Politisi Profesional dan Clean Government

Secara substansial tidak ada yang dapat dipertentangkan dari terminologi politik tersebut, tetapi akan muncul deferensiasi manakala dilakoni para politisi, yakni orang yang berkecimpung dalam bidang politik, karena pada saat yang sama terjadi pergumulan (struggle) dalam upaya menuju posisi/jabatan politik, eksekutif dan/atau legislatif. Deferensiasi itu, – memakai terminologi Amien Rais- (Cakrawala Islam, 1987) dapat berwujud high politics (politik kualitas tinggi) dan low politics (politik kualitas rendah). Dalam pergumulan dua kutub perilaku politik yang antgonis tersebut, dimana  semestinya  posisi dan  bagaimana dilakoni politisi profesional, wabil khusus yang berkiprah dalam teritori Nanggroe Aceh Darussalam yang secara de faco dan de jure serta pengakuan  internasional bagian dari Negara RI, dengan perangkat aturan RI, juga syrari’at Islam, tanpa mempertentangkannya, karena sudah dimaklumi semua khalayak, nasional dan internasional, bahwa syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam juga bagian dari undang-undang  Negara RI itu sendiri. Inilah yang dideskripsikan dalam makalah ini. Karena ia  berdasarkan referensi yang jelas, legal, dan kalau boleh disebut hanya merupakan saintifik/tesis kecil-kecilan belaka, kiranya tidak dikai-kaitkan personal dan/atau kelompok, serta menyoritinitas dan formalitas kalah menang dalam pergumulan politik.

 

High Politics

Adalah ciri-ciri  high politics (politik kualitas tinggi), yakni, pertama, setiap jabatan politik pada hakikatnya merupakan amanah dari masyarakat. Kedua, Setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban. Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan dengan prinsip ukhuwah (brotherhood), yakni persaudaraan antara sesama umat manusia. Dalam arti luas, ukhuwah  melampaui batas-batas etnik, agama, latar belakang sosial, keturunan dan sebagainya. Dengan ciri-ciri minimal ini sangat kondusif  bagi pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar. Agaknya , inilah antara  lain yang dimaksudkan oleh ayat: “ Mereka adalah orang-orang yang bila diberi kekuasaan yang teguh dimuka bumi, niscaya menegakkan shalat dan membayar zakat dan menyuruh (manusia)  berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan, dan bagi Allah sajalah  kembalinya segala macam urusan” (Al-Hajj, 22: 41).(Amien Rais, Ibid). Mudah-mudahan juga tidak salah, apabila saya pahami teks-teks dalam ayat ini; shalat merupakan representasi dari pembangunan mental spiritual, zakat, prmbangunan fisik material, amar ma’ruf nahi munkar, pembangunan politik, hukum, HAM, sosial budaya, keamanan dan pertahanan.

 

Low Politics

Low politics  (politik kualitas rendah), ditinjau dari sudut pandangan Islam, tidak mendukung maksud-maksud dakwah. Malah  menjegal dakwah, merusak tatanan/bangunan masyarakat Islami. Low politics  ini identik dengan “politik Macheavellis”, dengan konotasi yang tidak sehat, penuh hipokrisi (kemunafikan), kelicikan dan sebagainya. Prktek low politics, seperti, pertama, kekerasan, brutalitas dan kekejaman dapat digunakan kapan saja, asalkan tujuan yang dikejar bisa dicapai. Pandangan seperti ini ,mendorong manusia menjadi “tega”, dan menjadi manusia berdarah dingin, melangkahi mayat orang lain untuk mencapai tujuan sendiri sebagai suatu hal yang wajar. Kedua, penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan puncak. Ketiga, dalam menjalankan kehidupan politik, seorang (pemburu) kekuasaan harus dapat bermain seperti binatang buas. Politik Macheavellis juga tidak berbicara sama sekali tentang pertanggungjawban  manusia dihadapan Allah (Ibid).

Adalah juga, Fathi Yakan dalam  bukunya Islam Ditengah Persekongkolan Musuh Abad 20, menulis ihwal politik kualitas rendah berkaitan dengan doktrin politik Zionis Yahudi, dalam protocol of zion pasal 5;” Semboyan kita haruslah berarti, semua sarana kekuasaan dan kemunafikan mengharuskan supaya tindakan kekerasan itu prinsip, dan kekerasan inilah merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kebajikan. Maka hendaknya  kita tidak ragu-ragu membeli kehormatan, kecurangan atau tipu daya, kalau hal itu membantu kepentingan kita”.

Karena wawasan, ilmu dan bacaan sangat terbatas, sehingga saya tidak pernah mengetahui, apakah dalam pergumulan politik internal Negara Zionis Yahudi dipraktekkan doktrin politik sebagaimana ditulis Fathi Yakan. Yang pasti, demikianlah perilaku politik Zionis terhadap bangsa Palestina.

Dengan deskripsi ini, kiranya sudah teramat jelas perilaku yang dikategorikan politik kualitas tinggi dan kualitas rendah, siyaasah thayyibah dan siyaasah qabiihah. Menukik ke konteks Aceh, elok juga diketahui  beberapa laporan berikut ini.

“Pemantau UE  temukan  intimidasi  pada  pilakada NAD. Ketua misi pemantau pilkada Uni Eropa (UE) Glyn Ford mengatakan, bahwa telah terjadi sejumlah intimidasi selama pesta demokrasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang berlangsung 11 Desember 2006. Selama  penyelenggaraan pilkada terjadi sejumlah intimidasi, baik yang terjadi di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS), maupun di luar TPS, kata Glyn Ford di Banda Aceh (Jurnalnet.com, 13/12/2006).

“Jaringan Pendidikan untuk Pemilihan Rakyat (JPPR) melaporkan adanya intimidasi pada hari-H pemungutan suara di Aceh. Di kabupaten  Aceh Tamiang, kelompok pendukung kandidat tertentu mengancam akan membakar rumah kepala desa jika calonnya tidak meraih 50 persen suara. Di Aceh Selatan, tim sukses dari salah satu pasangan calon menghalang-halangi relawan pemantau dan saksi” (Kompas, 12 Desember 2006).

Asian Network for Free Election (ANFREL), sebuah LSM internasional pemantau pemilu mengumumkan temuannya dalam pemilu 2009 di Aceh; “Banyak kasus intimidasi ditemukan di Aceh. Banyak orang berjaga dan menunggu di TPS-TPS untuk mengintimidasi pemilih sebelum mencontreng. Bahkan setelah mencontreng juga masih dilihat apakah pilihan mereka sesuai yang dianjurkan. Seharusnya pemilu tersebut layak diulang” (Serambi Indonesia, 12/04/2009).

Posko Masyarakat Sipil juga mengkhalayakkan; “Praktek intimidasi sangat sulit diungkap, pasalnya para korban tidak ingin keterangan dan identitasnya dibuka kepada publik, padahal kasus intimidasi dan kekerasan pasca hari pemungutan suara secara umum masih terjadi diseluruh wilayah. Sebelum hari pemungutan suara, intimidasi/kekerasan  terjadi di desa-desa atau pemukiman penduduk, pasca hari pemungutan suara, kasus dimaksud ke lokasi PPK, baik dalam bentuk SMS, ataupun melalui telepon gelap kepada petugas PPK, juga adanya penggelembungan suara” (Serambi Indonesia, 13/04/2009).

Menurut saya, adalah dasar a-moral, primitif, tidak ada harga diri dan rasa malu, anti demokrasi dan HAM jika perilaku politik kualitas rendah seperti ini dicari pembenaran dengan alasan masa transisi, kasuistis, tidak ada perintah, bukan kebijakan, diluar kontrol dan sebagainya.

Bagaimana persoalan dan wujud perilaku politisi profesional ? Berikut ini deskripsinya.

Profesional, bersifat profesi, memiliki keahlian dan ketrampilan karena pendidikan dan latihan dalam bidang itu sesorang beroleh bayaran karena pekerjaan itu (Badudu-Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994). Dari terminology ini, agaknya boleh  dideskripsikan, bahwa politisi profesional, ialah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik, memiliki pendidikan, keahlian, ketrampilan dan dedikasi, karenanya ia mendapat bayaran dari profesinya itu.  Tetapi menurut saya, sesungguhnya kriteria pilitisi profesional, selain sebagaimana deskripsi tersebut, pertama, tidak menganut paham pragmatisme, yang mengusung semboyan, mari membangun dari pada banyak bicara. Dengan kata lain, pragmatisme tidak suka mempertanyakan secara kritis, baik tujuan maupun cara-cara mencapainya (Ensiklopedi Politik Pembangunan Pancasila). Kedua, kiprahnya dalam rangka jihad di jalan Allah, amar ma’ruf nahi munkar, menegakkan yang haq,  menentang yang batil, menebar rahmat (kasih sayang) bagi alam semesta, lat batat kayee batee. Ketiga, berdasarkan fakta dan realita teritori, ketika dalam pergumulan untuk  mencapai tujuan, berpedoman pada aturan (undang-undang)  nasional dan syari’at Islam, dengan pemahaman, kedua aturan ini tidak dipertentangkan satu sama lain. Dan memang menurut saya, teks-teks aturan itu, termasuk berkaitan dengan kehidupan berpolitik, diantara keduanya tidak ada yang kontradiktif. Sebagai contoh, high politics dan low politics yang diuraikan di atas, baik aturan Negara RI maupun syari’at Islam memiliki persepsi dan sikap yang sama, yakni sama-sama mendukung dan memuji high politics, serta menentang dan mencela low politics.

Yang pertama, positif konstruktif (membangun), terhormat dan bermartabat. Yang kedua, negative destruktif (merusak), tercela, hina, dina. Distruktif, dalam bahasa al-Quran disebut fasad, dan Allah SWT sangat keras  melarangnya; “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan (fasad) di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qashash, 28: 77).

Dr Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dalam tafsirnya itu merinci beberapa perilaku yang dikategorikan perbuatan fasad. Di antaranya ialah, al-baghyu ‘alaa ‘ibaadillaahi bighairi haq, bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum terhadap  hamba Allah (apapun suka dan agamanya) dalam berbagai sisi kehidupan, poitik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya dengan perkataan dan/atau tindakan, seperti intimidasi, terror dan sebagainya, juga safkud dimaa’, yakni sesukanya menumpah darah manusia . Keempat, setelah melalui koridor politik kualitas tinggi,  mendapat posisi/jabatan di eksekutif dan/atau legislative, memenejnya dengan benar, amanah, bertanggungjawab, cerdas, bijaksana, aspiratif, transparan dan komunikatif. Last but not least, kelima, meyakini Allah ‘Azza wa Jalla, pertama, selalu menjaga dan megawasi (An-Nisa’, 4: 1, Al-Ahzab, 33: 52). Kedua, berada di mana-mana, mengetahui yang tersembunyi dan transparan, serta mengatahui segala usaha/aktifitas manusia (Al-An’am, 6: 3). Ketiga, meyakini adanya makhluk Allah yang mulia (malaikat-malaikat) bertugas mengawasi, mencatat, dan mengetahui apapun yang dikerjakan, dan pada saatnya kelak ada yang termasuk abraar, yakni orang-orang yang berbakti dan menjadi penghuni surga yang penuh nikmat. Ada juga  fujjaar, yakni orang-orang durhaka, pembangkang  syari’at Allah, dan menjadi penghuni neraka jahim (Al-Infithar, 83: 10-14).

Sejatinya politik itu tidak kotor, dan para politisi, apakah di legislatif maupun eksekutif bukanlah orang-orang yang berlumuran noda kotor, selama aktifitas dan  pergumulan politik  dilakoni dalam koridor yang benar, high politics, siyaasah thayyibah.  Adapun kata-kata kuncinya adalah, memiliki dan kosisten (istiqamah) dengan lima kriteria tersebut, serta dalam segala  ruang dan waktu  menjauhkan diri dari, pertama, an-nafsul ammaarah, yakni nafsu yang selalu menyuruh dan cenderung kepada kejahatan, syahawat keji dan munkar (Yusuf, 12: 53). Kedua, an-nafsul lawwaamah, yakni nafsu (jiwa) yang amat menyesali dirinya sendiri setelah berbuat kejahatan, namun kejahatan itu kembali dilakukan (Al-Qiyamah, 75: 2).

Menurut ulontuan, seperti inilah sosok, karakter dan perilaku politisi profesional, bermartabat, terhormat dan pantas dihormati.

 

2. Clean Government

Sudah merupakan persepsi umum, pemerintah yang bersih adalah apabila dalam pengelolaan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tetapi menurut saya, tidak sebatas ini, yakni selain bersih dari KKN, juga dalam proses sampai mendapatkan posisi jabatan politik di pusat kekuasaan (center of power), eksekutif dan legislative harus dengan cara-cara yang benar, bersih dan beradab, high politics,  siyaasah thayyibah, bukan  low politics, siyaasah qabiihah.

Seseorang yang mendapatkan posisi politik tersebut karena peran dan jasa preman atau cukong rakus (politik uang), maka dapat diduga akan terjadi politik balas jasa, dan lazimnya harus dipenuhi. Tidak hanya sebatas ini, kinerjanyapun akan dikontrol dan diarahkan. Kata-kata kuncinya adalah, kekuasaan yang didapatkan  karena dukungan, peran dan jasa preman atau cukong rakus, adalah  kekuasaan kotor, dan munasabat (susuai) dengan ungkapan orang awam, bahwa sapu kotor tidak akan dapat membersihkan lantai kotor, bahkan semakin kotor. Dalam terminologi dan konsep  Islam sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah ‘Azza wa Jalla Maha Baik, tidak akan menerima (amal perbuatan) kecuali (didapatkan dan dikelola dengan cara) yang baik, Maha Bersih, tidak akan menerima (amal perbuatan) kecuali (didapatkan dan dikelola dengan cara) yang bersih, Maha Mulia, tidak akan menerima (amal perbuatan) kecuali (didapatkan dan dikolola dengan cara) yang mulia.

Berbanding lurus dengan ungkapan ini, bahwa pemerintahan, eksekutif dan legislatif yang dipimpin politisi dimana dalam proses mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara kotor dan tidak beradab (politik kualitas rendah), maka tidak banyak dapat diharapkan menjalankan pemerintahan yang bersih (clean government). Juga dalam konteks Aceh yang merupakan salah satu tingkatan dalam system pemerintahan Negara bangsa Indonesia, seperti halnya obsesi rakyat lain di tanah air untuk daerahnya, niscaya terwujud clean government, rakyat Acehpun sangat mendambakannya, dan sampai saat ini dambaan itu belum terwujud.

Memang pihak petinggi pemerintahan, para aparatnya, serta tim ini dan tim itu, berplat merah dan/atau partikelir, melalui pernyataan, tabloid khusus, atau pariwara di media massa, kerap mengkhalayakkan rupa-rupa keberhasilan yang telah dicapainya, juga telah mewujudkan clean government. Hal ini saya hormati, sah dan manusiawi belaka. Namun banyak juga pendapat pihak lain, baik sendiri-nsendiri maupun berjamaah, institusi, berdasarkan fakta empirik, bahwa kinerja petinggi pemerintahan Aceh masih dibawah standard, masih amatiran, dan belum dapat dikatakan berhasil, belum mampu mewujudkan clean government. Hal ini menurut saya disebabkan beberapa faktor:

Pertama, lemahnya posisi rakyat, terutama rakyat di gampong-gampong. Berani bersuara dan bersikap kritis atas kekuasaan, serta merta menghadapi sikap dan bahasa kekuasan dari sementara preman gampong yang klo prip, disertai cap traumatis, pengkhianat, anti dan merusak perdamaian dan sebagainya, yang berujung kepada hilangnya hak-hak sipil sebagai warga Negara/warga masyarakat. Agakya di kota juga tidak sepi, bahkan boleh jadi ada  preman impor dari luar negeri. Yang lebih memprihatinkan adalah kecenderungan para pemilik keunggulan tertentu yang memperlihatkan sikap apatis dan menurunkan  tensi saraf peka akan kondisi di sekitarnya.

Kedua, anggota parlemen yang profesionalitasnya dipertanyakan.

Bagi anggota parlemen profesional, atau pernah menjadi anggota parlemen yang bekerja secara profesional, ikut aturan main, serta berfungsi sebagaimana fungsi parlemen, apalagi pakar hukum tata Negara dan ilmu politik, juga boleh jadi rakyat biasa yang melek politik gregetan melihat kinerja anggota parlemen Aceh.

Betapa  tidak,  halaman  media  massa  beberapa  tahun  terakhir  (saya  sudah hampir tiga tahun menetap di Aceh) kerap memuat berita tentang proyek fisik dan non fisik yang dananya melimpah  dari rupa-rupa sumber, dikerjakan/diurus asal-asalan/asal jadi, bahkan ada proyek diterlantarkan kontraktor setelah uang diambil.

Kendati diperhalus, bahwa itu adalah kerja orang tidak amanah, tetapi sejatinya ia adalah kerja para penipu, karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai  dengan perjanjian ketika mendapatkan proyek/pekerjaan itu. Tipu menipu, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah (konspiratif) adalah tindakan kriminal. Namun sampai saat ini terhadap jaringan kaum kriminal itu hanya  sebatas pernyataan di media massa, belum ada tindakan nyata.

Tanpa mengurangi apresiasi dan hormat saya kepada anggota parlemen yang bekerja profesional, tetapi secara umum dan kasat mata,  seperti inilah kualitas kinerja anggota parlemen selama ini. Dengan demikian patut dipertanyakan profesionalitas mereka berkaitan denga tugas-tugas/fungsi yang melekat pada lembaga dan anggota parlemen itu, yakni, penyusunan/penetapan anggaran (budgetter), penyusunan qanun/perda (legislasi) dan pengawasan (control). Lebih dari itu juga patut dipertanyakan keseriusan dan konsistensi  melaksanakan amanah rakyat, sesuai  maqam, status mereka, terlepas apakah status itu didapatkan dengan high politics atau low politics. Tetapi legal formal mereka  adalah wakil rakyat.

Semestinya, parlemen/anggota parlemen yang pada dirinya melekat fungsi kontrol misalnya, khusus berkaitan dengan kasus kriminal tersebut,  selain mengontrol melalui media massa, juga lebih nyata dengan menggelar rapat-rapat, apakah ia rapat kerja (raker), rapat dengar pendapat (RDP), maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU). Melalui rapat-rapat inilah, berdasarkan data awal hasil temuan yang diduga ada unsur kriminal, mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban, penjelasan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses tender dan penetapan sebagai pelaksana suatu proyek. Juga pihak-pihak yang melekat dengan pelaksanaan sebuah proyek, seperti kontraktor, konsultan, pengawas dan lain-lain, yang menyebabkan kerugian bagi rakyat, karena tidak mendapatkan manfaat dari proyek itu. Demikian pula semestinya secara berkala dan teratur menggelar rapat-rapat, selain  dengan mitra kerja, seperti dalam proses pembahasan anggaran belanja dan pendapatan daerah, penyusunan qanun/perda, juga rapat dengan mitra lainnya, maupun representasi masyarakat sesuai dengan jenis rapat  dan isu yang dibicarakan dalam rapat itu, semua rapat itu  terbuka untuk umum. Media massa dengan bebas meliput  dan menyiarkan kepada khalayak. Menurut saya, seperti inilah kinerja anggota parlemen yang profesional.

Ketiga, lemahnya penegakan hukum (low enforcement).

Adalah lumrah, wajar, manusiawi dan  hak petinggi pemerintah Aceh bersama instrumennya, dengan rupa-rupa modus operandi mengkhalayakkan keberhasilan, penampilan citra dan pesonanya kepada masyarkat. Namun sebagaimana telah disebut sebelumnya, banyak juga pihak lain dari kalangan  masyarakat, sendiri-sendiri dan/atau institusi, berdasarkan fakta menyatakan hal yang berbeda dengannya. Berikut  ini saya kemukakan rupa-rupa pernyataan dari berbagai pihak, termasuk para petinggi pemerintahan Aceh dan kaki tangannya yang menjadi berita media massa di Aceh.

“Tiga tahun pemerintahan Aceh, pemberantasan korupsi masih sekedar jargon. Temuan Tim Monitoring dan Eveluasi (MONEV) di pedalaman Aceh, ratusan miliar dana pengawasan menguap. Di antaranya banyak proyek fisik 2009 yang dananya berasal  dari berbagai sumber dikerjakan di bawah spesifikasi teknis (Spek), atau jauh di bawah kualitas standar kontraknya. Gubernur: Bongkar proyek tak sesuai spek. Temuan Koalisi Lembaga Anti Korupsi: Korupsi anggaran publik di Aceh capai Rp 316 M. Sekum Gapensi: PPTK juga berperan terlantarkan proyek. Banyaknya proyek Otonomi Khusus (Otsus) infrastruktur 2008 yang belum selesai dikerjakan hingga memasuki tahun 2010, telah munculkan keprihatinan di kalangan masyarakat. Sekum Gapensi Aceh menilai, kondisi ini tidak hanya disebabkan kesalahan kontraktor dan konsultan perencana dan pengawas, tapi juga karena tidak tegasnya sejumlah pihak terkait lainnya. Kesalahan juga ada pada  panitia tender, Pejabat Pelaksana Tektik Kegiatan (PPTK) dan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh . Proyek sekolah Otsus diduga diperjualbelikan, ratusan paket pekerjaan terlantar. “Ada permainan terselubung dalam pengadaan  barang dan jasa di Aceh”. . Rekanan berusaha sogok tim pansus, minta data realisasi proyek digelembungkan. . Tunggakan proyek 2008, banyak realisasi fisik yang digelembungkan. Wagub: Proses saja secara hukum. Kejahatan proyek sudah terjadi, tunggu apa lagi ? LSM anti korupsi protes usul dana aspirasi dewan. Pagu RAPBA membengkak, pembahasan terancam molor. Dana aspirasi matikan aspirasi rakyat.

Atas nama lex specialis, beberapa  tahun terakhir Aceh bergelimang dengan uang/dana dari berbagai sumber yang sejatinya untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan  berita-berita yang dilansir mendia massa ini semuannya  seputar proyek/uang. Wallahu’alam, saya tidak tahu, apakah di daerah-daerah lain di tanah air juga ada berita yang serupa dengannya. Atau memang demikianlah salah satu wujud lain dari “lex specialis”  Aceh.

Bagaimanapun interpretasi terhadap berita-berita tersebut, yang jelas berkaitan dengan masalah uang di Aceh, sangat diharapkan perhatian dan sikap instrumen penegakan hukum dan lembaga pemberantasan korupsi tingkat pusat, KPK dan BPK. Karena faktanya, sampai saat ini instrumen dan lembaga dengan tugas yang sama di Aceh belum menunjukkan kinerja yang signifikan. Dengan ungkapan yang lebih tegas, bahwa penegakan hukum di Aceh masih lemah.

Keempat, karena gaji kecil. Hal ini masih bisa diperdebatkan. Memang ada hadis  yang menyatakan, “kefakiran mendekatkan  seseorang kepada kekafiran”, yakni melanggar ketentuan hukum dan syari’at Islam,  karena  adakalanya karena kebutuhan yang amat mendesak seseorang menjadi gelap mata terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Tetapi, bukanlah berarti hadis ini dijadikan landasan pembenaran perilaku pelanggaran dan kriminalitas seseorang. Sangat banyak hamba Allah secara ekonomi tergolong miskin, mustadh’afin. tetapi tetap qanaah, menerima dan menikmati apa adanya dari usaha  kerasnya dengan cara-cara terhormat, legal, baik dan halal. Sebaliknya, tidak sedikit hamba Allah, yang secara secara ekonomi sudah sangat memadai, malah makmur dan melimpah ruah, tetapi berlaku kriminal dan menjadi penghuni penjara.  Adalah fakta, apabila dikaitkan dengan kasus KKN yang terjadi selama ini, ditingkat nasional dan daerah, para pelakunya bukanlah orang secara sosial dan struktural dari golongan kecil. Kasus membawa lari uang rakyat Aceh Utara Rp 220 M ke Jakarta  dalam upaya memburu fee dan bunga berlipat, yang melibatkan orang-orang hebat (petinggi) Aceh Utara, merupakan contoh aktual, betapa kendati  status sosial sudah tinggi dan harta melimpah, namun masih tetap saja menunjukkan watak serta perilaku tamak dan rakus.

Kelima, membangkang pada ajaran/syari’at agama, atau beragama sekedar ritualitas. Sejatinya tidak boleh demikian. Dalam konteks Islam, adalah konsekuensi menjadi mukmin/muslim, agar dalam segala ruang dan waktu, apapun aktifitas dan profesi harus sesuai dan terikat dengan ajaran/syari’at Islam , dan Islam adalah sistem peradaban yang komplit (lengkap) mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan (Al-Ahzaab, 33:36, An-Nisaa’, 5:43, An-Nahl, 16:89). Juga meyakini dan pasti, dalam segala ruang waktu Allah ‘Azza wa Jalla mengawasi dan mencatat segala aktifitas setiap hamba-Nya, dengan konsekuensi digolongkan diantara orang-rang yang konsisten dengan syari’at-Nya (al-braar), terhormat, mulia di dunia dan di akhirat, atau pembangkang  (al-fujjaar), hina, dina dan nista di dunia dan di akhirat (Al-Infithaar, 82:10-16).

Dengan keyakinan dan pemahaman Islam  seperti ini, niscaya dalam segala ruang dan waktu serta apapun profesi dan aktifitasnya, setiap muslim tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar syari’at Allah ‘Azza wa Jalla.

Kelima sebab ini (terutama sekali sebab kelima) berbanding lurus dengan belum terwujudnya clean government. Last but not lease, yang menjadi kata-kata kunci adalah teritori Aceh sebagai bagian dari Negara RI dan salah satu  lex specialis nya adalah secara legal formal berlaku syari’at Islam. Karenanya, sebagai rakyat Indonesia yang tinggal dan hidup di Aceh, terikat dan tunduk pada hukum nasional dan syari’at Islam, sebagaima telah diuraikan  sebelumnya dalam  makalah ini.

In uriidu illal ishlaaha mastatha’tu, wamaa tawfiiqii illaa bil-Laah, ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib (Ulontuan (saya) tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan sesuai kemampuan. Dan tidak ada taufik bagi ulontuan, melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah ulontuan bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah ulontuan kembali. Huud, 11:88).

 

Banda Aceh, 20 Pebruari 2010

*Disampaikan dalam Seminar Nasional “Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Mengawal Pemerintah Menuju Indonesia Bersih dan Bermartabat”, di  Unversitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, 20 Pebruari 2010.

** Anggota Parlemen RI 1992-2004, Dosen Universitas Islam Jakarta (UID) 1986-2006

KONSOLIDASI ORGANISASI DEWAN DA’WAH ACEH

Khusus untuk kawasan Aceh bagian Timur, dua hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2010, sudah dilantik Pengurus Daerah Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Kabupaten Aceh Timur. Beberapa hari ke depan, direncanakan pada tanggal 13 dan 14 Juli akan dilakukan pelantikan Pengurus Daerah Dewan Da’wah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Pengurus Daerah Dewan Da’wah Kabupaten Aceh Timur yang baru dilantik tersebut diketuai oleh Drs. M. Natsir, SH. MH, Sekretaris Hasan Basri, S.Ag dan Bendahara Ismuha, S.Ag serta dilengkapi dengan sejumlah biro-biro.

Dalam sambutannya, M. Natsir, selaku ketua terpilih menyebutkan bahwa kepengurusan yang disusun untuk daerah Aceh Timur sudah mewakili berbagai stakeholder yang ada, baik latar belakang pendidikan, organisasi maupun daerah tempat tinggal yang mewakili semua kecamatan yang ada di Aceh Timur. Penyatuan semua potensi ini menurutnya merupakan langkah awal untuk memajukan organisasi Dewan Da’wah Aceh Timur. Tentu saja, di samping potensi yang sudah ada, perlu tindakan nyata guna lancarnya roda organisasi, dan untuk itu akan segera dicarikan sekretariat di posisi yang strategis, terjangkau bagi semua pengurus. Langkah berikutnya adalah melakukan rapat kerja (raker) guna merumuskan program dan pembagian tugas bagi masing-masing pengurus, demikian Natsir mengakhiri sambutan dengan mengharapkan dukungan dan kerjasama serta keikhlasan bekerja dari semua jajaran pengurus agar semua program berjalan sesuai rencana.

Pihak Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Aceh, dalam amanat yang disampaikan oleh ketua umum Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, mengucapkan terima  kasih yang setinggi-tingginya atas keberhasilan penerima mandat menyusun Pengurus Daerah Dewan Da’wah Aceh Timur sekaligus melaksanakan seremonial pelantikan yang dikemas dengan acara workshop singkat tentang bahaya ghazwul fikri. Kecuali itu, Ketua umum wilayah Dewan Da’wah Aceh juga menguraikan bagaimana sejarah perjuangan dari para pendiri Dewan Da’wah bekerja keras dan penuh keikhlasan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran dan harta benda guna memajukan da’wah agar Islam tegak di muka bumi. Begitu juga pengorbanan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Aceh masa dulu, dengan berbagai keterbatasan—sarana komunikasi, transportasi, tehnologi—mereka sanggup mengislamkan Aceh, kenapa kita hari ini dengan berbagai kemudahan yang ada belum mampu bekerja sebagaimana mereka, demikian Hasanuddin Yusuf Adan menggugah semua pengurus Dewan Da’wah untuk mencontoh etos kerja tokoh-tokoh Islam sebelumnya.

Sebelum pelantikan yang dilakukan sore  hari, pada pagi dan siang harinya diisi dengan workshop singkat tentang bahaya ghazwul fikri yang membedah tentang problematika ummat Islam, Pluralisme Agama dan Liberalisasi Islam di Indonesia. Ketiga sesi materi tersebut difasilitasi oleh Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, Abizal Lc, MA dan Sayid Azhar,S.Ag. Kepada peserta juga disediakan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan tema workshop.

Diharapkan dengan workshop tersebut peserta mendapat pemahaman yang utuh tentang problematika ummat Islam hari ini, serta memahami program liberalisasi Islam serta upaya dari kaum pluralis untuk mengancurkan Islam. Sehingga workshop ini setidaknya diharapkan mampu membentengi peserta untuk tidak terpengaruh dan terjebak dengan pola pikir tersebut, alih-alih mampu mengcounter dan menunjukkan kelemahan dan kekeliruan dari argumentasi kaum liberal. Semoga!

Banda Aceh, 6 Juli 2010

Sayid Azhar

Sekjen DDII Aceh

 

PROFIL DEWAN DA’WAH ACEH

آ آ آ آ آ آ آ آ آ  Terhitung dari kelahiran pertamanya Dewan Dakwah Aceh berturut-turut dipimpin Tgk. Ali Sabi dalam masa dua periode sehingga beralih tangan kepada Tgk. Muhammad Yus selama dua periode berikutnya. Estafet kepengurusan Dewan Da’wah NAD berikutnya dikendalikan oleh Tgk Muhmmad AR pada periode 2003-2006. Saat ini (periode 2007-2011) kepemimpinan Dewan Da’wah NAD berada di tangan Tgk. HasanuddinYusuf Adan.

Karena sebagai perpanjangan kepengurusan dari pusat, maka berkaitan dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh Dewan Da’wah NAD tidak berbeda dengan yang ditetapkan pusat. Hanya saja, ada penekanan dalam visi misi Dewan Da’wah NAD berupa percepatan pelaksanaan Islam secara kaffah dengan membangun jaringan kemitraan bersama Dinas Syari’at Islam dan lembaga terkait lainnya.

آ آ آ آ آ آ آ آ آ  Adapun prioritas program pada periode ini adalah konsolidasi internal, berupa pembentukan, pelantikan dan pengaktifan pengurus di seluruh kabupaten/kota, dan penyediaan tanah dan atau Markaz Dewan Da’wah yang permanen. Berikut beberapa aktivitas yang pernah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

آ 

BIDANG KEORGANISASIAN

  1. Up Grading Pengurus dan Rapat Kerja
  2. Penyusunan Program Kerja Pengurus Periode 2007 – 2011
  3. Memfasilitasi Pembentukan Pengurus Daerah di:

آ 

No

Kabupaten/Kota

Kepengurusan

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Banda Aceh

Sabang

Aceh Besar

Pidie

Bireuen

Aceh Utara

Aceh Timur

Langsa

Aceh Tamiang

Aceh Tenggara

Aceh Singkil

Aceh Tengah

Aceh Selatan

Abdya

Aceh Singkil

Simeulue

Aceh Barat

Pidie Jaya

Subulussalam

Gayo Lues

Ada

Ada

Sudah Ada

Sudah ada

Sudah ada

Sudah diSK-kan

Ada

Ada

Ada

Ada

Sudah ada

Sudah ada/periode habis

Sudah ada

Ada

Ada

Sudah Ada

Dalam proses (sudah ada mandat)

Sudah ada SK

Ada

Ada

Belum dilantik

Tidak aktif

Aktif

Aktif

Aktif

belum dilantik

آ Aktif

Belum Dilantik

Aktif

Aktif

Aktif

Tidak Aktif

Belum dilantik

Aktif

Aktif

Aktif

آ 

Belum dilantik

Aktif

Aktif

4.آ  Pertemuan rutin setiap sore hari sabtu; mengevaluasi program kerja, kajian keislaman dan pengumpulan infaq.

آ 

BIDANG KESEKRETARIATAN

1.آ آ  design sekretariat; ruang kantor, ruang rapat dan pengaturan mobileir kantor lainnya

2.آ  merapikan file-file surat di sekretariat

3.آ  mencari orang yang tinggal dan bertugas full time di sekretariat

آ 

BIDANG DA’WAH DAN PEMBERDAYAAN UMMAT

1.آ آ  Usulan pengangkatan da’i sebanyak 1 orang setiap kabupaten/kota untuk Dewan Da’wah pusat

2.آ  ToT Duat Tentang Bahaya Ghazwul Fikri dan SIPILIS

3.آ  melaksanakan Kajian Islam dan isu-isu strategis setiap sabtu sore di sekretariat Dewan Da’wah-NAD

4.آ  Training Pembinaan mu’allaf di daerah perbatasan

5.آ  pelatihan da’i dan khatib setiap bulan ramadhan

6.آ  pengiriman mubaligh ke mesjid-mesjid setiap bulan ramadhan

7.آ  pengiriman khatib jumat.

آ 

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.آ آ آ آ آ  Melaksanakan daurah da’iyah

2.آ آ آ آ  membentuk pengurus Forum Da’iyah Dewan Da’wah-NAD

3.آ آ آ آ  melaksanakan pembekalan syariat Islam bagi akhwat setiap bulan di sekretariat Dewan Da’wah-NAD

4.آ آ آ آ  Pengajian Ibu dan remaja Putri di Daerah terpencil

آ 

BIDANG PENDIDIKAN dan PELATIHAN

1.آ آ آ آ  Melaksanakan pelatihan guru-guru/pengelola pendidikan pra sekolah

2.آ آ آ  Pembekalan syariat Islam bagi guru-guru SMP dan SMA

3.آ آ آ  Training Keislaman bagi pemuda, mahasiswa secara regular (kaderisasi)

4.آ آ آ  Training Da’i dan Khatib se-NAD

5.آ آ آ  merekrut calon mahasiswa untuk dikirim ke sejumlah sekolah/pesantren dan PT di luar Aceh; UNIM, STIBA, LIPIA dll

6.آ آ آ  mengeluarkan rekomendasi untuk calon mahasiswa/pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke luar Aceh ; IIUM Malyasia, LIPIA, STIBA, Al-Azhar Kairo, Jami’ah Islamiyah Madinah Munawwarah, Jami’ah Muhammad Ibn Su’ud di Saudi Arabia dll.

آ 

BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI

1.آ آ آ آ  mengirim press release ke media-media cetak untuk menanggapi issu aktual

2.آ آ آ  mengirim tulisan-tulisan ilmiah dan opini ke media-media cetak dalam rangka Dakwah bil qalam

3.آ آ آ  menyebar brosur-brosur/spanduk-spanduk berisi imbauan untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar

4.آ آ آ  Mengelola email (ddiinad@yahoo.com) dan website Dewan Da’wah (ddii.acehprov.go.id)

5. mengeluarkan Buletin SUWA DA"WAH

آ 

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1.آ آ آ آ  kerjasama dengan lembaga-lembaga Islam lainnya, berupa pengiriman peserta daurah, seminar, work shop (WAMY, Hidayatullah, PII, HMI, Muhammadiyah, BKPRMI, Markaz Ad-Dakwah, Dinas Syariat Islam, MPU)

2.آ آ آ  kerjasama dengan ormas dan lembaga publik lainnya (KOMNAS HAM, LPA, PERTISA)

3.آ آ آ  Kerjasma dengan organisasi penyiaran dalam rangka Dakwah, melalui ceramah, talk show di Radio Prima FM, Radio Baiturrahman.

4.آ آ آ  Menjadi anggota tetap Badan Rukyat dan Hisab Provinsi NAD

5.آ آ آ  Menggagas aliansi Ormas dan Lembaga Dakwah Islam

آ 

BIDANG PENGUATAN STAFF DAN KELEMBAGAAN

1.آ آ آ آ آ  Mengirim peserta Seminar Da’wah di Padang

2.آ آ آ آ  Mengirim peserta Dialog Da’wah Serantau dan Silaturrahmi Dewan Da’wah Se- Sumatera di Medan

3.آ آ آ آ  Mengirim peserta untuk seminar dan workshop dalam rangka pelaksanaan syari’at Islam di NAD

4.آ آ آ آ  Mengirim peserta untuk pelatihanآ  manajemen lembaga keagamaan di NAD

5.آ آ آ آ  Mengirim peserta untuk training dan seminar lain di NAD

6.آ آ آ آ  Mengirim peserta workshop Ma’had â€کAly (Takhasus) di Jakarta

7.آ آ آ آ  Mengirim petugas haji pada tahun 2003 dan 2005

8.آ آ آ آ  Turba setiap bulan ke pengurus-pengurus daerah untuk supervisi dan motivasi

آ 

BIDANG HUKUM DAN HAM

1.آ آ آ آ آ  mengikuti workshop Hukum dan HAM untuk para Ulama

2.آ آ آ آ  melaksanakan penyuluhan hukum dan syari’at Islam bagi warga NAD

3.آ آ آ آ  mengikuti training HAM Dan Conflict Transformation di Banda Aceh

4.آ آ آ آ  Mengirim wakil untuk Tim Investigasi Pemurtadan BRR NAD-Nias

5.آ آ آ آ  Melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap hukum rajam

آ 

BIDANG PENDANAAN DAN SARANA

1.آ آ  Membuat proposal untuk mencari dana ke Dewan Da’wahآ  Pusat, Pemda NAD dan Donatur lainnya baik atas nama lembaga maupun personal.

2.آ  menghimpun dana dari kalangan sendiri, berupa infaq setiap bulan.

3.آ  fasilitasi pencarian tanah wakaf dan pembangunan mesjid

4.آ  mencari tanah untuk pembangunan sekretariat

آ 

BIDANG DIKLAT

1.آ آ  penelitian tentang peran ulama dalam pelaksanaan syari’at Islam di NAD kerja sama dengan Adnin Foundation (program MPU NAD)

2.آ  mengajukan proposal penelitian kemampuan baca al-Quran bagi remaja di NAD untuk Dinas Pendidikan NAD

3.آ  mengajukan proposal riset tentang ulama perempuan

4.آ  mengajukan proposal penelitian ke bidang Penamas Kanwil Depag Aceh, tentang kemampuan imam shalat berjamaah di aceh.

آ 

BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI

1.آ آ آ آ  melaksanakan studi banding dakwah ke beberapa Negara Asean

2.آ آ آ  melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga dakwah di luar negeri (YADIM di Malaysia, Media Ummah di Jepang, Indonesian Muslim Los Angeles, UKIM Islamic Mission di Inggris, Muslime Helfen di German dll)

3.آ آ آ  Kerjasama Pemberdayaan ekonomi dan pemahaman keagamaan masyarakat dhuafa (dengan Global Peace Malaysia)

آ 

BIDANG PEMBINAAN DAERAH/PULAU TERPENCIL

1.آ آ آ آ  Pembinaan masyarakat di Pulo Nasi (Kabupaten Aceh Besar)

2.آ آ آ  Pembinaan masyarakat di Pulau Siumat (Kabupaten Simeulu)

آ 

آ 

RESUME AKTIVITAS DEWAN DA’WAH-NAD PASCA TSUNAMI

(dikoordinir oleh KOMPAK DEWAN DA’WAH NAD)

آ 

1.آ آ  Membuka posko penanggulangan korban bencana gempa dan tsunami tanggal 31 Desember 2004

2.آ  mengidentifikasi korban dari keluarga besar Dewan Da’wah-NAD

3.آ  menghubungi pengurus Dewan Da’wah Pusat

4.آ  menyusun program penanggulangan korban gempa dan tsunami:

a.آ آ  memfokuskan diri pada beberapa titik pengungsi di Banda Aceh/Aceh Besar, dan di daerah yang sudah ada pembantu perwakilan (Kabupaten Pidie, Bireuen, Singkil dan Aceh Barat, Selatan serta Simeulu), mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (dana, personil dan fasilitas kerja lainnya)

b.آ  Membagi tahapan program menjadi tiga tahap:

آ  tahap emergency dengan membagi pangan, sandang dan obat-obatan di wilayah yang telah dipilih tadi (bulan pertama sampai bulan ketiga).

آ  Tahap rehabilitasi; menempatkan dai di kamp pengungsi, membersihkan fasilitas ibadah, bantuan perlengkapan mushalla (tikar, sound system dll), pembagian seragam sekolah, membantu pembangunan rumah-rumah darurat, distribusi alquran dan buku iqrak (bulan keempat sampai bulan ke enam.

آ  Tahap recovery dan rekonstruksi; pembiayaan kafalah yatim, pembangunan rumah contoh, pembangunan mesjid, daurah du’at, pengangkatan dai permanen sebanyak 10 orang selama setahun, pemberdayaan ekonomi 21 Janda di desa Durung Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar; usaha peternakan di Limpok Darussalam, dagang di Darussalam, pertukangan di Desa Lambhuk, menjahit di Desa Mibo, dan berbagai home industri lainnya di beberapa daerah binaan. Pembangunan asrama yatim di Kompleks Mesjid Jamik Agung Bireuen (sedang dalam proses).

5.آ  pelatihan guru sekolah islam (TK-SMU) dalam menghadapi murid trauma di Dayah Tgk Syik Muhammad Dawud Beureu-eh (kerjasama dengan Adnin Foundation dan LP3T Jakarta)

6.آ  Daurah Syar’iyah bagi Da’iyah (kerjasama dengan As-Sofwah)

7.آ  Training Da’i se Nanggroe Aceh Darussalam di Aceh Singkil dan Daurah Du’at diآ  Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie kerjasama dengan Satker P2K3 BRR NAD-Nias

8.آ  Mengirim peserta magang BMT ke PATI, yang akan difollow up dengan pendirian BMT di Aceh.

9.آ  Pembangunan rumah yatim di Indrapuri kerjasama dengan yayasan KINDERHUT DUBAI (akhirnya menarik diri kerana tidak ada kesamaan persepsi)

10.آ  Pemberian beasiswa untuk 210 anak yatim selama 2 tahun, 200 ribu/anak/bulan, dana berasal dari United Kingdom Islamic Mission (UKIM) Inggris.

11.آ آ  terlibat dalam Forum Silaturrahmi Lembaga-lembaga Islam, dalam kegiatan kampanye anti pemurtadan, mengkritisi blue print rekonstruksi aceh dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya

12.آ  Program penggemukan sapi dengan tehnologi ramah lingkungan di Desa Lamreung

13.آ  Mengirim da’i-da’i ke barak-barak pengungsian di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar.

آ 


آ 

آ 

آ 

آ  DEWAN DA’WAH ACEH

Jl. T. Nyak Arief No. 159 Lamgugob-Jeulingke Banda Aceh

Telp/Fax 0651-7551010 email;ddiinad@yahoo.com

www.ddii.acehprov.go.id

آ 

آ 

PENGAJIAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PULO NASI

آ آ Rutinitas kegiatan keagamaan seperti pengajian, khutbah jumat dan ceramah agama hanya diisi oleh tokoh setempat. Sangat jarang ada tenaga professional dari kota yang datang ke sana. Tenaga formal (pegawai pemerintah) pun kadangkala hanya bertahan satu dua hari dalam seminggu, kemudian mereka kembali ke daratan (kota).

آ Menyimak kondisi di atas, Dewan Da’wah Aceh yang selama ini sudah concern dengan pembinaan di Pulo Nasi, pad tahun 2010 kembali mengirim tim dakwah ke sana setiap bulan minimal dua orang guna melakukan pembinaan. Langkah ini dilakukan sambil mempersiapkan da’i permanen yang akan ditempat dan menetap di sana.

آ 

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegaitan pembinaan ini adalah

1.آ آ آ آ  Tersebarnya pemahaman dan pengamalan Islam yang benar di tengah-tengah masyarakat.

2.آ آ آ  Membekali generasi muda dengan pemahaman agama dan akhlak karimah sehingga masjid-masjid dan Meunasah-meunasah menjadi makmur dengan pelaksanakan ibadah.

3.آ آ آ  Memotivasi masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ukhuwwah Islamiyah bagi sesama muslim sehingga Kecamatan Pulo Aceh akan bebas dari manusia-manusia bodoh dan jahil yang dapat menghancurkan ummat bukan hanya dari segi ukhuwwah saja namun juga dapat menghancurkan tauhid serta aqidah ummat di sana.

آ 

آ BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk khutbah jum’at, ceramah agama, pengajian untuk orang tua dan remaja.

آ JADWAL KEGIATAN

Kegiatan dimulai dengan ceramah setelah shalat magrib dan subuh, pengajian orang dewasa Kamis Malam, khutbah Jum’at, pengajian ibu-ibu pada sore hari jum’at, pengajian remaja pada jum’at malam, dan hari sabtu pagi kembali ke tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada mingu kedua atau keempat setiap bulan

آ PEMATERI

Setiap bulan akan dikirim minimal dua orang pemateri ke Pulo Nasi, baik dari internal Dewan da’wah atau dari pihak lain yang dikoordinir oleh ketua bidang pembinaan daerah/pulo terpencil

آ 

آ 

Dialog Keislaman Membedah Kriteria Aliran Sesat dan Ikhtilafiyah

Namun demikian, di tengah keragaman pendapat yang disebabkan perbedaan pemahaman dan metodologi yang mereka (baca:imam mujtahid) gunakan tidak menyebabkan mereka dan pengikutnya melakukan kekerasan dan menganggap kelompok yang berbeda faham sebagai lawan/musuh atau menuduh sesat.آ 

Suasana di atas berubah sepeninggal para imamآ mujtahid, dengan munculnya para muqallid (pengikut dan pembela) imam mujtahid secara berlebihan dan menjurus kepada fanatisme mazhab. Mereka tidak lagi melakukan ijtihad, tetapi hanya mensyarah (memberi penjelasan) dan melakukan hasyiyah (rincian-rincian) terhadap hasil ijtihad imam empat, yang dalam proses tersebut tidak jarang mereka sering berlebihan dalam membela dan mempertahankanآ  (mazhab) yang dianutnya.آ 

Hal yang sama berlaku juga di Aceh, dimanaآ  adanya perbedaan pola pemahaman dan praktek ibadah di Aceh telah melahirkan ’keangkuhanâ€‌ sektoral dan merasa memiliki otoritas dalam pengamalan agama, sehingga yang berbeda dengan mereka dicap sesat.آ آ 

Menyimak banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh berkenaan dengan pemahaman keislaman dan pelaksanaan ibadah seperti yang terjadi di masjid Baitul A’la lilmujahidin Beureunuen 1998, di sana telah terjadi pemukulan, pembakaran dan penghinaan oleh sejumlah massa terhadap jama’ah shalat Jum’at dan anggota pengajian Ustadz Faisal Hasan Sufi. Kemudian berlanjut dengan pembakaran dan perampasan aset Baitul Qiradh milik Yayasan Ra’yatis Sunnah (milik Ustadz Faisal) di Pasar Beureunuen dan pemukulan serta pembakaran sepeda motor pengurus yayasan tersebut di depan Baitul Qiradh. Aksi anarkis tersebut berakhir setelah membakar Dayah Ra’yatis Sunnah di Gampong Musa Kecamatan Lueng Putu Kabupaten Pidie (sekarang Pidie Jaya). Kejadian ini dipicu oleh adanya tuduhan sesat, dan malah ustadz Faisalآ  diklaim sebagai misionaris Kristen oleh kelompok masyarakat yang berbeda pemahaman dengannya dalamآ  beberapa persoalan ibadah. Berikutnya tuduhan â€‌aliran sesatâ€‌ terhadap jamaah pengajian di Simpang Ulim Aceh Timur. Hal hampir sama juga terjadi di Lamno, 28 Maret 2008 menyangkut kasus penggerebekan, pemukulan dan pengrusakan panti asuhan al-Abbasi di Dusun Meulha, Desa Gle Putoh, Kecamatan Jaya dan pengasuhnya oleh segerombolan massa dengan alasan pengasuh panti sesat.آ آ 

Menyimak sederetan kasus kekerasan dan kesewenang-wenangan dari kelompok masyarakat lantaran berbeda pemahaman dan tata cara pelaksanaan beberapa praktek ibadah serta ada indikasi akan terulang lagi kasus-kasus serupa serta klaim sesat yang tidak pada tempatnya, karena dari 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Litbang MUI Pusat–Mengingkari rukun iman dan rukun Islam, Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar`i (Alquran dan as-sunah), Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran, Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran, Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir, Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i—tidak satupun terpenuhi, maka Untuk maksud itu Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Islamiah Indonesia (DDII) Provinsi NAD menggelar satu dialog tetang membedah Kriteria Aliran Sesat dan Ikhtilafiyahآ 

Tujuan Dialog

1.آ آ آ آ آ آ  Memberi penjelasan tentang mana yang menjadi aliran sesat dan mana persoalan perbedaan pendapat (ikhtilafiyah).

2.آ آ آ آ آ آ  Membedah kriteria aliran sesat, baik dari MUI maupun dari MPU NAD.

3.آ آ آ آ آ آ  Menyamakan sikap dalam menghadapi aliran sesat.آ 

Hasil yang diharapkan

Dengan dialog ini diharapkan akan diketahui mana pemahaman dan praktek ibadah yang masuk aliran sesat dan manaآ  yang sekedar perbedaan pendapat sehingga pada saatnya nanti akan hilang sikap sembarangan dalam â€‌menuduhâ€‌ seseorang atau satu kelompok sesat hanya didasarkan pada perbedaan-perbedaan pemahaman dan praktek ibadah yang berbeda dengan diri atau kelompoknya.

Peserta

Dialog ini akan diikuti oleh sekitar 50 peserta terdiri dari unsur:

1.آ آ آ آ آ آ  Internal Dewan Da’wah

2.آ آ آ آ آ آ  Ormas-Ormas Islam di NAD

3.آ آ آ آ آ آ  lembaga-Lembaga Da’wah

4.آ آ آ آ آ آ  Organisasi Kemahasiswaanآ 

Waktu dan Tempat

Jum’at, 1 Agustus 2008 jam 14.00 (selesai shalat jum’at)) hingga selesai di Mushalla Asrama Haji Banda Acehآ 

Pelaksana

Dialog ini diorganisir dan dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Dewan Da’wah NADآ Banda Aceh, آ آ آ  28 Rajab 1429 Hآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 

31 juli 2008آ  Mآ آ آ آ آ 

Pelaksana,آ 

Said Azharآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 

koordinatorآ آ 

آ 

Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Islamiah Indonesiaآ  Provinsi NADآ 

آ 

آ 

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

آ Khusus untuk Dewan Da’wah, sebagai sebuah yayasan secara sistim memang tidak banyak persoalan, karena aturan-aturan yang mengatur tentang yayasan sudah jelas. Hanya saja ruang gerak agak terbatas, karena kewenangan penuh ada di Pembina Yayasan, dan sifatnya sentralistik. Persoalan yang agak serius terdapat pada kelembagaan dan individu, dimana secara struktur, kelembagaan Dewan Da’wah Aceh belum terjangkau untuk semua kabupaten/kota di Aceh, apalagi untuk kecamatan. Belum lagi kepengurusan yang sudah ada di 18 kabupaten/kota dari jumah 23 kabupaten tidak semuanya aktif. Pada tataran individu juga ada persoalan, di antaranya kesibukan akibat rangkap jabatan, komitmen, kapasitas dan minat bergabung dengan Dewan Da’wah yang masih menjadi tanda Tanya.

آ Menyadari kondisi seperti di atas, maka diperlukan langkah antisipasi berupa kegiatan penguatan kapasitas di tataran kelembagaan dan individu.

آ

آ TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

mengoptimalkan kembali operasional organisasi dalam rangka dakwah dan pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pelaksanaan syariat Islam آ
tersedianya jaringan struktur kelembagaan yang memadai untuk merumuskan dan menjalankan program-program dakwah dan pemberdayaan masyarakat
tersedianya personil yang tangguh, baik intelektual, komitmen moral, semangat juang dan pengorbanan untuk memajukan dakwah
آ

آ SASARAN KEGIATAN

Kegiatan ini diarahkan pada pemulihan struktur pengurus di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, baik berupa pemberian mandat, pembentukan/ pelantikanآ آ آ dan pengaktifan pengurus.

آ آ

BENTUK KEGIATAN

Kegiatan ini dikemas dalam dua paket, yakni; pembinaan pengurus di tingkat provinsi melalui kajian rutin setiap sabtu sore serta mekanisme rapat-rapat, baik pengurus harian, bidang dan pleno. Selanjutnya kegiatan juga diarahkan dalam bentuk supervisi melalui turba (turun bawah), dengan mengunjungi pengurus di Kabupaten/kota dan memberikan/menerima masukan, memotivasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kursus singkat tentang manajemen, keorganisasian dan lain-lain sesuai kebutuhan di setiap lokasi.

آ آ

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini berlangsung dari Januari s/d Desember 2010 dan berlokasi di seluruh Aceh dengan durasi,آ mingguan untuk tingkat wilayah dan bulanan untuk kabupaten/kota.

آ آ

SUMBER DANA

Untuk kelancaran kegiatan ini diharapkan sumber dana dari

Pemerintah Aceh
Pengurus Pusat Dewan Da’wah dan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat
آ آ

ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebanyak Rp. 54,417,800,- (lima puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah). Rincian terlampir.

آ

آ PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang Penguatan Kelembagaan dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Aceh

آ آ

PENUTUP

Semoga rencana kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dapat berjalan lancar, sehingga persoalan dakwah dan keummatan lainnya dapat teratasi sedikit demi sedikit yang nantinya berpunca kepada suksesnya program pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Kepada semua pihak yang membantu program ini kami ucapkan terima kasih, seraya berharap Allah SWT. Meridhai dan memberi ganjaran yang setimpal.

Amien ya mujibassailin.

آ