Hidupkan Ramadhan, ADI Kirim Kafilah Dakwah Ke Daerah Perbatasan

Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh kembali mengirimkan 22 mahasiswa terbaiknya yang tergabung dalam Kafilah Dakwah Ramadhan ke daerah-daerah perbatasan dan pedalaman Aceh.

Daerah tersebut diantaranya mencakup Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Simeulue.

Tujuan pengiriman mahasiswa binaan Dewan Dakwah Aceh pada kegiatan bertema “da’i menyapa perbatasan dan pedalaman Aceh” ini adalah untuk berdakwah dan menghidupkan Ramadhan di daerah-daerah yang masyarakatnya kurang mendapatkan dakwah dan pemahaman keislaman.

“selama Ramadhan, di daerah tersebut mareka akan mengisinya dengan berbagai kegiatan. Diantaranya menjadi Imam shalat taraweh, khutbah jum’at, ceramah Ramadhan, pelatihan TPA, pesantren kilat dan tahsin al qur’an,”kata Direktur ADI Aceh Dr Muhamamd AR MEd, Rabu (16/5/2018)

Dosen UIN Ar-Raniry ini menjelaskan dai-dai yang dikirim ke perbatasan merupakan mahasiswa yang juga berasal dari daerah tersebut. Sehingga nantinya diharapkan setelah mareka selesai pendidikannya akan kembali untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dan kontinue kepada masyarakat tempatan.

“usai menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, mareka akan kembali ke daerah asalnya itu untuk mengabdi dan berkhitmad kepada daerahnya. Sebab jika hanya mengandalkan dai dari luar daerah, maka tidak akan dapat banyak memberikan kontribusi dikarenakan jarak tempuh yang jauh,” jelas Dr Muhamamad.

Ia juga menambahkan sebelumnya para mahasiswa itu telah mengikuti pembekalan di Markaz Dewan Dakwah Aceh, Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Ketua Panitia M Reza Adlani, S.Sos mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk melatih kemampuan dan mengaplikasikan ilmu yg sudah mareka dapatkan selama belajar di ADI Aceh.

“karena pada hakikatnya ilmu tidak akan bermanfaat bila tidak disampaikan dan dipraktekan langsung di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengkader par dai dari daerah tersebut untuk kelanjutan dakwah dimasa yang akan datang,”kata Reza.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA sangat mendukung dan mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut.

Menurutnya ini merupakan bentuk partisipasi dan keseriusan serta komitmen Dewan Dakwah Aceh dalam membantu pemerintah untuk mengawal daerah-daerah di perbatasan dan pedalaman Aceh dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dewan Dakwah Aceh sangat siap dan akan senantiasa bersama pemerintah Aceh untuk berdakwah di daerah perbatasan dan pedalaman Aceh itu yang juga merupakan daerah rawan aqidah. Tentunya diperlukan juga kerjasama dari semua pihak terutama pemerintah Aceh untuk mengawalnya,”tutup Tgk Hasanuddin.

Ketua Dewan Dakwah Aceh : Pelaku Prostitusi Online Harus di Hukum Cambuk

Terbongkarnya kasus prostitusi online “jilid 2” di Hotel The Pade, Aceh Besar, masih menyisakan banyak persoalan. Salah satunya terkait hukuman yang pantas diberikan kepada para pelakunya, baik untuk germo, wanita pesanan dan pihak hotel.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, MCL MA pun angkat bicara terhadap persoalan tersebut. Menurutnya para pelaku itu harus di hukum dengan hukuman cambuk dengan jumlah cambukan sesuai dengan tingkatannya.

“Saat ini di Aceh sudah berlaku Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dan kepada pelaku tersebut harus di hukum cambuk sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Qanun Jinayah itu,” kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, Selasa (27/3/2018).

Tgk Hasanuddin menjelaskan dalam pasal 3 ayat 2 Qanun Jinayah tersebut mengandung ancaman hukuman terhadap 10 jarimah (perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam), yaitu; 1. Khamar (minum arak); 2. Maisir (berjudi); 3. Khalwat (berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi); 4. Ikhtilath (bermesraan laki-perempuan yang bukan mahram di tempat keramaian); 5. Zina; 6. Pelecehan seksual; 7. Pemerkosaan; 8. Qadzaf (menuduh orang berzina tapi tidak menghadirkan empat orang saksi yang melihat kemaluan pezina lelaki keluar-masuk dalam kemaluan pezina perempuan); 9. Liwath (homo sexual); dan 10. Musahaqah (lesbian).

“Dikarenakan dalam kasus prostitusi online ini melibatkan tiga pihak, yaitu germo, wanita pesanan dan pihak hotel, maka ketiganya ini bisa dijerat dengan Qanun Jinayah tersebut,” tegas Tgk Hasanuddin.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry ini menjelaskan pihak pertama yang terlibat adalah Andre sebagai tukang promosi zina. Sang germo ini terjerat pasal 33 ayat 3 Qanun Jinayat. Pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.

“Sang germo diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan,” jelas Tgk Hasanuddin.

Pihak kedua adalah perempuan pesanan yang sudah berbuat zina atau tidak sampai berbuat zina tetapi sudah melakukan khalwat. Bagi mereka terancam hukuman dalam jarimah khalwat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Qanun Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

“Akan tetapi jika para lonte ini mengaku telah berzina maka bagi mereka 100 kali cambuk. Hal tersebut juga diatur dalam Qanun Jinayah pasal 33 ayat 1,” terang Tgk Hasanuddin.

Sementara pihak ketiga adalah pemilik hotel yang terjebak dengan penyediaan fasilitas berupa kamar untuk orang-orang berbuat zina/khalwat. Maka terancam dengan pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan”.

“Kalau pihak hotel terbukti menyediakan fasilitas untuk pelaku zina maka ia terjerat dengan pasal 33 ayat (3),” ungkap Tgk Hasanuddin.

Dengan demikian, lanjutnya kepolisian wajib memeriksa kasus tersebut dengan seksama, serius, adil, muslihat, dan berperadaban. Kalau ternyata melanggar Qanun Hukum Jinayat maka polisi harus segera menyeret mereka ke meja hijau mengikut prosedur yang berlaku.

Ia juga berharap Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Besar atas dasar pemimpin ummat harus bertanggung jawab terhadap kasus prostitusi online itu dan bertindak tegas sesuai dengan hukum Islam yang di atur dalam Qanun Jinayah. Selain itu bagi hotel yang terlibat agar dicabut izin operesionalnya.

“Masyarakat Aceh sangat antusias dengan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh, maka penegak dan pelaksana hukum di Aceh juga harus lebih antusias lagi untuk menuntaskan kasus semacam itu,” pungkas Tgk Hasanuddin

Hakim Mahkamah Kasasi Arab Saudi Kunjungi Dewan Dakwah Aceh

Banda Aceh (27/01) Hakim Mahkamah Kasasi Kerajaan Arab Saudi Syeikh Dr Abdul Muchsin bin Abdullah Al Zikri, Jum’at (26/1) malam mengunjungi Markaz Dewan Dakwah Aceh di Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Kedatangan Guru Besar Universitas Muhammad bin Su’ud Riyadh, Arab Saudi ini di sambut Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA dan Direktur Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh Dr Muhammad AR MEd.

Selain itu turut hadir Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Dr Syukri M Yusuf MA, dosen, mahasiswa dan undangan lainnya.

Dr Syukri M Yusuf MA yang juga fasilitator kehadiran Syeikh Dr Abdul Muchsin, mengatakan selain berkunjung ke Dewan Dakwah Aceh, selama tiga hari (25-27) lawatannya di Banda Aceh Syeikh juga mengisi sejumlah kegiatan.

Diantaranya pada Kamis (25/1) Diskusi Penguatan Kapasitas Aparatur Penegak Syariat Islam di Aceh di Dinas Syariat Islam Aceh dan Taushiyah ba’da Magrib di Mesjid Al Makmur.

Selanjutnya Jum’at (26/1) mengisi Taushiyah ba’da subuh di Mesjid Al Fitrah Keutapang dan Seminar Internasional di UIN Ar-Raniry. Dan Sabtu (27/1) kembali ke Arab Saudi.

Saat berada di Markaz Dewan Dakwah Aceh, Syeikh Dr Abdul Muchsin bin Abdullah Al Zikri menyampaikan kuliah umum. Dihadapan tamu yang hadir, ia mengatakan kondisi ummat islam saat ini sedang menuju ke posisi puncak, khususnya para pemuda islam. Menurutnya di banyak negara perkembangan islam semakin pesat dan pemuda yang jadi pioner di dalamnya.

“Kondisi Islam sekarang dalam menuju proses ke puncak gemilang. Dan kita harus optimis masa depan Islam berada di tangan pemuda,” kata Syeikh Dr Abdul Muchsin

Dengan kebangkitan islam tersebut, tambahnya akan menjadi momok bagi musuh-musuh islam. Dengan demikian membuat mareka semakin tidak senang dengan islam. Dan itu sesuatu yang wajar.

“yang terpenting kita harus melaksanakan tupoksi masing-masing untuk islam dan dakwah. Proses dakwah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ummat islam lebih berhak menguasai dunia,”harapnya.

Dari itu ia mengajak para pemuda dan mahasiwa untuk tekun belajar dan menuntut ilmu. Walaupun prosesnya sulit dan berliku-liku. Karena semua hanyalah untuk kebangkitan dan kemajuan islam.

Diakhir Kuliah umumnya Syeikh Dr Abdul Muchsin merasa senang bisa hadir di Dewan Dakwah Aceh. Juga melihat langsung Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh yang merupakan lembaga pendidikan binaan Dewan Dakwah Aceh. Dan akan kembali lagi dengan mengajak rekan-rekannya yang lain.

Sementara itu Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Syeikh Dr Abdul Muchsin bin Abdullah Al Zikri. Dan ini merupakan karunia yang tidak disangka-sangka

“Alhamdulillah, atas kunjungannya. Kami berharap Dewan Dakwah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan universitas yang ada di Arab Saudi. semoga kunjungan ini mendapat berkah bagi kita semua,” Pungkas Tgk Hasanuddin.

Dewan Dakwah Aceh Ikut Rakernas di Bogor

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh yang diwakili oleh Ketua Umum Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA dan Sekjend Said Azhar S.Ag mengikuti acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (Dewan Dakwah Pusat), 19-21 Januari 2018 di Wisma Arga Mulya Kemendikbud, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan tahunan yang dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari pengurus Dewan Dakwah Pusat dan 34 Pengurus Wilayah seluruh Indonesia itu di buka oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Pusat Dr Mohammad Siddiq MA.

Dalam acara yang bertajuk “Meningkatkan Profesionalisme dan Memperkuat Kemandirian Ekonomi untuk Melaksanakan Dakwah Ukhuwah guna Memperkokoh Persaudaraan Ummat” itu juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Dr H Zulkifli Hasan SE MM.

“Rakernas tersebut membahas banyak persoalan penting yang telah, sedang dan akan terjadi, baik kondisi eksternal Dewan Dakwah maupun kondisi internalnya,”kata Sekjend Dewan Dakwah Aceh Said Azhar S.Ag, Minggu (21/01/2018)

Said Azhar menjelaskan kondisi eksternal yang terjadi saat ini Dewan Dakwah menghadapi tantangan dakwah yang semakin kompleks. Tantangan dan persoalan dakwah terus datang dan berkembang dalam berbagai bentuk, intensitas dan bobotnya.

Ia mencontohkan gerakan sekularisme yang mengusung konsep Hak Asasi Manusia (HAM konsep Barat) telah berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga tinggi negara untuk mengubah aturan yang menyangkut aqidah dan mengancam ketenangan Ummat Islam.

Selain itu perhelatan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 yang tidak dapat dilewati begitu saja. Usaha untuk memenangkan calon pemimpin Muslim menghadapi tantangan kuat dari kekuatan di luar Islam dan kaum sekuler.

Sedangkan kondisi internal, menurut Said Azhar diantaranya rendahnya SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas (profesionalisme). Kemudian jumlah dan kualifikasi yang tidak sebanding dengan tantangan yang ada serta minimnya finansial.

“dalam kondisi internal dan eksternal yang demikian, ummat sangat menunggu dan mengharap peran maksimal Dewan Dakwah terutama dalam merekat ukhuwah dengan menjalin sinergi seluruh komponen ummat. Selain itu pentingnya membangun kembali komitmen untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM serta memperkuat kemandirian ekonomi,”ungkap Said Azhar

Iin SUpardi Kembali Nahkodai Dewan Da’wah Abdya

Musyawarah Daerah Dewan Da’wah kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017 yang digelar pada tanggal 20 s/d 21 Mei 2017 di Aula Khana Pakat (Gues House) Blangpidie ditutup dengan penetapan Iin Supardi, S.S,M.E.I sebagai Ketua Umum periode 2017-2020.

Proses Musyda ke – IV ini berjalan dengan baik yang dipimpin oleh Ir. Zuhardi dan melahirkan program – program untuk pengurus masa yang akan datang. Said Azhar, S.Ag selaku Sekretaris Umum Dewan Da’wah Aceh, dalam penutupan musyda menyampaikan, “Dewan Da’wah di Abdya mengalami perkembangan cukup baik, kami berharap pengurus yang terpilih dapat melaksanakan program kedepan dengan maksimal, secara organisasi kita harus sinergi antar Daerah, Provinsi dan Pusat sehingga upaya da’wah kepada ummat terintegrasi dengan baik,” Senin,
(22/5).

Ia juga menambahkan, untuk kedepan Dewan Da’wah terus melakukan komunikasi dan kerjasama Internasional sebagai gerakan bersama dalam menghadapi pemurtadan, liberalisme dan sekularisme serta penguatan gerakan Islam.” imbuhnya

Musyda ke – IV yang berlangsung selama dua hari ini, melahirkan Iin Supardi sebagai Ketua Umum yang dipilih oleh tim formatur. Selain ketua, tim formatur juga menetapkan Ilman Syahputra, M.Si sebagai Sekretaris Umum dan Sahilmi, SE, MM sebagai Bendahara Umum periode 2017 – 2020.

Dalam sambutannya pasca dinobatkan kembali sebagai Ketua Umum, Iin Suparti menyampaikan, “Ini musibah bagi saya yang kembali ditetapkan sebagai ketua, namun ketika sudah diberi kepercayaan saya mengajak kita semua untuk sama-sama berbuat untuk da’wah di Abdya, mari kita selamatkan Abdya dengaan da’wah”,” ajaknya.

Iin juga berharap, bersama para pengurus dan seluruh kader Dewan Dakwah Abdya, ia yakin pasti bisa melanjutkan pekerjaan da’wah yang belum selesai dan melahirkan kader-kader da’wah tangguh dimasa yang akan datang. []

Dewan Dakwah Abdya Gelar Musda Ke IV

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh Barat Daya (Dewan Dakwah Abdya) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke IV di Wisma Khana Pakat, Blangpidie, Sabtu (20/05).

Musda tersebut di buka secara resmi oleh Bupati Aceh Barat Daya yang diwakili Asisten Pemerintah, Drs. Yafrizal. Turut dihadiri Ketua Dewan Dakwah Aceh DR Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA, Majelis Syura Dewan Da’wah Abdya, MPU, Muhammadiyah, NU dan tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Hasyimi S.Ag, dalam laporannya menyampaikan ada beberapa agenda penting dalam pelaksanaan Musda itu, diantaranya pertanggungjawaban pengurus lama, pemilihan pengurus baru untuk periode 2017-2020 dan penyusunan program kerja. Dan ia berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan agar terlaksananya kegiatan ini.

“Kita akan melaksanakan Musda ini selama dua hari, 20-21 Mei 2017. Pembukaan dan musyawarah pemilihan Ketua dan pengurus baru di hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan Up Grading pengurus baru dengan materi Sejarah Dewan Da’wah dan Penguatan Organisasi pada esoknya,” kata Hasyimi.

Ketua Umum Dewan Da’wah Abdya, Iin Supardi S.S, M.E.I, mengatakan kepengurusannya itu telah banyak melaksanakan kegiatan sejak 2013. Diantaranya Seminar Internasional Ekonomi Islam, workshop pemikiran islam dan penguatan potensi da’wah.

“Ini semua merupakan wujud upaya kita terhadap da’wah di Aceh Barat Daya. Selain itu Dewan Da’wah Abdya juga sudah memiliki tanah hibah untuk pembangunan mesjid dan sekretariat. Dan kami sangat mengharapkan sumbangsih dari donatur untuk pembangunan ini,” ujar Iin.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Da’wah Aceh DR Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MA, MCL dalam sambutannya mengatakan Dewan Dakwah hadir di Indonesia dengan menyambut perkembangan bangsa yang gencarnya kristenisasi, liberalisasi dan pendangkalan akidah. Dan kondisi bangsa Indonesia saat ini katanya hampir 80% bidang ekonomi dikuasai oleh non muslim dan aseng-asing. Begitu juga dengan wilayah politik.

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR Raniry ini menambahkan, posisi umat Islam saat ini sangat terjepit. Terjadinya kriminalisasi ulama. Adanya streotype negatif terhadap umat Islam. Munculnya isu radikal, makar dan lain-lain.

“Ini bisa kita pertanggungjawabkan datanya. Selain itu puluhan orang Aceh juga telah menjadi pendeta di Medan dan Jakarta. beginilah kondisi yang sangat memprihatinkan umat di Aceh,” tegas Tgk Hasanuddin.

Mencermati berbagi persoalan bangsa tersebut, Ketua Dewan Dakwah Aceh ini berharap agar Dewan Dakwah Abdya dapat mengambil peran strategis untuk meminimalisirnya. Ia juga mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pengurus lama. Dan berharap kepengurusan yang baru dapat mempertahankan eksistensinya serta bisa terbentuknya pengurus cabang di setiap kecamatan.

Dalam sambutannya saat membuka acara Bupati Abdya yang diwakili Asisten Pemerintah, Drs. Yafrizal, menyambut baik hadirnya organisasi-organisasi islam yang konsen dengan dakwah. Ia berharap organisasi tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah Abdya.

“Semoga Dewan Da’wah Abdya bisa bersinergi dengan organisasi Islam lainnya di Abdya seperti Muhammadiyah, NU dan Perti dalam meningkatkan pemahaman dan penguatan umat di Abdya. Dan Pemerintah Abdya menyambut baik hadirnya Dewan Da’wah Abdya”, tegas Yafrizal.