Tuhan Bakal “Tidak Hadir” Lagi Dalam Gedung DPR dan Istana Presiden

Oleh: Nazarullah, S.Ag, M.Pd *

Agama dan Politik (Negara) adalah ibarat kehidupan ikan dengan air. Dua-duanya saling memberikan konstribusi. Agama dan Politik juga bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Upaya memisahkan Agama dan Politik sama bahaya-nya seperti memisahkan keberadaan Tuhan dengan manusia.

Bila di Indonesia ini suatu saat dipisahkan Politik dengan Agama, maka Tuhan hanya akan ada dan hadir di Masjid dan Mushalla. Sementara pada saat Pilpres, Pilleg, dan Pilkada, Tuhan harus disimpan di rumah. Akhirnya akan berdampak besar bahwa, Allah (Tuhan) tidak boleh dihadirkan dalam Gedung Parlemen (Gedung DPR) dan Juga dalam Istana Presiden. Mengerikan bukan…?

Sebenarnya, diskursus masalah pemisahan Agama dan Negara bukan persoalan baru di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, Persoalan ini telah pernah dimunculkan dan belum selesai sampai dengan saat ini (Never Ending Story). Padahal kalau kita kaji benar-benar bahwa masyarakat Islam sudah sangat legowo dengan menerima Pancasila sebagai Landasan Ideologi bernegara demi Bhinneka Dan Kebhinnekaan di Indonesia.

Sejarah pernah mencatat Bahwa, Kerajaan Aceh sangat susah ditaklukkan oleh Kolonial Belanda. Penyebabnya adalah, Kerajaan Aceh ditopang dengan kehadiran Ulama (Agama) dalam mempertahankan keutuhan Kerajaan Aceh. Akhirnya, untuk menghancurkan Aceh pada saat itu, Kerajaan Belanda mengirim Snouck Hurgronye (Tgk. Puteh) untuk mempelajari Islam, dan kawin dengan wanita Aceh, serta menetap di Aceh untuk Menghancurkan Kerajaan Aceh dari dalam dengan upaya menjauhkan Ulama dari lingkaran Raja Aceh. Upaya dan taktik Snouck Hurgronye ini diadopsi oleh negara-negara lain, untuk membungkam kaum Agamis dalam kancah Politik Negara. Dan ternyata, ide Snouck (Tgk. Puteh) ini juga digunakan oleh pimpinan negeri ini dalam meredam keberpihakan Ulama-Ulama Islam terhadap politisi-politisi muslim.

Rasulullah SAW adalah panutan dan uswah masyarakat Muslim seantero dunia. Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan non. Muslim pada saat itu sudah cukup bukti bagi kita untuk mengutarakan bahwa Islam dan negara adalah adalah dua hal yang saling menunjang dan tidak terpisahkan.

Di Indonesia, bila Muslim dan Ulamanya mengutarakan keinginan untuk memilih pemimpin dari kalangan Muslim, Kata HAMKA; ini bukanlah SARA, karena juga tidak salah bila Umat Kristiani berkeinginan memilih pemimpin mereka dari kalangan Kristen. Sekali lagi, keinginan ini bukanlah SARA, Karena seperti itu-lah diatur dalam masing-masing Agama.

Jadi yang salah apa? Yang salah adalah, jika Bangsa Indonesia ini dijauhkan dari Agamanya. Dan yang Benar-benar salah, bila penduduk Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa dijauhkan dari Tuhan mereka. Nantinya orang-orang Kristen yang berpolitik, Tuhannya hanya ada di Gereja, Orang Hindu yang menjadi anggota Partai, Tuhannya hanya bisa dijumpai di Biara. Orang Islam yang maju sebagai Gubernur, Allah SWT tidak boleh di bawa-bawa dalam kesehariannya dan hanya boleh berjumpa dengan Allah SWT saat ke Masjid dan Mushalla. Duhai bangsa-ku, bila ada Warga Negara Indonesia yang terpilih menjadi Presiden lewat Jalur Politik, Maka sudah pasti Presiden itu tidak bersama dengan Tuhannya di dalam Istana. Bila  Presiden telah dipisah dari Agama, sudah tentu pula Presiden kita sudah jauh dari Tuhan-nya.

Bila Agama sudah tidak ada lagi dalam Politik Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, pidato politik, pidato Presiden, pidato Anggota Dewan Terhormat dan pidato Gubernur serta Bupati, Pengantarnya atau muqaddimahnya tidak ada lagi kata Puji-Pujian kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena jabatan mereka adalah Jabatan Politik, tidak dibenarkan lagi membawa nama Allah/Tuhan sebagai Pemilik Agama. Bila ini terjadi di Indonesia, maka sila pertama dalam Pancasila bahwa NKRI adalah negara Berketuhanan Yang Maha Esa, akan tinggal sebagai sejarah, Tuhan pernah ada dalam negara Indonesia. Ironis bukan ?

Bila Tuhan tidak ada lagi di Indonesia, maka akan kita ceritakan apa kepada anak cucu kita nantinya? Apakah kita Ingin mewariskan Indonesia ini kepada mereka sebuah negara Yang tidak bertuhan? Na'uzubillahi min zaalik. Sadarlah wahai bangsa-ku. Istighfarlah wahai pemimpin-Ku. Agama bukan hanya mengurus ibadah saja. Islam bukan Agama yang mengatur Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan Umrah Saja. Tapi Politik dan Agama Islam yang diwariskan Rasulullah SAW dan Para Ulama Terdahulu juga mengatur Ekonomi, Tata Negara, Kepemimpinan, Hukum, dan Hubungan Bilateral antar Negara di Dunia ini seperti hubungan bilateral saat kedatangan dan kerja sama Raja Salman dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu dengan Pemerintah Indonesia.

Politikus yang jauh dari Tuhannya, akan menjadi manusia yang Atheis. Politikus yang jauh dari akhlak dan norma-norma Agama, akan menjadi manusia yang mengabdi kepada Materi. Apapun yang mereka lakukan untuk kepentingan NKRI ini, tidak lagi dinilai sebagai sebuah Ibadah. Dan jika ingin beribadah, mereka hanya bisa lakukan di tempat ibadah seperti Masjid dan Mushalla. Dan bila hal ini terjadi di negara-Ku Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, bangsa-Ku yang dulu agamis, akan menjadi bangsa yang Atheis.

Ya Allah, Tunjuki bangsa-ku ini jalan yang lurus, Jalan orang-orang yang pernah Engkau muliakan di dunia ini, serta jalan orang-orang yang Engkau Ridhai. Jangan Engkau jadikan Bangsa ini wahai Penguasa jagad raya, sebagai Bangsa yang Engkau benci dan Engkau sesatkan. Kami malu kepada pendahulu kami yang telah merebut Negara ini dari penjajah Belanda dengan Takbir dan Jihad, tapi kami tidak sanggup mewariskan Negara ini kepada anak dan Cucu kami sebagai Negeri yang masih ada Tuhan, yang selalu hadir dalam Keyakinan dan Keimanan.

 

* Penulis adalah Tenaga Pendidik di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie.

 

BEGITU TANDUSKAH NEGERI INI ?  

BEGITU TANDUSKAH NEGERI INI ?       
Oleh: Nazarullah S.Ag, M.Pd *

Indonesia dari dulu jadi rebutan negara-negara Eropa, Sehingga mereka "Meuseunoh" untuk menjajah negeri ini. Belanda menjajah Indonesia agar tidak terkesan radikal, Lewat mendirikan VOC merampas hasil alam Indonesia. Kenapa hasil alam yang diincar? Jawabannya, karena hasil alam Indonesia sangat menjanjikan keuntungan.

Bila hasil alam negeri ini membuat tergiur bangsa lain untuk menguasai Indonesia, kenapa saat Indonesia sudah merdeka dari penjajahan, bangsa ini tidak pernah menikmati kesejahteraan sampai dengan saat ini? Barangkali ini-lah misteri yang harus diungkapkan, agar menjadi terang benderang penyebab bangsa ini terpuruk sampai harus menjadi negara yang terutang dan terjajah.

Umar Bin Khattab pernah berkata: "Suatu negeri akan hancur jika pengkhianat jadi petinggi, dan kekayaan dikuasai oleh orang-orang yang fasik". Pertanyaannya, Apakah ungkapan Umar Bin Khattab itu sedang terjadi di NKRI yang kita cintai ini?

Buka mata lebar-lebar, Negera kita adalah negara yang kaya raya. Tapi penduduknya rela menjadi "Budak" (TKI) di Negeri orang demi sesuap nasi, Karena susahnya mencari lapangan kerja di Negeri sendiri. Penduduk Indonesia tidak-lah “bodoh-bodoh amat”, tapi Sumber Daya Alam diolah oleh bangsa lain. Sumber Daya Manusia sudah banyak yang dibentuk, tapi untuk berbuat sangat-lah terbatas.

Indonesia negara yang Aneh, kaya raya, tapi kebutuhan hari-hari harus di import dari negara lain. Kebutuhan pokok saja harus dipasok dari negara luar. Pertanyaannya, apakah begitu Tandusnya negeri Indonesia ini sehingga untuk kebutuhan makanan sehari-hari saja terpaksa didatangkan dari negara-negara tetangga ??

Tentulah jawabannya tidak, Indonesia bukan negara tandus. Indonesia adalah negara makmur dan Subur. Cuman penduduknya jadi miskin disebabkan oleh salah "Urus" negeri oleh orang-orang yang telah hilang hati nurani. Disaat bangsa kita butuh kerja, malah di PHK dan direkrut pekerja China. Inilah yang dimaksud sebagai pengkhianatan untuk anak-anak dari Ibu Pertiwi Indonesia. "Endatu" Bangsa Aceh pernah berkata tentang carut marutnya negeri ini, Bahwa:

Rakyat Deuk Troe.    
Neugara Ruyang Rayoe.        
Masyarakat Saket Asoe.        
Udep Lage Lam Lumpoe.

Negeri ini direbut oleh para pahlawan kita dari bangsa penjajah bertujuan untuk kesejahteraan penduduk negeri. Sehingga mereka rela "Menyumbang" Nyawanya demi kemerdekaan negara yang makmur dan kaya sumber alam ini. Tapi betapa sedihnya hati mereka jika mengetahui bahwa banyak pemimpin negeri ini yang telah berkhianat dan rela menjual tanah dan Sumber Daya Alam Indonesia demi kepentingan pribadi dan golongan.

Bukti nyata dari pengkhianatan itu salah satunya adalah dengan dibangunnya sejumlah Reklamasi untuk penduduk China yang nantinya akan menempati Bangunan tersebut, dan ironisnya, mengusir penduduk asli dari dari seputaran pantai itu hanya demi menyenangkan hati beberapa bangsa taipan sang penyandang dana.

Cukupkah sampai disitu? Jawabannya, belum. Saat bangunan reklamasi itu ditempati oleh orang-orang China nantinya, dan mereka dibekali dengan KTP Indonesia, maka siapa-pun suatu saat nanti dalam pemilihan Presiden atau Gubernur yang diusung mereka, pasti akan menang. Maka tamatlah riwayat negara Indonesia.      
Walahu A'lam…..

  • Penulis adalah Salah satu Calon Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Aceh

Mengenang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Partai Komunis Indonesia (PKI) awal sekali didirikan oleh seorang sosialis Belanda bernama Henk Sneevliet dan Sosialis Hindia Belanda lainnya pada bulan Mei 1914 yang dalam waktu lama berkantor pusat di Jakarta. PKI mempunyai organisasi-organisasi underbawnya seperti CGMI sebagai sayap Pelajar, pemuda Rakyat sebagai sayap pemuda, Gerwani sebagai sayap perempuan, SOBSI sebagai sayab buruh, BTI sebagi sayap petani. PKI juga memiliki warna khas yaitu warna merah dengan palu-arit sebagai lambangnya.

            Henk Sneevliet bersama teman-temannya membentuk tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914, dengan nama: Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) dalam bahasa Inggeris disebut; Indies Social Democratic Association. ISDV pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Anggota ISDV memakrufkan pemikiran-pemikiran Marxis, atheis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara menentang kekuasaan penjajah

Pada Kongres ISDV di Semarang bulai Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Semaun ditetapkan sebagai ketua partai dan Darsono sebagai wakil ketua. Sekretaris, bendahara, dan tiga dari lima anggota komite adalah orang Belanda. PKH menjadi partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Pada Mei 1925, Komite Exec dari Komintern dalam rapat pleno memerintahkan komunis di Indonesia untuk membentuk sebuah front anti-imperialis bersatu dengan organisasi nasionalis non-komunis, tetapi unsur-unsur ekstremis didominasi oleh Alimin & Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kolonial Belanda. Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Namun usaha pemberontakan tersebut telah gagal dan pemerintah Belanda melarang  PKI. pada tahun 1927

Pada Februari 1948 PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama yang diberi nama Front Demokrasi Rakyat. Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. dan milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI. Pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah dua belas tahun menuntut ilmu komunis di Uni Soviet. Pada 5 September 1948 Musso berpidato menganjurkan Indonesia berkiblat  ke Uni Soviet. Dengan kerja kerasnya kemudian Musso berhasil menggerakkan massa PKI untuk memberontak di Madiun Jawa Timur tahun 1948.

 

PEMBERONTAKAN PKI 1948

Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut Peristiwa Madiun adalah pemberontakan kaum komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai-partai kiri lainnya yang tergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat" (FDR). Berawal dari kejatuhan kabinet RI yang dipimpin Amir Sjarifuddin dan digantikan oleh kabinet Muhammad Hatta, membuat Amir Sjarifuddin membentuk wadah baru dan mengumpulkan orang-orang yang berpaham kiri dan sekuler dalamnya dengan nama Front Demokrasi Rakyat" (FDR).

Musso sebagai tokoh PKI yang lama tinggal di Uni Soviet dalam sidang Politbiro PKI 13-14 Agustus 1948 mengusulkan sebuah jalan baru untuk Republik Indonesia karena menurutnya gerakan PKI sudah salah jalan dalam bergerak di Indonesia. Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi tiga partai yang beraliran Marxsisme-Leninisme, yaitu: PKI illegal, Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PKI hasil fusi ini akan memimpin revolusi proletariat untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang disebut "Komite Front Nasional".

Tanggal 18 September 1948, PKI/FDR menguasai Kota Madiun, Jawa Timur, dan mengumumkan berdirinya "Republik Soviet Indonesia". Keesokan harinya, PKI/FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru. Di Pati, Jawa Tengah juga diduduki oleh PKI dan FDR. Pemberontakan ini menewaskan RM Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur, dr. Moewardi yang pro-kemerdekaan, serta beberapa tokoh agama dan petugas kepolisian. Mengingat kondisi Madiun sudah sangat berbahaya maka kabinet Muhammad Hatta di Jakarta mengambil gerakan cepat untuk menghapus gerakan PKI tersebut. Pemerintah mengangkat Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer untuk menumpas PKI. Yang dimulai pada tanggal 20 September 1948. Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. berhasil ditembak mati. Amir Sjarifuddin yang di tangkap di Grobogan, Jawa Tengah dijatuhi hukuman mati.

 

PEMBERONTAKAN PKI 1965

            Semenjak tahun 1950, PKI menggeliat kembali di Indonesia yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit (D.N.Aidit) yang memilih posisi sebagai partai nasionalis. Aidit dan kelompok muda lainnya seperti Sudisman, Lukman, Njoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Di bawah kepemimpinan D.N.Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165.000 pada 1954 dan sampai 1,5 juta pada 1959, sungguh merupakan sebuah perkembangan yang sangat cepat.

kongres PKI yang diadakan Agustus 1959 walaupun dicegah militer namun berhasil dan berjalan lancar karena mendapatkan dukungan Soekarno dan ia pula yang membukanya. Pada tahun 1960 Sukarno meluncurkan slogan Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, Komunisme yang diwakili oleh PNI, NU, dan PKI. Dengan demikian peran PKI sebagai mitra junior dalam pemerintahan Sukarno resmi dilembagakan dan PKI semakin naik daun karena mendapatkan dukungan partai berbasis agama (NU) dan berbasis nasionalisme (PNI).

Perkembangan PKI yang mencapai 3 juta orang tahun 1965, PKI menjadi salah satu partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRT. PKI mempunyai massa dalam beberapa organisasi underbawnya seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakjat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia, jumlah tersebut menjadi modal kuat buat PKI untuk berusaha menguasai Indonesia.

Merasa diri sudah kuat maka pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur yang terkenal dengan nama Lubang Buaya. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September ("G30S"). Jenderal Suharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta tersebut gagal pada 2 Oktober esok harinya.

Menjelang terpilihnya Jokowi menjadi presiden RI,  mantan Aster Kasad Mayjen TNI Purn  Prijanto di Jakarta, Ahad (29/6/2014) mengatakan bahwa Komunisme sedang lakukan rekonsolidasi secara serius dan terencana di Indonesia. Lebih jauh, Prijanto mengatakan,  istilah petugas partai yang disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Jokowi juga dinilai modus komunisme. Sebab, istilah petugas partai mirip dengan pekerja partai yang pernah dikatakan tokoh PKI. D.N Aidit. Sekarang terjadi kolaborasi antara kader-kader komunis yang sudah menyusup di PDIP dengan kalangan Katolik yang memiliki ideologi ‘Theologi Pembebasan’ yang diadopsi dari Amerika Latin, dan bermuara lingkaran Jokowi. Maka, sekarang lingkaran Jokowi terus menggelindingkan dan menggelorakan tentang idiom atau kata ‘kerakyatan yang lazim digunakan PKI.

Dalam beberapa bulan terakhir ini pihak keturunan PKI dan aktivis HAM gencar menyebarkan issue bahwa negra RI sudah banyak membunuh anggota PKI dalam tahun 1948 dan tahun 1965 dan mereka menuntut pemerintah agar minta ma’af kepada keturunan korban. Selain itu lambang palu arit akhir-akhir ini kembali menjulang di kawasan-kawasan tertentu terutama sekali di Pulau Jawa. Ada orang menulis buku berjudul “Aku Bangga Menjadi anak PKI” (oleh Dr. Ribka Ciptaning), ramai kawula muda kini memakai kaos oblong berlambang palu arit (sebagai lambing PKI), ada pula muslim yang pakai kaos oblong bergambar Che Guevera (tokoh Komunis), dan sebagainya.

Apapun opini dan komentar serta pendapat orang tentang PKI, yang jelas PKI baik yang dipimpin Musso di Madiun maupun yang dipimpin D.N.Aidit di Jakarta telah banyak membunuh manusia. Mereka anti tuhan karena beraliran dan berpaham Marxisme, Atheisme, dan Leninisme, maka tidak layak lagi PKI eksis di bumi Indonesia yang konstitusinya mengesahkan enam agama bagi bangsanya (Islam, Hindu, Budha, Katholik, Protestan, dan Kong Hu Chu). Sementara Komunisme tidak memiliki agama, tidak bertuhan, dan suka kepada pembantaian terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

Oleh: Hasanuddin Yusuf Adan

(Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh & Dosen Siyasah pada fakultas Syari’ah & Hukum UIN Ar-Raniry)

NASEHAT RAKYAT UNTUK PEMIMPIN, MENELUSURI KASUS 411 dan 212

oleh Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan,MCL., MA

            Negara Indonesia merupakan sebuah negara adonan dari sejumlah negara dan sejumlah bangsa di kepulauan Hindia yang dalam masa penjajahan Belanda disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda. Dari istilah Hindia Belanda ini kemudian ditarik nama baru oleh sejumlah ilmuan baik dalam maupun luar Indonesia dengan nama Indus (India) dan Nesus (pulau-pulau) dari bahasa Latin. Dari dua istilah itulah kemudian muncul nama Indonesia yang wilayahnya mencakupi jazirah dari Sabang sampai Marauke. Sesungguhnya Indonesia tidak mempunyai akar tunggal sebagai sebuah negara berdaulat sebelum dijajah oleh Belanda, yang ada hanya kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara seperti kerajan Aceh Darussalam, kerajaan Mojopahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Ngurah Rai, kerajaan Kutai dan sebagainya.

            Kini Indonesia yang tidak berakar tunggal sudah berdiri selama 71 tahun lebih semenjak diumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rentang waktu 71 tahun tersebut negara yang hari ini makruf dengan sebutan NKRI ini telah mengalami banyak pengalaman, baik yang terasa manis, asin, masam, pedas dan sebagainya. Pemberontakan DI/TII tahun 1949, pemberontakan PKI 1948 di Madiun dan PKI 1965 di Jakarta, dan gerakan massa dalam kasuus reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto dari kursi presiden NKRI merupakan sebahagian pengalaman pedas, asin, dan masam untuk negeri ini.

            Selain itu masih banyak pengalaman lain baik dalam skala besar maupun kecil seperti kasus pembajakan pesawat oleh Imran, kasus pembantaian Amir Biki di Tanjung Priuk, kasus peristiwa Malari, kasus serbuan terhadap Ahmadiyah Qadiani, syi’ah LDII, dan yang terakhir adalah kasus penodaan agama Islam oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI. Kasus terakhir ini membangunkan MUI untuk mengeluarkan fatwa yang disebutnya rekomendasi bahwa itu termasuk dalam kategori penistaan agama yang dalam Undang-undang No. 1 PNPS Tahun 1945 diancam maksimal lima tahun penjara. Efek dari penistaan agama Islam oleh seorang ummat Kristiani tersebut memeriahkan ibukota Jakarta dengan demo santun 4 November 2016 yang dislogani dengan 411 dan demo super damai 2 Desember 2012 yang dipopulerkan dengan sebutan 212. Yang menjadi sebuah keanehan di sini adalah ketika para ulama, para intelektual, para cucu pendiri negeri ini datang beramai-ramai dengan muslihat dan santun ingin menasehati presiden di istana negara, ternyata presiden mengelak, keluar dari istana dengan alasan yang diada-adakan dan tidak mau berjumpa dalam kasus 411. Sebaliknya ia bersama wakil presiden dan sejumlah menterinya datang bergabung, mendengar Habib Riziq berkhuthbah dan shalat jum’at bersama di Monas dalam kasus 212.

 

KASUS ALMAIDAH 51 DAN DEMO MASSA

            Hari Jum’at 4 November 2016 lebih kurang 2 juta representatif muslim se Indonesia berkumpul di masjid Istiqlal dengan rencana selepas Jum’at berdemo santun untuk memberi nasehat kepada presiden Joko Widodo di istana negara Jakarta. Inti nasehat yang mau disampaikan oleh representatif muslim tersebut adalah agar presiden menghormati dan  menjalankan fatwa MUI tentang penodaan agama oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Ucapan penodaan tersebut terkait dengan pelecehan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 51, bunyinya lebih kurang sebagai berikut: “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak itu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surah Al-Maidah 51 macem macem ini. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibohongi gitu ya”.

            Efek dari ucapan Ahok tersebut membuat MUI sebagai lembaga yang berhak memberikan dan menetapkan fatwa di Indonesia berijmak dan menetapkan fatwa bahwa Ahok sudah bersalah dan berhak mendapatkan hukuman. Namun demikian oleh penegak hukum di Indonesia tidak merespon dan tidak menjalankan fatwa MUI tersebut, itulah yang menyebabkan representatif muslim seluruh Indonesia berdemo dengan tujuan mau memberikan nasehat kepada presiden Joko Widodo. Demo yang menghadirkan lebih kurang dua juta ummat Islam dari berbagai kalangan dan berbagai wilayah di seluruh Indonesia itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena berjalan santun, muslihat, aman, dan damai, belum pernah terjadi sebelumnya di negeri ini. Lebih hebat lagi ketika demo super damai yang menghadirkan tidak kurang dari tiga juta muslim se Indonesia dalam kasus 212.

            Fatwa MUI bertanggal 11 Oktober 2016 tersebut ditandatangani langsung oleh DR. KH. MA’RUF AMIN sebagai Ketua Umum dan DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg, sebagai Sekretaris Jenderal.  Lima poin fatwa yang dalam ketetapan MUI disebut rekomendasi itu adalah:                                

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan professional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

 

MENOLAK NASEHAT RAKYATNYA

            Seorang presiden yang dipilih oleh rakyat semacam Joko Widodo adalah sepenuhnya menjadi presiden rakyat, terlepas banyak rakyat yang tidak memilih dia karena memilih rifalnya Prabowo Subianto dalam pemilu dahulu. Tetapi ketika ia menjadi presiden RI bermakna dia menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi calon presiden yang didukung oleh rakyat ini dan rakyat itu, demikianlah rumus dan fungsi kedudukan seorang presiden dalam sesuatu negara. Akan halnya dengan Joko Widodo, ketika dua juta rakyatnya terutama sekali dari kalangan ulama dan intelektual mau berjumpa dengannya untuk memberi nasehat kepadanya malah ia keluar dari istana presiden, tidak mau berjumpa, dan berdalih memeriksa proyek di Air port Soekarno Hatta Cengkareng. Itu merupakan sebuah kesalahan besar yang sudah dilakukan seorang presiden semacam Joko Widodo. Sebaliknya, dalam kasus 212 malah ia ikut bergabung tanpa tujuan yang jelas dengan para demonstran super damai di Monas.

            Dalam Islam dan untuk masyarakat Islam, Rasulullah SAW telah bersabda: “Agama adalah nasehat”, para shahabat bertanya: “untuk siapa?” Beliau bersabda: “Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan rakyatnya”. (riwayat Bukhari dan Muslim). Dalam kaitannya dengan hadis tersebut, Rasulullah SAW dengan mudah menerima nasehat Abubakar Ash-Shiddiq ketika tiba di gua Tsur, tatkala itu Abubakar berucap: Ya Rasulullah, bersabarlah, biar saya dahulu yang memasuki gua Tsur, nanti belakangan baru Nabi masuk. Nabi tidak membantah nasehat Abubakart tersebut. Dalam kasus lain ketika Abbas pamannya Nabi tau nabi mau berjumpa dengan sejumlah orang Yatsrib di bukit ‘Aqabah untuk menerima bai’at mereka, lalu Abbas menasehati Nabi agar jangan pergi sendiri karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka nabi mendengarnya. Akhirnya Abbas menemani Nabi pada tengah malam tersebut.

            Dalam kesempatan lain ketika terjadi perang Ahzab dan posisi muslimin sangat terjepit, shahabat Nabi Salman Al-Farisi menasehati beliau untuk menggali parit sebagai tempat berlindung dari serbuan musush yang lengkap dengan persenjataannya, lalu Nabi menerimanya dengan senang hati yang kemudian perang yang juga disebut perang Khandaq tersebut dimenangi pasukan muslimin. Masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang berkaitan dengan Nabi menerima nasehat rakyatnya dalam sejarah Islam, demikian juga dengan para Khulafaurrasyidin sebagai generasi pertama penerus risalah Nabi.

            Kalau nabi begitu mudah menerima nasehat daripada rakyatnya untuk kemenangan Islam dan kesejahteraan ummat Islam, maka apalah arti seorang Joko Widodo yang jauh sekali bandingannya dengan Nabi berani menolak nasehat para ulama di negeri yang dimerdekakan oleh ummat Islam ini. Sungguh merupakan suatu pelanggaran besar terhadap hakikat kemerdekaan Indonesia yang dilakukan seorang Joko Widodo. Tidakkah ia ketahui kalau tidak ada perjuangan para ulama muslim dan ummat Islam dalam berjihad melawan penjajah Belanda dahulu seorang Joko Widodo tidak akan mendapatkan kursi presiden di Indonesia hari ini? Tidakkah ia ketahui bahwa membela orang kafir dalam kehidupan beragama Islam merupakan perbuatan memasukkah gol ke gawang sendiri yang dilarang dan dibenci Allah? Atau model pemerintahan Hindia Belanda mau diwujudkan kembaili oleh seorang Jokowi di Indonesia hari ini, yakni sebagaimana digambarkan Aqib Suminto dalam bukunya: Politik Islam Hindia Belanda halaman 4 berikut ini: “dalam rangka menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan para kepala adat dan menggunakan lembaga adat untuk membendung pengaruh Islam di kepulauan nusantara. Kalau pemerintahan pimpinan Jokowi hari ini sudah memasang strategi yang pernah dilakukan pemerintah Hindia Belanda maka perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara tanpa akar tunggal, ia akan mudah rebah ketika dihembus angin dan akan memungkinkan tercabut dari tanah ketika dibantai puting beliung. Berhati-hatilah wahai pencinta NKRI.

(Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh & Dosen Politik Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh) diadanna@yahoo.com/085260185571

DDII: Golput dan Tidak Golput Harus Saling Menghargai

MENJELANG Pemilu umat Islam kerap dihadapkan pada perdebatan hukum pemilu. Tidak jarang, diskusi itu berlanjut pada perdebatan panas yang merenggangkan ukhuwah.

Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Syuhada Bahri, mengatakan, umat Islam harus saling menghargai pada pilihan masing-masing. Kelompok Golput menghargai yang memilih, begitupun sebaliknya.

“Golput itu hak mereka. Umat Islam yang memilih harus menghargai sikap mereka. Ini soal perbedaan pemahaman atau khilafiyah. Dan yang Golput juga harus menghargai umat Islam yang memilih,“ terangnya kepadaIslampos, Senin (27/5).

Namun kalau umat Islam memilih, kata Syuhada, kita bisa mengingatkan penguasa. Dia khawatir kalau umat Islam Golput justru memberikan peluang kepada orang lain untuk menghentikan jalan dakwah kita. Sebab berdasarkan pengalaman, Syuhada dan kawan-kawan pernah mengalami itu.

“Mungkin yang Golput belum merasakannya. Namun yang jelas sikap DDII adalah tidak Golput,” tutupnya. [andi/Islampos]

http://www.islampos.com/ddii-golput-dan-tidak-golput-harus-saling-menghargai-112320/

DEWAN DA’WAH ACEH AUDIENSI DENGAN GUBERNUR

Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya jadwal audiensi dengan gubernur Aceh yang disampaikan oleh Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Aceh terkabulkan. Melalui staf ahli bidang hukum dan Politik, Tgk. Adli Abdullah, MCL, pertemuan tersebut dillaksanakan di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (19/8) pagi.

Rombongan Dewan Da’wah Aceh sejumlah enam orang, Dr. Tgk. H. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, selaku Ketua Umum, didampingi oleh Dr. H.Muhammad AR, M.Ed, Drs. Zulkarnain Gamal, Drs. Bismi Syamaun, Tgk. Jamaluddin,MA dan Said Azhar selaku sekretaris umum. Sementara Gubernur didampingi oleh Kepala Biro Isra Serta Aceh, Drs. Ilyas Nyak Tuy, pejabat bagian Humas, staf pribadi, Tgk. Muzakkir Hamid serta Staf Ahli bidang Politik dan Hukum.

Dalam pertemuan tersebut, di samping silaturrahmi, Dewan Da’wah Aceh juga menyampaikan beberapa program kerja yang sudah dan sedang dikerjakan, seperti pembinaan muallaf di daerah perbatasan bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh, sosialisasi Syari’at Islam melaui talk show kerjasama dengan Dinas Syariat Islam, pembinaan remaja dan mahasiswa secara berkala, juga memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak muallaf di pesantren-pesantren terpadu yang ada di Aceh dan di Pulau Jawa, serta pengiriman mahasiswa S1 ke Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah (STID) Mohammad Natsir di Jakarta dan S2 ke UIKA (Universitas Ibnu Khaldun) Bogor dalam rangka program kaderisasi ulama kerjasama dengan Baznas.

Sementara program yang prioritas saat ini adalah mendirikan Akademi Da’wah Indonesia (ADI) di Markaz Dewan Da’wah di Gampong Rumpet. Peserta program ini adalah anak-anak fakir miskin dan muallaf di daerah perbatasan yang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. Mereka dididik selama dua tahun di ADI , kemudian dikirim ke STID Mohammad Natsir untuk melanjutkan program S1 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini sudah 13 mahasiswa yang sedang mengikuti program ADI.