Tanggapan Terhadap Dr. Musdah Mulia, MA, APU

Beberapa catatan dimaksud adalah:

1.   Referensi kitab tafsir hanya mengutip tafsir-tafsir kaum “modernis dan liberal” seperti; Rasyid Ridha, Muhammad Abduh, Wahbah Zuhaili, Ath-Thaba-thaba’i, Ath-Thabarsyi, Quraish Shihab (baca Catatan Pustaka), jadi lebih tepat diberi judul “poligami perspektif beberapa mufassir modern” .

2.  Sejak awal sudah apriori dengan poligami, sehingga pembaca digiring, dengan sejumlah justifikasi, untuk menolak poligami. Pembaca ditakut-takuti tentang sisi buruk poligami, tanpa sedikitpun mengupas sisi maslahah dari kebolehan poligami dengan realitas kehidupan masyarakat hari ini yang lebih melegalkan lokalisasi perzinaan, free sex, budaya permisivisme. Jadi terkesan unfair dalam mengulas topik poligami.

3.  Analisa masalah, yang oleh penulis menolak hukum Islam (baca;poligami) karena praktek poligami selama ini tidak mengikuti aturan. Akan lebih produkti kalau sekiranya yang di-lakukan adalah menga-jarkan bagai-mana berpoligami yang sesuai dengan syari’at. Bukan malah sebaliknya, ketika umat Islam keliru dengan konsep poligami dalam aplikasi, konsep itu sendiri yang kita minta untuk ditinggal-kan. Perbaiki ummat, karena konsep Islam tidak mungkin salah, yang salah adalah umat Islam yang merealisasi konsep tersebut.

4.  Menjadikan realitas wanita Islam hari ini, yang memiliki kecenderungan tidak mau dimadu (baca hal. 50), sebagai alasan menolak poligami merupakan sebuah sikap yang naif. Karena realitas tidak bisa dijadikan alat pembenar untuk membatal-kan ajaran (baca;nilai ideal). Analoginya; kalau realitas orang berat untuk melaksanakan puasa, zakat, meninggalkan riba, dan seterusnya. Apakah semua aturan tersebut mesti ditolak?

5.  Pertanyaan lain yang patut ditanyakan, kendati terkesan menggugat, adalah untuk apa Allah Swt. menurunkan sebuah syari’at kalau memang dari awal sudah dipastikan tidak mampu dilaksanakan?

6.  Secara fitrah, yang sesuai dengan sunatullah, adanya konsep poligami justeru menjadi solusi yang aman agar suami tidak terjebak dalam perseling-kuhan (baca;zina). Karena perempuan mengalami masa-masa–haidh dan nifas–yang menyebabkan suami tidak dapat menggaulinya.

7.  Realitas hari ini jumlah perempuan di dunia lebih banyak dari laki-laki. Dengan demikian, kalau poligami tidak dibolehkan,  terhadap perempuan yang tidak mendapat jatah suami hanya ada tiga pilihan; tidak kawin seumur hidup, menjadi pelacur (wanita simpanan atau sebagai lain-lain yang negatif) atau menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat yang sah. Tidak ada alternatif keempat.  Dari ketiga alternatif ini, sekiranya ditanyakan kepada orang yang sedikit saja dapat berfikir jernih (semoga penulis juga termasuk dalam orang yang berfikiran jernih) akan menjawab menjadi isteri kedua, ketiga, keempat yang sah jauh lebih terhormat. Sekiranya pun ketiga alternatif tersebut merusak (baca;melahirkan mafsadah) bagi kehidupan perempuan,  maka yang lebih sedikit mafsadahnya adalah menjadi isteri yang sah, apakah isteri kedua, ketiga atau keempat.  

8.  Sekali lagi ditegaskan, hukum tidak bisa dihapuskan disebabkan ada seba-gian orang yang melanggarnya.

 

 

ª Penulis Buku Pandangan Islam Tentang Poligami, diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999.

DDII ACEH KERJASAMA DENGAN BAITUL MAL

dan dilanjutkan oleh para sahabat, sampai dengan sekarang dan Insya Allah sampai masa akan datang. Orang-orang yang masuk Islam dengan proses ini sering disebut dengan mu’allaf, walaupun para ahli berbeda dalam memahami makna mu’allaf, khususnya ketika membahas hak penerimaan zakat bagi mereka. Apakah pada saat Islam sudah kuat masih ada istilah mu’allaf yang perlu diberikan zakat agar mereka tertarik dan atau tidak berpotensi mengganggu da’wah Islam? Namun persoalan yang ingin ditangani sekarang bukan pada hal tersebut, tetapi lebih pada proses follow up setelah seseorang menjadi mu’allaf.

Persoalan yang muncul sekarang adalah pasca seseorang memeluk Islam (setelah proses pensyahadatan) berbeda dengan yang terjadi pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat. Di mana mereka langsung mendapat bimbingan dan pengajaran tentang ajaran Islam secara bertahap. Saat ini para mu’allaf tidak menjalani proses yang cukup untuk pemahaman Islam, dan yang menyedihkan sering mereka dibekali satu lembar surat dari pihak berwenang yang menerangkan mereka sebagai mu’allaf dan selanjutnya mereka menjadi “pengemis”. Situasi ini diperparah lagi oleh realita bahwa mayoritas mu’allaf di Aceh adalah kelompok masyarakat pinggiran, baik dari segi status sosial, latar belakang pendidikan dan keluarga.

 Kendati sudah beberapa tahun berlakunya syari’at Islam di Provinsi Aceh, sampai sekarang belum ada sebuah gerakan, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yang secara permanen dan profesional menangani pembinaan mu’allaf. Kegiatan yang dilakukan sering insidental dan temporer, tanpa proses keberlanjutan.

 Menyikapi Kondisi ini Dewan Da’wah Aceh bekerjasama dengan Baitul Mal Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan mu’allaf secara berkesinambungan, yang untuk tahap awal berupa pembinaan pemahaman Islam, khususnya Aqidah dan ibadah praktis sehari-hari. Selanjutnya akan dilakukan proses pemberdayaan menyangkut kesejahteraan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kegiatan pembekalan ini difasilitasi langsung oleh Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, Dr. Muhammad AR, M.Ed, Sayed Azhar dan Saifullah, Lc dari Dewan Da’wah Aceh.

 Lokasi yang dibina adalah di Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Kecamatan Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris pada tanggal 13 Juni 2010, yang diikuti 31 orang mullaf. Kegiatan ini merupakan serangkaian dari acara pelantikan pengurus daerah Dewan Da’wah Aceh singkil dan Daurah Duat tentang Ghazwul Fikri.

Selain itu, pembekalan syaraiat Islam untuk muallaf juga dilakukan di Kota Subulussalam, pada tanggal 14 Juni 2010, yang dikuti oleh 25 muallaf. Kepala Dinas Syariat Islam yang hadir dan membuka acara ini menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Dewan Da’wah Aceh ini, dan berharap ke depan terus melakukan hal serupa dan pihaknya juga siap bekerja sama melalui program yang diusulkan ke dinas syariat Islam Subulussalam.

Pihak Baitul Mal Provinsi Aceh selaku mitra kerjasama dalam pembinaan muallaf, yang menyediakan dana untuk pengadaan buku-buku bacaan, juga mempercayakan Dewan Da’wah Aceh memfasilitasi rekruitmen anak-anak muallaf untuk diberikan beasiswa yang langsung dikirim ke rekening mereka masing-masing selama setahun, dengan jumlah 100 ribu rupiah perbulan.

 Beasiswa ini diberikan kepada anak muallaf yang masih sekolah, dari keluarga kurang mampu dan orang tuanya menjadi muallaf belum lebih dari dua tahun, demikian kriteria yang ditetapkan oleh Badan Baitul Mal Provinsi Aceh.

 Dengan kegiatan pembekalan dan beasiswa ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang komprehensif tentang Dienul Islam bagi para mu’allaf, khususnya berkaitan dengan aqidah dan ibadah, menghilangkan citra negatif yang selama ini ada, seolah-olah tidak ada beda antara sebelum mereka menjadi muslim dengan sesudah masuk Islam, dan menjawab kebutuhan para mu’allaf sendiri sebagai langkah awal belajar Islam dan proses pemberdayaan kesejahteraan keluarganya.

Guna tercapainya tujuan yang diharapkan, Kegiatan ini akan ditindak-lanjuti dengan pembinaan rutin para muallaf oleh pengurus daerah Dewan Da’wah, baik di Aceh Singkil Maupun di Subulussalam. Kecuali itu, pihak pengurus wilayah Dewan Da’wah Aceh juga akan melakukan koordinasi yang efektif dengan semua pihak, serta evaluasi dan monitoring yang ketat untuk terlaksananya program ini.

Dialog Keislaman Membedah Kriteria Aliran Sesat dan Ikhtilafiyah

Namun demikian, di tengah keragaman pendapat yang disebabkan perbedaan pemahaman dan metodologi yang mereka (baca:imam mujtahid) gunakan tidak menyebabkan mereka dan pengikutnya melakukan kekerasan dan menganggap kelompok yang berbeda faham sebagai lawan/musuh atau menuduh sesat.آ 

Suasana di atas berubah sepeninggal para imamآ mujtahid, dengan munculnya para muqallid (pengikut dan pembela) imam mujtahid secara berlebihan dan menjurus kepada fanatisme mazhab. Mereka tidak lagi melakukan ijtihad, tetapi hanya mensyarah (memberi penjelasan) dan melakukan hasyiyah (rincian-rincian) terhadap hasil ijtihad imam empat, yang dalam proses tersebut tidak jarang mereka sering berlebihan dalam membela dan mempertahankanآ  (mazhab) yang dianutnya.آ 

Hal yang sama berlaku juga di Aceh, dimanaآ  adanya perbedaan pola pemahaman dan praktek ibadah di Aceh telah melahirkan ’keangkuhanâ€‌ sektoral dan merasa memiliki otoritas dalam pengamalan agama, sehingga yang berbeda dengan mereka dicap sesat.آ آ 

Menyimak banyak hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh berkenaan dengan pemahaman keislaman dan pelaksanaan ibadah seperti yang terjadi di masjid Baitul A’la lilmujahidin Beureunuen 1998, di sana telah terjadi pemukulan, pembakaran dan penghinaan oleh sejumlah massa terhadap jama’ah shalat Jum’at dan anggota pengajian Ustadz Faisal Hasan Sufi. Kemudian berlanjut dengan pembakaran dan perampasan aset Baitul Qiradh milik Yayasan Ra’yatis Sunnah (milik Ustadz Faisal) di Pasar Beureunuen dan pemukulan serta pembakaran sepeda motor pengurus yayasan tersebut di depan Baitul Qiradh. Aksi anarkis tersebut berakhir setelah membakar Dayah Ra’yatis Sunnah di Gampong Musa Kecamatan Lueng Putu Kabupaten Pidie (sekarang Pidie Jaya). Kejadian ini dipicu oleh adanya tuduhan sesat, dan malah ustadz Faisalآ  diklaim sebagai misionaris Kristen oleh kelompok masyarakat yang berbeda pemahaman dengannya dalamآ  beberapa persoalan ibadah. Berikutnya tuduhan â€‌aliran sesatâ€‌ terhadap jamaah pengajian di Simpang Ulim Aceh Timur. Hal hampir sama juga terjadi di Lamno, 28 Maret 2008 menyangkut kasus penggerebekan, pemukulan dan pengrusakan panti asuhan al-Abbasi di Dusun Meulha, Desa Gle Putoh, Kecamatan Jaya dan pengasuhnya oleh segerombolan massa dengan alasan pengasuh panti sesat.آ آ 

Menyimak sederetan kasus kekerasan dan kesewenang-wenangan dari kelompok masyarakat lantaran berbeda pemahaman dan tata cara pelaksanaan beberapa praktek ibadah serta ada indikasi akan terulang lagi kasus-kasus serupa serta klaim sesat yang tidak pada tempatnya, karena dari 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Litbang MUI Pusat–Mengingkari rukun iman dan rukun Islam, Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar`i (Alquran dan as-sunah), Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran, Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran, Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir, Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i—tidak satupun terpenuhi, maka Untuk maksud itu Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Islamiah Indonesia (DDII) Provinsi NAD menggelar satu dialog tetang membedah Kriteria Aliran Sesat dan Ikhtilafiyahآ 

Tujuan Dialog

1.آ آ آ آ آ آ  Memberi penjelasan tentang mana yang menjadi aliran sesat dan mana persoalan perbedaan pendapat (ikhtilafiyah).

2.آ آ آ آ آ آ  Membedah kriteria aliran sesat, baik dari MUI maupun dari MPU NAD.

3.آ آ آ آ آ آ  Menyamakan sikap dalam menghadapi aliran sesat.آ 

Hasil yang diharapkan

Dengan dialog ini diharapkan akan diketahui mana pemahaman dan praktek ibadah yang masuk aliran sesat dan manaآ  yang sekedar perbedaan pendapat sehingga pada saatnya nanti akan hilang sikap sembarangan dalam â€‌menuduhâ€‌ seseorang atau satu kelompok sesat hanya didasarkan pada perbedaan-perbedaan pemahaman dan praktek ibadah yang berbeda dengan diri atau kelompoknya.

Peserta

Dialog ini akan diikuti oleh sekitar 50 peserta terdiri dari unsur:

1.آ آ آ آ آ آ  Internal Dewan Da’wah

2.آ آ آ آ آ آ  Ormas-Ormas Islam di NAD

3.آ آ آ آ آ آ  lembaga-Lembaga Da’wah

4.آ آ آ آ آ آ  Organisasi Kemahasiswaanآ 

Waktu dan Tempat

Jum’at, 1 Agustus 2008 jam 14.00 (selesai shalat jum’at)) hingga selesai di Mushalla Asrama Haji Banda Acehآ 

Pelaksana

Dialog ini diorganisir dan dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Dewan Da’wah NADآ Banda Aceh, آ آ آ  28 Rajab 1429 Hآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 

31 juli 2008آ  Mآ آ آ آ آ 

Pelaksana,آ 

Said Azharآ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ 

koordinatorآ آ 

آ 

Pengurus Wilayah Dewan Da’wah Islamiah Indonesiaآ  Provinsi NADآ 

آ 

آ 

Dakwah Kepada Masyarakat Yang Belainan Agama Dan Budaya

Dengan cara ini dakwah kepada non-muslim tidak diarahkan untuk memaksa mereka memeluk Islam. Tetapi membawa mereka kepada pemahaman yang benar tentang Islam, sehingga mereka tertarik kepada Islam, bahwa dengan sukarela memasuki Islam.

 Prinsip Tadarruj, adalah upaya dalam menerapkan syariat Islam secara pelan-pelan dan tidak sekaligus, agar mereka yang telah masuk Islam tidak merasa berat dengan agama barunya tersebut.

 Prinsip Akhlaqul Karimah, adalah upaya memperlihatkan keindahan Islam kepada bukan Islam agar mereka tersentuh jiwanya dan mau mengikuti pentunjuk Allah. Prinsip ini pada dasarnya adalah pripsim propesional dimana didalam terkandung nilai-nilai universal seperti jujur, amanah, santun, tidak meminta-minta dan sebagainya.

 Prinsip Hurriyah, adalah upaya berpikir kreatif dan bebas sesuai dengan nilai-nilai Islami, sehinggga dapat mencerdaskan pemikiran masyarakat. Berpikir bebas tanpa paksaan ini agar kalangan non muslim tidak merasa tertipu dan adanya rekayasa dalam dakwah Islam. Maka masyarakat non muslim jika mau masuk agama Islam murni atas kehendaknya sendiri bukan paksaan atau intimidasi dari pihak tertentu. Prinsip inilah yang membuat Islam bertahan lama di sebuah negara.

 Prinsip Tasamuh, adalah upaya kedewasaan bermasyarakat agar saling menghormati, menghargai sesama, prinsip ini merupakan sebuah keluasan berpendapat dan bijak menghargai prinsip dari agama yang lain, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam propokasi murahan.

 

Untuk berdakwak kepada masyarakat yang berlainan budaya hendaknya dilakukan dengan pendekatan dakwah kultural, yakni kegiatan dakwah dengan memperhatikan, memperhitungkan dan memanfaatkan adat-istiadat, seni, dan budaya loka, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam proses menuju kehidupan Islami.

            Munculnya konsep dakwah kultural merupakan untuk mengembangkan sayap dakwahnya menyentuh ke seluruh lapisan umat Islam yang beragam sosial kulturalnya. Sehingga dengan dakwah kultural, organasasi dakwah dapat memahami pluralitas budaya, sehingga dakwah yang ditujukan kepada mereka dilakukan dengan dialog kultural, sehingga akan mengurangi benturan-benturan yang selama ini dipandang kurang menguntungkan, tetapi tetap berpegang pada prinsip pemurnian (salafiyyah) dan pembaharuan (tajdidiyah). Dengan demikian, dakwah kultural sebenarnya akan mengokohkan prinsip-prinsip dakwah dan amar makruf nahi munkar yang bertumpu pada tiga prinsip Tabsyir, Islah dan Tajdid.

            Dari prisip dakwah di atas, dakwah dapat mengembangkan diri dan dapat mengembangkan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, yaitu memberikan bekal sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan kehidupan masyarakat, dengan memasukkan prinsip-prinsip kehidupan Islami. Sehingga mereka dapat tidak tertinggal dengan masyarakat lain baik dalam sisi kemoderenan atau keagamaa. Kepentingan dan kecenderungan hidup masyarakat tersebut dapat terbimbing melalui nilai-nilai ajaran Islam.

 

DEWAN DA’WAH ACEH GELAR DIALOG SEHARI

Khusus dalam konteks Ke-Acehan, sejak mulai terbentuk kepengurusan Dewan Da’wah pada Tahun 1991 sampai dengan sekarang juga telah memberi kontribusi dalam perjuangan Islam dan ummatnya di Aceh. Menyikapi kondisi terakhir di Aceh dengan era keterbukaan pasca tsunami, di samping positifnya rehab dan rekons, telah menimbulkan berbagai efek negatif—pergeseran nilai, pola pikir, tatanan sosial, akhlak dll– sebagai efek samping rehab rekons dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Untuk itu, guna melacak akar sejarah masa lalu dan prediksi masa depan Aceh, Dewan Da’wah NAD menggelar Dialog Sehari pada tanggal 10 Maret 2007 dengan tema “ Masa Depan Aceh Perspektif Syari’at Islam”. Dialog yang diikuti oleh sekitar 30 peserta dari berbagai elemen dan kalangan internal Dewan Da’wah dibahani oleh tiga pemateri, masing-masing Ghazali Abbas Adan, Ustadz Faisal Hasan Sufi dan Hasanuddin Yusuf Adan. 

Dialog yang rencana berlangsung di Metting Room Dewan Da’wah NAD di Kawasan Jeulingke Depan Mesjid Polda NAD diakhiri dengan pembahasan kepanitiaan Musyawarah Wilayah ke-2 Dewan da’wah NAD, mengingat kepengurusan di bawah komando Drs. Muhammad AR, M.Ed sudah berakhir masanya. Diharapkan dalam waktu dekat akan terbentuk kepengurusan baru guna melanjutkan tugas da’wah yang semakin berat, demikian lapor Ustadz Samir Abdullah selaku Organizing Committee dialog sehari.   

 

KRISTENISASI/MISIONARIS; Realitas dan Solusinya

Untuk itu bermacam cara dilakukan agar dapat mengeluarkan ummat Islam dari keyakinan dan agamanya,mulai dari cara-cara halus, bujuk rayu sampai cara-cara kasar melalui intimidasi dan kekerasan. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, kegiatan misionaris kristen telah berlangsung lama kendati tidak menyeluruh dan lebih fokus di daerah-daerah  perbatasan.           

Kegiatan misionaris ini kembali semarak setelah musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di mana Aceh menjadi daerah yang sangat terbuka untuk didatangi oleh berbagai warga negara dengan beragam agama.Peristiwa dahsyat  yang  menimpa masyarakat Aceh tersebut, ternyata telah menimbulkan rasa simpatik masyarakat baik yang berasal dari dalam negeri, maupun masyarakat luar negeri (internasional). Berbagai bantuan mengalir  ke Aceh, terutama masa-masa tanggap darurat (emergency), dan sampai hari ini upaya membantu  Aceh melalui donor, NGO dan LSM lokal terus berlanjut. Bantuan berupa makanan, pakaian, perumahan, sarana produksi, bantuan ekonomi, rumah ibadah dan bantuan-bantuan lain merupakan simpatik kemanusiaan dan bentuk kepedulian terhadap penderitaan masyarakat Aceh. 

Bantuan yang diberikan oleh masyarakat internasional dan nasional kepada masyarakat Aceh, sejak masa emergency sampai hari ini, sudah sepatutnya dihargai dengan ucapan terima kasih. Jika, bantuan-bantuan yang diberikan didasarkan pada niat yang tulus untuk peduli sesama umat manusia yang ditimpa musibah dan bukan ada  maksud lain dibalik pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Akhir-akhir ini banyak ditemukan kegiatan NGO, LSM dan donor dalam  penyaluran bantuannya terindikasi adanya usaha-usaha yang mengarahkan pada pendangkalan aqidah bagi anak-anak dan masyarakat Aceh. Ditemukannya Injil dalam bahasa Aceh yang sudah beredar di sebagian barak, adanya do’a-do’a makbul yang bercampur antara do’a dalam ajaran Islam dengan do’a dalam ajaran Kristen, pengobatan ala Kristen, mendirikan bangunan liar untuk tempat ibadah agama tertentu, ditemukannya simbol-simbol Kristen pada kardus makanan, peralatan mandi, pakaian (mukena), dan pada pamplet tertentu, jelas mengarah kepada upaya pendangkalan aqidah Islamiyah dan pemurtadan bagi anak-anak dan masyarakat Aceh.

Kegiatan semacam ini tentu sangat bertentangan  dengan ajaran Islam,  kultur masyarakat Aceh, dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Falsafah negara Pancasila, mengamanatkan bahwa  sesama pemeluk agama harus saling hormat menghormati dan hargai-menghargai. Amanah ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang melarang menyebarkan agama kepada pemeluk yang sudah beragama. Kegiatan yang meresahkan masyarakat ini akhirnya direspon dan ditindak lanjuti oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) dengan  membetuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pendangkalan Aqidah, dengan SK  No. 23/KEP/BP-BRR/II/2006. Tim ini bertugas  untuk melakukan investigasi, pembinaan, dan pengawasan, analisa dan merumuskan laporan tentang kegiatan atau usaha-usaha yang mengarah kepada pendangkalan aqidah Islamiyah, untuk mendapatkan solusi dan penanganan yang tepat demi penyelamatan aqidah rakyat Aceh.

Landasan Yuridis Penyiaran Agama, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bantuan Luar Negeri           

Dalam kaitan dengan kehidupan umat beragama di Indonesia, negara mengakui adanya keragaman agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Agama yang diakui sebagai agama resmi bagi warga negara Indonesia adalah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha, dimana diharapkan semua umatnya dapat hidup rukun, saling menghormati dan menghargai, tidak saling menipu dan mengganggu.           

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Penegasan konstitusi ini mengharuskan setiap warga negara untuk hormat– menghormati dan hargai–menghargai terhadap agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan warganya untuk menganut agama tertentu sesuai dengan keyakinannya masing-masing.           

Adanya jaminan konstitusi terhadap keaneka-ragaman agama dan jaminan untuk menganut agama yang sesuai dengan keyakinan masing-masing memberikan beberapa pengertian. Pertama, adanya kewajiban setiap warga negara untuk menghormati dan menghargai keyakinan (aqidah) agama yang dianut oleh warga negara yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang lain. Oleh karenanya, setiap penganut agama berkewajiban untuk memperkuat keyakinan agamanya dan melindungi dari rongrongan pihak manapun.           

Kedua, adanya kewajiban menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh penganut berdasarkan agamanya itu. Hal ini bermakna tidak boleh adanya upaya-upaya untuk menghambat dan mengganggu pelaksanaan ibadah oleh setiap penganut agama. Ketiga, makna menghormati agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara, termasuk di dalamnya tidak melakukan upaya-upaya pendangkalan aqidah dan pemurtadan seseorang dari agamanya. Oleh karena itu, kegiatan–kegiatan yang mengarah kepada pendangkalan aqidah bagi korban tsunami di Aceh yang dilakukan oleh kelompok tertentu dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.           

Dalam kandungan makna Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang ditindak lanjuti oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui kebijakan program hubungan antar umat beragama, hubungan interen umat beragama dan hubungan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri yang dituangkan dalam berbagai keputusannya.[1] menjelaskan beberapa hal. Pertama, dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama tidak boleh dilakukan upaya-upaya pemaksaan agama atau upaya-upaya yang menarik dan mengarahkan seseorang untuk keluar dari agamanya. Kedua, penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara; menggunakan bujukan, pemberian barang bantuan, pengobatan dan bentuk-bentuk pemberian lainnya, menyebarkan pamplet, majalah, buletin, buku-buku dan bentuk-bentuk barang cetakan lainnya kepada orang yang telah memeluk agama, melakukan kunjungan ke rumah-rumah umat yang telah memeluk agama. Ketiga, pemerintah berkewajiban untuk memantau dan mengawasi kegiatan keagamaan termasuk pelaksanaan ibadah, sehingga akan tercipta kerukunan antar umat beragama. Keempat, pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk penguatan dalam bidang aqidah, sehingga kehidupan umat beragama akan semakin baik dan kokoh.            

Kecuali aturan hukum di atas, hubungan kehidupan keagamaan di Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tidak dibenarkan melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan cara melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu.[2]           

Merujuk kepada kebijakan Menteri Agama tersebut dan KUHP, maka kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pendangkalan aqidah masyarakat muslim, khususnya  korban tsunami di Aceh yang dilakukan oleh lembaga maupun perorangan dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang kehidupan keagamaan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang kehidupan keagamaan bertujuan untuk menciptakan dan menjaga kestabilan dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, jika ditemukan kegiatan atau usaha yang mengarah kepada pendangkalan aqidah dan pemurtadan, sehingga dapat meresahkan masyarakat maka kegiatan tersebut harus dihentikan oleh aparat yang berwenang dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kristenisasi di Aceh  Dalam Lintasan Sejarah

Agama Islam bagi masyarakat Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Islam telah dijadikan pandangan hidup (way of life) dan norma yang mengatur seluruh perilaku kehidupan masyarakat Aceh. Orang Aceh identik dengan muslim, dan sebaliknya muslim identik dengan masyarakat Aceh. Hubungan erat  masyarakat Aceh dengan agama Islam dapat dideskripsikan dari sejarah masuknya Islam ke nusantara.           

Agama Islam pertama menapakkan kakinya di Pasai – Aceh, yang dibawa oleh pedagang yang berasal dari India dan Arab. Islam yang disampaikan oleh pedagang kepada msyarakat Aceh melalui jalur akulturasi, sehingga tidak ada penolakan dan dinyatakan menyatu dengan perilaku kehidupan masyarakat Aceh. Pada masa awal masuk Islam ke Aceh, Islam belum menjadi kekuatan politik tetapi diyakini oleh masyarakat sebagai agama yang menuntun umatnya ke jalan yang benar. Islam baru menjelma sebagai kekuatan politik ketika Raja Pasai yaitu Meurah Silu masuk Islam dan dinyatakan Kerajaan Samudera pasai sebagai Kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara.           

Penyatuan Islam dengan kehidupan masyarakat Aceh berlangsung cukup lama sampai terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam. Islam sebagai kekuatan poliltik mulai berakhir dengan jatuhnya kerajaan Aceh Darussalam dan muncunya kolonial Belanda. Meskipun demikian, masyarakat Aceh masih tetap berpegang teguh dengan keyakinan aqidah islamiyahnya. Pada masa kolonial Belanda upaya-upaya merongrong keyakinan dan aqidah masyarakat Aceh terus menerus dilakukan. Hadirnya Snouck Hugronje di Aceh yang membawa misi politik Islam menandakan adanya kegiatan menjauhkan masyarakat Aceh dengan keyakinan agamanya. Namun, upaya tersebut sia-sia dan tidak menuai hasil apapun di Aceh. Masyarakat Aceh tetap istiqamah terhadap aqidah islamiyah.           

Upaya merongrong aqidah islamiyah masyarakat Aceh sudah mulai terasa kembali terutama pasca gempa dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004. Upaya tersebut ditempuh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui bantuan kemanusiaan. Tsunami memang telah meluluh-lantakkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh, namun persoalan aqidah merupakan persoalan yang sensitif dan harga mati bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kegiatan pendangkalan aqidah yang diduga terjadi selama ini cukup meresahkan kehidupan masyaraka Aceh. Akibatnya, ketentraman dan keamanan yang sudah tercipta selama ini merasa terusik. Bila hal ini tidak tertangani oleh aparat yang berwenang dikhawatirkan akan terjadi ketidak-harmonisan kehidupan antara umat beragama yang sudah terjalin cukup baik selama ini.Gerilya salib dalam lintasan sejarah[3], tidak hanya dilakukan lewat pemurtadan. Di era kolinialisme kuno, penyebaran salib dilakukan berbarengan dengan perampokan negeri-negeri kaya di Selatan, penjajahan, dan pembunuhan, yang selama ini dikenal dengan istilah 3G (Gold, Glory, and Gospel). Ketiganya dilakukan bersamaan, sehingga tidak mudah menilai apakah kedatangan penjajah Eropa di negeri-negeri kaya di Selatan itu bermotif politik, ekonomi, atau semangat penyebaran agama. Di seluruh dunia, penyebaran salib senantiasa dilakukan berdarah darah. Pidato Theo Syafei di Kupang beberapa tahun lalu sebelum pecah kerusuhan agama di Maluku membenarkan hal ini. Ironisnya, perampokan ini direstui oleh Paus seperti yang tertuang dalam perjanjian Tordesillas yang seenaknya membagi bola Dunia menjadi dua kavling sasaran perampokan, satu kavling diserahkan untuk Spanyol dan lainnya untuk Portugis. Tentu saja, negeri-negeri Kristen Eropa (Christendom ) tidak dimasukkan dalam target ini.Di dalam laci kerja dari setiap kaum imperialis, baik bersifat kuno ataupun yang sudah bersifat modern, selalu tersimpan dengan baik rencana pengkristenan dan ketimuran,”[4]        

Walau dianggap sebagai yang terkuat dalam armada laut saat itu, namun armada salib Portugis menemui kegagalan besar di Aceh. Bahkan, Aceh Darussalam berhasil memukul mundur dan mengejar armada kafir ini hingga berhasil membunuh sejumlah petinggi militernya. Nanggroe Aceh Darussalam merupakan benteng Islam terkuat di seluruh Nusantara. Dari ujung Utara pulau Sumatra inilah cahaya Islam datang dari Mekkah dan kemudian diteruskan ke seluruh bumi persada Nusantara, sebab itu Aceh hingga kini dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah.Dalam hal menghadapi upaya penyebaran salib, Aceh memiliki pengalaman berabad-abad lamanya. Mulai dari kedatangan armada salib Portugis di selat Malaka tahun 1511, kelicikan VOC Belanda, kecongkakan bala tentara Dai Nippon yang di mata rakyat Aceh adalah kaum kafir penyembah berhala matahari, dan yang ironis menghadapi konspirasi pemerintahan bangsanya sendiri yang selama puluhan tahun secara halus maupun kasar berupaya menghancurkan eksistensi muslim Aceh dan memutuskan urat nadi rakyat Aceh yakni Islam. Terlebih, di bawah rezim Orde Baru di mana seluruh daerah di Nusantara hendak dijadikan ”Majapahit”. Semua itu dihadapi rakyat Aceh dengan gagah berani, giat, dan tabah. Cobaan demi cobaan terus berlangsung berabad-abad lamanya, dan itu semua malah membuat rakya Aceh begitu kokoh dan kuat. Ada kalimat dari orang bijak berkata,” semak paling kuat adalah semak yang tumbuh di cadas yang paling keras.” Dan inilah rakyat Aceh.           

Walau menghadapi cobaan dan fitnah bertubi-tubi, Aceh tetap berdiri kokoh. Dalam peta dunia penyebaran misi salib, wilayah Aceh diberi tanda hitam yang sangat pekat, menandakan wilayah tersebut merupakan daerah yang amat sangat sulit dijangkau Injil. Namun demikian, misi penyebaran salib untuk Aceh dari waktu ke waktu terus diupayakan. Mereka terus menunggu sasarannya hingga kondisi memungkinkan mereka bergerak dengan leluasa, demikianlah sikap para penginjil terhadap Aceh. Berabad-abad lamanya mereka menunggu momentum yang dianggap tepat untuk bisa masuk ke Aceh. Selama itu juga, dengan cara halus dan kasar, mereka terus memerangi dan melemahkan muslim Aceh agar bisa dijauhkan dari Islam yang kaffah. Usaha missionaris dalam melakukan kristenisasi di Aceh telah mengalami masa yang panjang dimulai pada masa penjajahan Belanda. Kaum kolonial memberi dukungan kuat kepada para missionaris. Karena bila rakyat Indonesia memeluk agama Kristen itu akan memperkuat cengkraman penjajahan kolonial Belanda di Nusantara dan perlawanan bumi putra pasti akan mengendor dan segala program penjajahan akan berjalan dengan mulus. Namun upaya itu terus menerus gagal karena keislaman rakyat Aceh sangat kuat. Mereka sangat benci kepada kaum penjajah ( kafir ). Semua gereja yang dibangun Belanda di Aceh ditempatkan di pusat-pusat konsentrasi tentara ( asrama-asrama militer Belanda ).           

Pada masa kemerdekaan usaha missionaris secara rahasia tetap berjalan sebagaimana hebohnya kasus Singkil dan Pulau Banyak. Pada awal tahun 1962.  Di mana  tanah –tanah yang kosong dekat perkampungan kaum muslimin dibangun gereja-gereja kecil  sebagai siasat untuk menguasai tanah. Namun pada akhirnya masyarakat marah dan menghancurkan semua geraja-gereja kecil itu, sebelum sempat diselesaikan oleh Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo waktu itu (Tgk H. Muhammad Dawud Beureu-eh), yang berencana berkunjung ke daerah tersebut.           

Pada tahun 1967 terjadi kehebohan di kota Bakti Pidie karena diadakan upacara gereja besar-besaran di SMP kota Bakti yang dihadiri oleh umat Kristen seluruh Aceh, sementara  penduduk tetap di kota Bakti 100 % beragama Islam marah besar dengan kegiatan tersebut, yang katanya didalangi oleh pihak-pihak  yang memiliki kekuasaan, namun tidak sempat melahirkan tindakan anarkis disebabkan kedatangan Tim Dakwah Mahasiswa IAIN Ar-Raniry yang dapat meredam amarah masyarakat.           

Pada tahun 1976,  Missionaris Simamora[5] secara  meyakinkan menjelaskan bahwa umat Kristen akan mengembangkan misinya di Aceh melalui tiga penjuru; Singkil, Aceh Tenggara dan Sabang. Telah di cetak 100.000 Injil dalam bahasa Aceh akan di sebarkan di Aceh secara meluas. Tahun 1982 heboh Cot Girek Aceh Utara, Pendeta John dari Banda Aceh menjanjikan bantuan bibit tanam-tanaman, peralatan pertanian dan uang Rp 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah) bagi mereka yang mau mengikuti Yesus Kristus. Pertemuan besar Umat Kristen di Cot Girek dan merekomendasikan Cot Girek sebagai pusat untuk penyebaran Kristen di Aceh. Hanya saja rencana ini dapat diketahui oleh kepala kampung Cot Girek Abdullah Hasan dan menyampaikan hal tersebut pada masyarakat, dengan amarah yang sangat, masyarakat meroboh balai tempat pertemuan mereka.            

April 2004 heboh kasus di Sabang, di mana umat Kristen sebagai umat minoritas, ingin membangun gereja besar di Sabang yang seimbang Mesjid Agung. Rencana ini gagal karena pemerintah dan pemuka masyarakat Sabang serta ulama segera meredam keinginan yang sangat menggelisahkan masyarakat Sabang. Kekurang berhasilan, kalau tidak dikatakan gagal, upaya kristenisasi pada masa-masa yang lampau di Aceh telah menyebabkan mereka menanti-nanti saat yang tepat untuk berhasil dengan mudah menjalankan misinya di Aceh. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Ahad pagi, 26 Desember 2004, gelombang Tsunami menghempas Aceh dan sekitarnya. Ratusan ribu Muslim Aceh meninggal seketika, ratusan ribu anak terenggut masa depannya. Akibat tragedi kemanusiaan terbesar abad ini, Aceh bagaikan bumi tanpa tuan. Hanya masjid-masjid, rumah Allah, yang masih tetap berdiri tegak mengawal bumi Serambi Mekkah. Dunia bersedih, namun yang sulit dicerna akal sehat, di tengah kesedihan itu ternyata ada yang tersenyum. Di tengah lautan kesengsaraan, ternyata ada yang tertawa gembira. Entah harus diterangkan dengan logika apa, mereka-“para penginjil”-beranggapan bahwa tragedi kemanusiaan terbesar abad ini merupakan cara Tuhan untuk membuka pintu Aceh dan daerah-daerah lainya bagi misi penyebaran salib. Presiden Gospel for Asia (GFA) K.P. Yohannan dalam Philadelphia Inquirer seperti dikuti situs www.news-leader.com pada tanggal 10 Januari 2005 tanpa rasa bersalah menyatakan,” Bencana ini merupakan salah satu kesempatan terbesar Tuhan yang diberikan pada kami untuk berbagi cinta-Nya dengan orang –orang itu.”Koordinator Sauthern Baptist, Pat Julian Robertson yang amat anti Islam juga mengatakan, tsunami telah menyediakan kesempatan fenomenal bagi para penginjil untuk menyebarkan misi Yesus bagi Muslim Aceh dan sekirtarnya. Pat Robertson, salah seorang penginjil fundamentalis AS dan anggota Tim Doa Kepresidenan George  W Bush, sangat senang dengan kenyataan ini.Tidak saja GFA, Penginjil Vernon Brewer yang menjadi pimpinan dari World Help, sebuah organisasi missionaris yang berpangkalan di Virginia AS, juga menyatakan bahwa dengan adanya bencana tsunami maka daerah-daerah yang tadinya sulit dijangkau penginjil kini terbuka lebar.” Di masa normal, Banda Aceh tidak begitu mudah bagi orang asing dan juga penyebar agama. Tetapi karena kondisi darurat tak terelakkan, ada gempa tektonik dan tsunami, para penginjil memiliki hak untu masuk dan kesempatan ini digunakan untuk menyebarkan agama mereka,” demikian Brewer dalam situs resmi dalam World Help beberapa hari setelah bencana tsunami terjadi.

Solusi

Melihat kondisi riil kegiatan Misionaris/Kristenisasi di Aceh, maka ada beberapa solusi yang perlu ditawarkan, di antaranya:

  1. Diperlukan pengawasan secara terencana dan terpogram terhadap aktivitas NGO & LSM yang menyimpang dari missi kemanusiaan, syari`at Islam, adat dan budaya Aceh.
  2. Diperlukan upaya-upaya yang intensif dalam memantapkan aqidah, peningkatan ibadah, dan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar melalui Lokakarya Peran serta Ormas/OKP Islam dalam pembinaan dan Pengawasan Aqidah Ummat.
  3. Pengiriman da`i/khatib ke berbagai huntara dan lokasi-lokasi yang rawan terhadap pendangkalan aqidah
  4. Penyusunan dan penyebaran buku-buku, brosur-brosur tentang penguatan aqidah.
  5. Mengadakan konseling agama, terutama bagi para korban yang sudah melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam, budaya dan adat-istiadat masyarakat Aceh.
  6. Pelatihan kader-kader da`i, muballigh, guru-guru pengajian.
  7. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap ajaran sempalan/sesat.
  8. Menyusun panduan syari`at bagi orang asing (dalam kaitan dengan antisipasi pendangkalan aqidah).
  9. Melakukan tindakan lanjutan (studi kasus) terhadap lembaga-lembaga tertentu yang terindikasi melakukan upaya-upaya pendangkalan aqidah.
  10. Diminta kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pendirian gereja illegal yang melanggar SKB tiga mentri.


——————————————————————————–

[1]Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 4 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  3 Tahun 1988  Point A (1-2), Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8-9 Tahun 2006 Pasal 13-14 ayat (1-3) Tentang Pendirian Rumah Ibadah.
[2]Pasal 156a KUHP(Jo) Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Pasal 4 (L.N. 1965 No.3), pelanggaran terhadap pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, dan kalau dilakukan oleh sebuah organisasi/aliran maka Presiden setelah mendapat Pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan  Menteri Dalam Negeri dapat membubarkan organisasi tersebut dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. Apabila setelah dinyatakan terlarang dan dibubarkan anggotanya masih melakukan aktivitas tersebut maka anggota pengurus dari organisasi/aliran tersebut dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.
[3]Rizki Ridyasmara dalam buku; Gerilya Salib di Serambi Mekkah dari Zaman Portugis Hingga Paska Tsunami, Pustaka al-Kutsar, 2006, hal. XV-XV
[4]Sebagaimana dikutip oleh Rizki…. dalam; H. Zainal Abidin Ahmad; Ilmu Politik Islam V, Sejarah Islam dan Umatnya, Bulan Bintang, Cet 1, 1979, hal. 168.
[5]Hasil Perbincangan Drs. Tgk. H. A. Rahman Kaoy  dengan Simamora di Tanjung Balai Tahun 1976.