Muslim sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa apabila ada suatu sekte agama/pemahaman, mengaku tokohnya atau pendirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah kekufuran,” tandas Daud Rasyid.

Dr. Daud Rasyid menerangkan kesesatan Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, yang mengaku nabi. Mulai dari awal menyebut mendapat ilham, lalu kemudian dikatakannya “Saya mendapat wahyu”, “Saya penjelmaan terhadap Nabi Muhammad” dan lain-lain.

“Maka tak heran, doktrin Ahmadiyah meyakini adanya reinkarnasi. Nabi Muhammad itu mereka katakan adalah reinkarnasi dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad itu akan dibangkitkan kembali dalam wujud yang lain, dan dia mengatakan, “Mirza Ghulam Ahmad itulah sebagai Nabi Muhammad,” papar Daud Rasyid.

Daud Rasyid menerangkan,Mirza Ghulam Ahmad (MGA) mengklaim dirinya sebagai seorang nabi melalui sebuah risalah yang disusunnya tahun 1902, yang diberi judul *Tuhfatun Nadwah*. “Orang-orang Ahmadiyah harus tahu ini – Tuhfatun Nadwah – yang dipaparkan kepada Majelis Ulama India di Lucknow, dan di situlah dia mengklaim dirinya adalah seorang nabi. Dalam risalah itu dia menyebutkan ungkapan, ‘Wa ‘ana nabiyyun firli wal burruzi minallah’. Aku adalah nabi bayangan.

“Nabiburruzi Radiallah. Islam tidak mengenal yang namanya nabi bayangan,” tegas Daud Rasyid. Nabi asli Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi tidak ada nabi bayangan! Sahabat yang terdekat dengan Rasulullah sendiri: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, bahkan putrinya Fatimah, itu semuanya statusnya adalah sahabat. Tidak ada yang namanya nabi bayangan. Istilah ini betul-betul istilah yang tidak dikenal di dalam literatur Islam,” jelas Daud Rasyid.

Dalam ‘Tuhfatun Nadwah’ pula, Daud Rasyid menerangkan perkataan MGA bahwa Allah telah menurunkan sejumlah ayat-ayat dari langit untuk membenarkan kenabiannya, melebihi 10.000 ayat! “Innalillahi wainnailaihi rojiun.”

Daud Rasyid membeberkan banyak data-data kesesatan Ahmadiyah dan MGA, antara lain: Muhammad menyaksikan kenabiannya. Para Nabi dahulu yang dikatakan sudah menentukan kebangkitan MGA sebagai nabi.

Daud Rasyid pun merujuk Kitab Al Mahfudzot, Al Ahmadiyah, juz 4, halaman 142, dimana MGA lagi-lagi menyebutkan, “Wal ‘an ‘utitu anna tilka kamalat.” Semua nabi-nabi itu diberikan kelebihan dan kesempurnaan yang macam-macam, yang berbeda, ya, kira-kira seperti mukjizatlah. Disebutkan dalam kitab itu, ‘Lalu aku sekarang diberikan kesempurnaan itu melalui bayangan. Oleh karenanya, aku dimaknai dengan nama Adam, nama Ibrahim, nama Musa, nama Nuh, nama Daud, nama Yusuf, nama Sulaiman, nama Yahya, nama Isa’. Lalu MGA menyebut bayangan setelah Nabi Muhammad adalah dirinya. “Ini semuanya adalah dusta dan bohong yang tidak keluar dari mulut seorang Muslim,” ujar Daud Rasyid.

Daud Rasyid juga menerangkan kesesatan MGA dalam ajarannya yang menghilangkan jihad dalam persepsi yang benar sesuai dengan Al-qur’an dan hadis. MGA menghilangkan Jihad untuk mendukung sepenuhnya pemerintah Inggris yang menjajah India saat itu. Bahkan MGA mengatakan kafir semua orang yang tidak beriman kepadanya. “Ini disebutkannya di dalam kitabnya Al-Barahin Al-Ahmadiyah, juz ke lima, dimana MGA bahkan mengklaim dialah Nabi Muhammad yang sesungguhnya,” terang Daud Rasyid.
“(Menurut) keyakinan seorang Muslim, yang apabila telah melanggar akidah yang disepakati, sesuai petunjuk asli Al-qur’an dan hadis, maka seorang itu sebenarnya sudah keluar dari Islam,” ujar Daud Rasyid mengakhiri keterangannya tentang akidah yang Islam yang benar, setelah menunjukkan kesesatan MGA.

KETERANGAN ABDUL CHAIR RAMADHAN
Dalam rangka perlindungan terhadap ajaran agama, menurut Abdul Chair, negara memerlukan tindakan atau penetapan terhadap perbuatan yang menyerang kepentingan agama. Oleh karenanya negara menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (ius punale) dan hak untuk memidana (ius puniendi) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Abdul Chair mengatakan, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memiliki keberlakuan landasan, baik secara filosofis, teoretis, yuridis, maupun sosiologis. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 ditinjau secara filosofis tidaklah bertentangan, bahkan selaras dan sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila tidaklah menganut paradigma integralistik apalagi sekuleristik, tetapi Indonesia menganut paradigma simbiotik, antara kepentingan agama dan kepentingan negara saling berhubungan, saling sinergi, saling terkait satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan jika kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.

Ditinjau dari perspektif teoretis Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memiliki landasan teori yang kuat. Ditinjau dari teori al-Maqashid Syariyah sebagai wujud dari teori al-Mashlahah al Mursalah sangat berkesesuaian, mengingat aspek perlindungan dalam al-Maqashid Syariyah menunjuk pada perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.

Abdul Chair bahkan menjawab inti dari uji materi yang dipertanyakan Komunitas Ahmadiyah, yaitu kesesuaian antara UU No. 1/PNPS/1965 dengan UUD 45. Menurutnya,
“Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 memiliki landasan yuridis yang sangat kokoh. Pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (stufen bauw theory). Pasal 28G dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan yuridis Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 atas dasar norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memeroleh perlindungan hukum terhadap agamanya.

Ditinjau dari sudut sosiologis, ulas Abdul Chair, “Penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama dapat melahirkan konflik horizontal (das sein), sehingga dan oleh karenanya memerlukan das sollen. Dalam hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi.

Faktor utama yang menyulut konflik horizontal, dijelaskan Abdul Choir, tidak lain bersumber dari doktrin kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang demikian kuat merasuk dalam diri penganut Ahmadiyah. Resultan dari doktrin tersebut melahirkan tahriful Al-qur’an (mendistorsi Al-qur’an). Kedua hal inilah yang menjadi faktor elementer terjadinya konflik horizontal antara umat Islam dengan penganut Ahmadiyah. Konflik horizontal tersebut tentunya memerlukan jaminan stabilitas dan ketertiban oleh lembaga penegak hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Lebih lanjut, Abdul Chair menyampaikan dalil-dalil secara detil yang intinya menegaskan bahwa secara hukum perumusan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak melanggar asas legalitas.

Abdul Chair menekankan kapada Majelis Hakim, “Pada intinya perbuatan penyalahgunaan agama dalam kasus yang dilakukan Ahmadiyah, secara sadar menimbulkan perbuatan penodaan terhadap agama. Ketika terjadi penodaan agama, maka derajat penanganannya yang dilakukan adalah berbeda dengan penyalahgunaan agama.

Perlu dimengerti istilah penyalahgunaan agama ini adalah dimaksudkan untuk kodifikasi keberlakuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 untuk kemudian dimasukkan dalam KUHP menjadi Pasal 156A tepatnya pada huruf a.

Dengan demikian, penyisipan Pasal 4 Undang-Undang PNPS ini adalah dalam rangka mempertemukan antara pasal sebelumnya, yaitu Pasal 156 dan Pasal 157. Dan sesuai dengan judulnya ada frasa ‘pencegahan, penyalahgunaan, dan/atau penodaan agama’. Dengan demikian, penyalahgunaan dapat menimbulkan penodaan, tetapi penodaan dapat berdiri sendiri.

Adapun keberlakuan SKB Tiga Menteri, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, menurut Abdul Chair termasuk ruang lingkup kewenangan mutlak peradilan umum atau merupakan permasalahan penerapan norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pihak Pemohon harus ditolak. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 harus dipertahankan selama belum ada undang-undang yang baru yang lebih baik.

Pada akhir keterangannya Abdul Chair mengatakan, “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak dapat diragukan bahwa Ahmadiyah telah mendistorsi Al-qur’an dengan ajarannya, dengan doktrin bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai nabi. Konsekuensi hukumnya ditinjau dari teori kausalitas, maka Ahmadiyah telah menegasikan (menista) Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT”.

Sidang yang terbuka untuk umum ini, akan dilanjutkan Kamis, 8 Februari, dengan agenda mendengarkan keterangan 3 Ahli dari Dewan Da’wah. Masing-masing adalah pakar hukum ketatanegaraan, Prof. Yusril Ihza Mahendra; Pakar bidang Antropologi dan Sosiologi Dr. Musni Umar; serta pakar Hak Asasi Manusia, Amidhan.

ADI Aceh Gelar Pelatihan Jurnalistik

Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh bekerjasama dengan UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry, menggelar pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa mulai tanggal 5-9 Februari 2018 di ruang Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Kegiatan dalam rangka mengembangkan minat dan potensi menulis di kalangan mahasiswa tersebut diikuti oleh puluhan peserta. Kepada peserta selain dibahani materi jurnalistik juga dibimbing untuk bisa langsung mempraktekkannya.

Dan untuk kelancaran kegiatan pelatihan jurnalistik ini, panitia menghadirkan sejumlah pemateri, Yaitu Hayatullah Pasee, Muhammad Haikal Daudy, Sanusi Madli, Sayed Muhamamd Husen, Hasanuddin Yusuf Adan, Arif Ramdan, Fairuz M Nur dan Yarmen Dinamika.

“pelatihan ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dai dalam berdakwah dengan memanfaatkan media massa, baik media cetak maupun media online. Dan jika media tersebut bisa dikuasai, maka akan memudahkan semua urusan,” kata Sekretaris ADI Aceh, Dr Abizal M Yati, Lc MA, Senin (05/02/2018) saat membuka kegiatan tersebut.

Ia juga berharap dengan pelatihan tersebut dapat melahirkan kader-kader jurnalis muslim yang berakhlak mulia dan dapat memperjuangkan kepentingan ummat manusia.

“pelatihan ini akan bernilai tinggi dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Dari itu kami berharap para peserta dapat bersungguh-sungguh dalam mengukutinya dan yang terpenting pasca pelatihan dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak atas prakarsa pelatihan ini,” ungkap Dr Abizal.

Sementara itu Kepala UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Khatib A Latief MLIS dalam sambutannya berterima kasih atas pelaksanaan kegiatan pelatihan itu di kampus tersebut. Hal ini bagian dari mendekatkan mahasiswa dengan perpustakaan.

Menurutnya seorang jurnalis harus memiliki skill yang baik dan mumpuni dalam menjalankan tugasnya. Dan diantara indikator seorang jurnalis adalah disiplin waktu (on time). Yaitu konsisten dengan waktu yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan.

“mahasiswa dan dai yang ingin sukses diantaranya haruslah memiliki keahlian dalam menulis. Selain itu juga harus mampu menjalankan tugas dengan disiplin dan teratur dalam mengelola waktu,” pungkas Khatib.