Ketua Dewan Dakwah Aceh : Pelaku Prostitusi Online Harus di Hukum Cambuk

Terbongkarnya kasus prostitusi online “jilid 2” di Hotel The Pade, Aceh Besar, masih menyisakan banyak persoalan. Salah satunya terkait hukuman yang pantas diberikan kepada para pelakunya, baik untuk germo, wanita pesanan dan pihak hotel.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, MCL MA pun angkat bicara terhadap persoalan tersebut. Menurutnya para pelaku itu harus di hukum dengan hukuman cambuk dengan jumlah cambukan sesuai dengan tingkatannya.

“Saat ini di Aceh sudah berlaku Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan kepada pelaku tersebut harus di hukum cambuk sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Qanun Jinayah itu,” kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, Selasa (27/3/2018).

Tgk Hasanuddin menjelaskan dalam pasal 3 ayat 2 Qanun Jinayah tersebut mengandung ancaman hukuman terhadap 10 jarimah (perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam), yaitu; 1. Khamar (minum arak); 2. Maisir (berjudi); 3. Khalwat (berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi); 4. Ikhtilath (bermesraan laki-perempuan yang bukan mahram di tempat keramaian); 5. Zina; 6. Pelecehan seksual; 7. Pemerkosaan; 8. Qadzaf (menuduh orang berzina tapi tidak menghadirkan empat orang saksi yang melihat kemaluan pezina lelaki keluar-masuk dalam kemaluan pezina perempuan); 9. Liwath (homo sexual); dan 10. Musahaqah (lesbian).

“Dikarenakan dalam kasus prostitusi online ini melibatkan tiga pihak, yaitu germo, wanita pesanan dan pihak hotel, maka ketiganya ini bisa dijerat dengan Qanun Jinayah tersebut,” tegas Tgk Hasanuddin.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry ini menjelaskan pihak pertama yang terlibat adalah Andre sebagai tukang promosi zina. Sang germo ini terjerat pasal 33 ayat 3 Qanun Jinayat. Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.

“Sang germo diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan,” jelas Tgk Hasanuddin.

Pihak kedua adalah perempuan pesanan yang sudah berbuat zina atau tidak sampai berbuat zina tetapi sudah melakukan khalwat. Bagi mereka terancam hukuman dalam jarimah khalwat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Qanun Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

“Akan tetapi jika para lonte ini mengaku telah berzina maka bagi mereka 100 kali cambuk. Hal tersebut juga diatur dalam Qanun Jinayah pasal 33 ayat 1,” terang Tgk Hasanuddin.

Sementara pihak ketiga adalah pemilik hotel yang terjebak dengan penyediaan fasilitas berupa kamar untuk orang-orang berbuat zina/khalwat. Maka terancam dengan pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.

“Kalau pihak hotel terbukti menyediakan fasilitas untuk pelaku zina maka ia terjerat dengan pasal 33 ayat (3),” ungkap Tgk Hasanuddin.

Dengan demikian, lanjutnya kepolisian wajib memeriksa kasus tersebut dengan seksama, serius, adil, muslihat, dan berperadaban. Kalau ternyata melanggar Qanun Hukum Jinayat maka polisi harus segera menyeret mereka ke meja hijau mengikut prosedur yang berlaku.

Ia juga berharap Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Besar atas dasar pemimpin ummat harus bertanggung jawab terhadap kasus prostitusi online itu dan bertindak tegas sesuai dengan hukum Islam yang di atur dalam Qanun Jinayah. Selain itu bagi hotel yang terlibat agar dicabut izin operesionalnya.

“Masyarakat Aceh sangat antusias dengan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, maka penegak dan pelaksana hukum di Aceh juga harus lebih antusias lagi untuk menuntaskan kasus semacam itu,” pungkas Tgk Hasanuddin

Bangkitkan Ekonomi Ummat, Muslimat Dewan Dakwah gelar Pelatihan Bisnis Keripik Singkong

“Muslimat harus mengambil perannya dalam kebangkitan ekonomi Islam”, demikian pesan Ir. Muhammad Iqbal mewakili Pengurus Dewan Da’wah Pusat membuka Pelatihan Home Industri dan Motivasi bagi ibu-ibu muslimah di Aula Masjid Al-Furqan, Jakarta (Kamis, 15/3).

Melihat pertumbuhan ekonomi saat ini yang ternyata didominasi oleh para konglomerat non-muslim, muslimat harus bisa mengambil peran membangkitkan ekonomi umat walaupun hanya dengan keripik singkong. Hal ini, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw yang berhasil membangun ekonomi Islam dengan menguasai pasar-pasar saat berada di Madinah.

Pelatihan yang bertajuk “Berani Gagal, Berani Sukses” ini mendatangkan pemateri Ibu Muslimah, seorang pengusaha keripik singkong yang cukup sukses meraup omset ratusan juta rupiah setiap bulannya.

Motivator yang dahulunya seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia ini membeberkan rahasia kesuksesannya berbisnis kripik singkong berlabel “Cantir”. Ia memulai usahanya hanya bermodalkan Rp50 ribu. Inspirasinya datang lantaran ia merasa orang kampung, yang juga terbiasa dengan cita rasa jajanan kampung berupa olahan singkong. Usahanya bermula dengan berjualan di kereta commuter linenya yang tadinya masih diperbolehkan, lalu dititipkan di warung-warung tradisional.

“Untuk mengembangkan usaha, akhirnya saya beranikan meminjam modal dari KUR, waktu itu dapat Rp5 juta,” katanya sambil menambahkan, selain keripik Cantir, wanita ini juga membuat jenis jajanan lainnya berbahan dasar singkong.

Di tangannya yang terampil, sisa-sisa potongan singkong tak bernilai diolah menjadi cemilan nikmat dan gurih. Wanita berkerudung ini mampu merubah jajanan ‘kampung’ menjadi cemilan trendi di Jakarta. “Saya beri nama Cantir untuk melestarikan budaya aslinya, juga agar nama yang tadinya terlalu kampungan jadi terkenal,” ujar Ibu Muslimah.

Turut hadir dalam pelatihan yang berlangsung satu hari ini, Ustadzah Andi Nuruljannah, Lc selaku Ketua Muslimat Dewan Da’wah Pusat. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu program Biro Ekonomi dan UKM Muslimat Dewan Da’wah Pusat. “Pelatihan ini akan berlanjut di beberapa perwakilan Muslimat Dewan Da’wah Daerah di seluruh Indonesia salah satunya kota Medan yang menyatakan telah siap”, jelasnya. Dewan Da’wah Pusat pun telah siap memfasilitasi seandainya perwakilan daerah menghendaki pelatihan serupa.

Peserta yang berjumlah ratusan tampak cukup antusias mengikuti jalannya acara. Tidak hanya teori yang didapat, peserta juga berkesempatan praktik membuat dan mencicipi keripik singkong olahan Ibu Muslimah yang saat ini pangsa pasarnya sudah go Internasional.

Dewan Dakwah Aceh Gelar Daurah Amar Makruf Nahi Mungkar

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh bekerjasama dengan Markaz Al Muhtasib Riyadh, Saudi Arabia menggelar Daurah Syar’iyah Al Ihtisab Qawai’id Wa Mahaarat yaitu Pelatihan Metode dan Skill Amar Makruf Nahi Mungkar di Hotel Kuala Radja, Kamis (1/3).

Kegiatan yang berlangsung dengan menggunakan bahasa arab tersebut di buka secara resmi oleh Kasatpol PP dan WH Aceh yang diwakili oleh Kabid Pengawasan Syariat Islam, Drs H Aidi Kamal, MM

Dalam sambutannya saat membuka acara, Aidi Kamal mengatakan di zaman moderen yang hidup serba gemerlap dengan kemajuan teknologi ini telah membuat perilaku seseorang semakin berubah gaya hidupnya. Arus globalisasi yang datang dari dunia barat tersebut semakin menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Belum lagi pergaulan dan perilaku yang banyak menyimpang dari ajaran agama.

“Oleh karenanya apabila kaum muslimin tidak lagi beramar makruf nahi mungkar, sudah pasti kejahatan akan merajalela. Akibatnya kita akan binasa ditelan oleh kejahatan itu sendiri,” kata Aidi.

Ia menambahkan betapa mulianya seorang muslim yang menyibukkan diri untuk beramar makruf nahi mungkar dalam setiap kesempatan. Seperti menyampaikan dakwah islamiyah di berbagai tempat yang tidak terikat dengan waktu, menegur yang berbuat salah dan mengajak untuk berlomba-lomba menuju kebaikan.

“hal ini tentunya sesuai dengan tupoksi Satpol PP dan WH Aceh yang melaksanakan urusan pemerintah bidang penegakan qanun dan syariat islam, ketentraman dan ketertiban umum serta perlidungan masyarakat dan hubungan antar lembaga,” tegas Aidi.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, dalam sambutannya mengatakan Syariat Islam yang sudah berjalan lebih dari satu dekade ini senantiasa harus di kawal dan di jaga pelaksanaanya. Pasalnya pelaksanaan syariat islam di Aceh ini selalu menjadi sorotan dunia luar.

Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry ini menambahkan melalui daurah syar’iyah ini akan dapat memberikan pemahaman konsepsional tentang metode amar makruf nahi mungkar. Selain itu juga dapat menyusun strategi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar tersebut di tengah-tengah masyarakat.

“Daurah ini akan bernilai tinggi dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Dari itu kami berharap para peserta dapat bersungguh-sungguh dalam mengukutinya. Yang terpenting pasca daurah ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak atas prakarsa kegiatan ini,” ungkap Tgk Hasanuddin.

Sebelumnya panitia pelaksana Muhammad Muslem, Lc MA menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari ulama, dai, ormas islam, muhtasib dan lembaga pendidikan islam.

“Panitia juga menghadirkan pemateri dari Riyadh, Saudi Arabia. Yaitu Syaikh Dr Abdullah bin Abdurrahman Al-Wathaban dan Syeikh Shalih bin Sa’id Al-Dha’yan,” tutup Muslem

Dr. Rahmadon Sampaikan Orasi Ilmiah pada Yudisium FAI USM

Dr. Rahmadon, M.Ed menyampaikan orasi ilmiah pada yudisium perdana Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Serambi Mekkah di Banda Aceh, Selasa (20/02/2018).

FAI merupakan Fakultas yang bertransformasi dari 3 Fakultas Keagamaan dalam lingkungan USM di bawah koordinator Kopertais Wilayah V Aceh sesuai dengan Keputusan Rektor USM.

Acara Yudisium tersebut turut dihadiri oleh Rektor USM yang diwakili oleh Wakil Rektor 1, Ir T Makmur, MA, Kepala Biro Univeritas Serambi Mekkah, para ketua prodi dan dosen serta segenap civitas akademika Fakultas tersebut.

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) USM, Dr. Andri Nirwana, MA dalam sambutannya mengatakan bahwa sebanyak 25 orang mengikuti yudisium.

“25 orang yang yudisium hari ini berasal dari 4 prodi yang ada di fakutas FAI ini, dan jumlah ini menjadi lebih sedikit dari yudisium tahun lalu,” ujarnya.

Dekan FAI tersebut berharap mahasiswa yang sudah yudisium supaya dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari PT dengan maksimal dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai ketaqwaan dan amanah integritas dan jiwa interprenership.

Dalam Orasinya, Dr. Rahmadon memaparkan tentang tantangan yang harus dihadapi para lulusan dan juga Perguruan Tinggi dewasa ini dalam fungsi mengambil peran dan bekerjasama di dunia nyata.

Ia menyebutkan, lulusan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia hari ini hanya mampu mengisi 11% jumlah angkatan kerja nasional, dan diperkirakan angka itu hanya naik 3% nanti pada tahun 2030. Malaysia saja saat ini berada di 22%. ini menjadi tantangan serius bagi lulusan dalam merebut lapangan kerja.

“Lima hari yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan ‘ancaman’ akan memberikan ruang bagi universitas asing di Indonesia apabila PT tetap tidak mau berinovasi dalam mengembangkan Peran menghasilkan lulusan yang mampu berdikari dan mandiri,” ujar Rahmadon.

Dr Rahmadon, yang merupakan alumni S3 Universitas Sennar Sudan ini mengatakan, perlu kerja keras yang nyata dari PT dan seluruh lulusan dalam hal menjawab tantangan yang sedang mengancam ini. Berinovasi dalam setiap langkah kerja dan capaian yang ditetapkan Universitas merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan.

“Para mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan Intepreunership yang tepat dan pemahaman nilai-nilai Luhur dan jiwa leadership yang mumpuni sehingga mampu bersaing secara global,” tambahnya.

Dr. Rahmadon adalah pengurus dewan dakwah aceh

sumber : WASATHA.COM

Teror Menimpa Wakil Ketua Dewan Dakwah Jabar

Teror kembali menimpa ulama di Jawa Barat. Kali ini dialami oleh Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Barat Ustadz Roinulbalad. Pada hari Jumat (16/2/2018) kantor Dewan Dakwah Jabar di Jalan Pungkur No. 151 Kota Bandung ditempeli beberapa selebaran berisi ancaman pembunuhan kepada Ustadz Roin. Ditemukan 5 selebaran berukuran kertas A4 yang ditempelkan di kaca depan kantor Dewan Dakwah, kaca Masjid Al Jihad, mobil ambulan milik Dewan Dakwah Jabar, dan di rumah warga sekitar.

Dalam selebaran tersebut yang memuat gambar Ustadz Roin memakai batik merah itu tertulis, “M. ROINUL BALAD, S.Sos Pendamai – konseptor intoleransi – Sang Sekjen DDI Jabar – Konspirasi Kristen, Syiah dan Ahmadiyah dalam memurtadkan Ummat Islam Jawa Barat – DIHORMATI atau DIMUSNAHKAN saja!!! demi NKRI,”

“Hari jumat pagi masuk WA ke kami ada kabar bahwa ditemukan selebaran yang ditempel di masjid dan di rumah-rumah,” kata Ustadz Roin dalam siaran pers di Kantor DDII Jabar Jl. Pungkur No. 151 Kota Bandung, Senin (19/2/2018).

Menurut Ustadz Roin, penempelan selebaran tersebut diperkirakan dilakukan pada Jumat (16/2/2018) dini hari.Menyikapi kejadian tersebut, Ustadz Roin bersama sejumlah pengacara melapor ke Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat.

Sejak beredar selebaran itu, sejumlah ormas Islam di Jawa Barat menganjurkan penjagaan di rumah Ustadz Roin. “Jadi penjagaan dilakukan dirumah mulai jam 2 sampai jam 6 pagi. Karena dari beberapa kejadian
rentetan waktunya antara itu,” jelas Ustadz Roin.

Ustadz Roin menambahkan, pada awalnya ia tidak terlalu merespon selebaran tersebut. Sebab, ia pernah beberapa kali menerima selebaran yang memojokan dirinya tapi hanya berisi fitnah-fitnah. “Kalau yang ini memang terus terang saya agak terpengaruh, karena ini bahasanya dimusnahkan, ada ancaman disitu,” tuturnya.

“Dalam pertemuan ini, kita ingin menyampaikan pesan bahwa hari ini bisa jadi ancaman itu ke saya, besok lusa bisa jadi ke ustad lain,” pungkasnya.

Ustadz Roin memang dikenal sebagai ulama yang tegas dengan isu pemurtadan dan Syiah di Jawa Barat khususnya di Bandung. Tercatat, beberapa kali ia yang juga ketua Pembela Ahlus Sunnah (PAS) itu berhasil menggagalkan kegiatan-kegiatan Syiah di Kota Bandung.

Sumber : JurnalIslam.com

Dewan Dakwah Aceh : Merayakan Valentine’s Day Haram

Banda Aceh (14/2) — Merayakan dan berpartisipasi terhadap ajaran di luar ajaran Islam seperti hari Valantine’s Day hukumnya haram bagi ummat Islam. Pasalnya semua agama lain selain Islam sudah dinyatakan sesat dan batil oleh Allah SWT. Maka seluruh ajarannya juga menjadi ajaran sesat lagi menyesatkan dan indikatornya adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL., MA dalam Pernyataan Sikapnya menyahuti kasak kusuk perayaan hari valantine’s day di Aceh, Rabu (14/2/2018) di Banda Aceh.

”Kalau ada manusia yang berpendapat kita tidak boleh menyesatkan dan menyalahkan ajaran agama lain berarti manusia tersebut sudah melawan kehendak Allah. Dan bagi yang melawan kehendak Allah hukumnya kafir atau minimal musyrik,”ungkap Tgk Hasanuddin.

Tgk Hasanuddin menambahkan dengan kedatangan agama Islam menunjukkan penafian terhadap semua agama sebelum dan sesudahnya. Sekaligus menyatakan Islam lah satu-satunya agama paling benar dan diakui Allah SWT.

“Dengan demikian, semua ajaran di luar ajaran Islam dinyatakan bathil dan sesat lagi menyesatkan. Dan ummat Islam haram mengikutinya, merayakannya, berpartisipasi terhadapnya, termasuk ikut serta berkampanye terhadapnya,”tegasnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry tersebut juga menjelaskan berdasarkan nash dan dalil-dalil yang ada, sudah termaktub akan larangan untuk mengikuti ajaran dan budaya kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Dan dirinya menghimbau kepada seluruh ummat Islam di dunia, khususnya ummat Islam di Aceh, dan lebih istimewa lagi kepada para pemimpin Aceh untuk menolak perayaan hari Valantine’s Day di seluruh bumi Aceh. Serta mengekalkan Aceh sebagai wilayah berlaku syari’ah yang sudah sah menurut ketentuan hukum Indonesia dan jauh dari praktik ajaran-ajaran selain ajaran Islam.

“Kami berharap tidak ada seorangpun pemimpin Aceh yang arogan dan bermain-main dengan hukum Allah sehingga mengizinkan amalan-amalan sesat berlaku di Aceh seperti Valantine’s Day,” pungkas Tgk Hasanuddin.