Tahan Diri di Medsos untuk Menjaga Ukhuwah

Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam merupakan salah satu sumber utama kekuatan umat muslim sebagai implementasi hablum minannas dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Terwujudnya Ukhuwah Islamiyah merupakan dambaan setiap Muslim. Hanya saja, nilai ukhuwah ini terkadang kerap mengalami permasalahan yang dapat merusaknya.

Misalnya, seseorang yang mengajak berukhuwah, namun sebentar kemudian sudah memancing perseteruan dengan berbagai sikap, perbuatan dan perkataan yang dapat menyakiti sesama‎ muslim akibat tidak mampu menahan diri.

Lebih-lebih di zaman teknologi informasi dan komunikasi serba canggih sekarang ini dengan hadirnya media sosial (medsos) seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp Grup (WAG) yang kerap memunculkan perdebatan akibat merasa paling benar terhadap perbedaan, sikap ego dan saling tuding sesama baik akibat masalah sosial, politik, ekonomi hingga hal-hal khilafiyah dalam beragama sehingga memunculkan perpecahan umat.

Demikian antara lain disampaikan Ustaz Dr. Muhammad AR M.Ed, Ketua Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh, saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh Kupi Luwak Jeulingke, Rabu (29/8) malam.

“Perdebatan-perdebatan yang dapat merusak ukhuwah di tengah umat apalagi karena kurang ilmu dan tidak paham masalah, sangat dilarang dalam Islam. Islam sangat menekankan persaudaraan dan persatuan. Bahkan Islam datang untuk mempersatukan umatnya dengan banyaknya persamaan, bukan untuk berpecah belah terhadap sedikit perbedaan,” ujar Ustaz Muhammad AR.

Menurut Dosen UIN Ar-Raniry ini, media sosial sebagai produk teknologi seharusnya perlu didayagukanan untuk memperkuat ukhuwah, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan muslim.

Namun, pada faktanya, menurut Ustaz Muhammad, seringkali medsos disalahgunakan. Medsos digunakan sebagai ajang untuk saling mencaci, mem-bully, menyebarkan ghibah, fitnah, namimah (mengadu domba), dan permusuhan khususnya di tahun politik

“Akibat salah menggunakan media sosial untuk saling serang, mencaci, mencari-cari kesalahan, banyak diantara kita yang tersakiti dan memunculkan permusuhan, ditambah lagi jarang berjumpa untuk bersilaturrahmi untuk sekadar berjabat tangan,” kata Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) ini.

Untuk itu, Muhammad‎ AR, menyerukan umat Islam, agar memastikan medsos digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan, serta merajut persaudaraan. “Bukan untuk menebar gosip, hoax, fitnah, dan adu domba,” serunya, lantas berpesan agar umat bijak dalam memanfaatkan medsos.

Kalau seseorang menerima informasi apalagi berbau negatif, lanjutnya, harus ada mekanisme tabayyun. Demikian juga kalau mau menyebar informasi. Pastikan informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tepat baik waktu maupun tempatnya.

“Yang tak kalah penting, pastikan bahwa info yang akan kita sebar tidak menyakiti orang lain. Ini penting untuk jadi perhatian, terutama bagi orang tua, jangan sampai kita menciptakan dosa jariyah sepanjang masa di medsos, ” terangnya.

 

Diakuinya, ‎siapa saja bisa menginformasikan apa saja dengan begitu mudah di medsos. Kenyataan seperti ini menuntut kehati-hatian dalam menyikapi suatu informasi. Dengan jejaring sosial Facebook misalnya, siapa saja bisa menuliskan apa saja dan siapa saja bisa membacanya, bahkan berkomentar.

Kemudahan komunikasi mestinya dijadikan wahana penyambung silaturrahim dan pengokoh ukhuwah. Namun, dampak negatif juga belum bisa dihindarkan. Suatu informasi yang kontroversial seringkali menimbulkan perdebatan di dalamnya. Perdebatan di media sosial yang kadang tidak terarah ini sangat merugikan. Tulisan-tulisan yang saling merendahkan pun tak dapat dihindarkan. Masing-masing membela pendapatnya, namun argumentasi yang disampaikan cenderung kepada pembelaan diri, bukan lagi mencari kebenaran.

“Memang, kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Akan tetapi perdebatan tak berujung di sosial media alangkah baiknya dihindari. Sangat kecil manfaatnya dan justru lebih banyak mudharatnya. Bukan ukhuwah yang kita raih, melainkan kebencian dan kedengkian yang kian membara. Jika sudah begini, tinggalkan saja,” tegasnya.

Rasulullah SAW juga berpesan, “Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda”.

Ustaz Muhammad AR juga menyampaikan, ukhuwah juga bisa kuat di tengah umat denga‎n terlaksananya shalat berjamaah lima waktu sehari semalam.

“Jika ada shalat berjamah lima waktu, itu bisa memperkuat ukhuwah di sekitar kita dengan turunnya keberkahan dari Allah kepada penduduk setempat. Yang penting ada shalat berjamaah, Allah akan turunkan rahmat, keamanan negeri dan jauh dari azab bagi orang-orang yang shalat berjamaah,” sebutnya.

Sumber :http://www.kwpsi.org

Mahasiswa Baru ADI Aceh Ikut Mastama

Sebanyak 17 mahasiswa baru Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh mengikuti Masa Ta’aruf Mahasiswa (Mastama) yang dipusatkan di Markaz Dewan Dakwah Aceh, Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar.

Kegiatan yang bertajuk “Menjaring Kader Dakwah yang Profesional untuk Masa Depan Ummat” tersebut berlangsung selama 3 hari, 29-31  Agustus 2018.

Panitia Pelaksana M Reza Adlani, S.Sos mengatakan kegiatan Mastama tersebut bertujuan untuk memperkenalkan program dan sistem perkuliahan serta peraturan yang berlaku di ADI Aceh.

“Selain itu mahasiswa baru akan mendapatkan penjelasan materi-materi yang berkaiatan dengan dunia Islam dan dakwah agar menjadi bekal selama mengikuti perkuliahan,” kata Reza Adlani, Kamis (30/8/2018).

Sementara Direktur ADI Aceh Dr Muhammad AR, M.Ed, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Massa Ta’aruf Mahasiswa (MASTAMA) mengatakan ADI mempunyai misi membantu mengawal pelaksanaan syariat islam dan mengantisipasi pendakalan akidah. Selain itu menyiapkan kader-kader da’i yang mampu menjadi imam dan khatib jum’at yang nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah perbatasan dan pedalaman Aceh.

Ia menambahkan ADI merekrut mahasiswa baru itu dari daerah-daerah yang notabenenya jauh dari dakwah islam dengan harapan nantinya akan menjadi kader penerus dakwah dimasa yg akan datang. Dan mareka semua merupakan hasil seleksi dan verifikasi yang dilakukan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru ADI beberapa waktu yang lalu.

“Dari puluhan yang mendaftar hanya 17 orang yang dinyatakan lulus. Dimana sebagian besar mareka berasal dari daerah perbatasan dan pedalaman Aceh. Diantaranya berasal dari Subulussalam sebanyak 10 orang, Singkil 1 orang, Aceh Jaya 1 orang, Aceh Selatan 1 orang, Aceh Barat Daya 1 orang dan Gayo Lues 2 orang. Dan selama berlajar di ADI Aceh semua biaya kuliah, biaya asrama dan biaya makan digratiskan,”ungkap Dr Muhammad.

Wakil Ketua Dewan Dakwah Aceh ini juga menjelaskan tenaga pengajar di ADI terdiri dari 12 orang yang bergelar doktor dan puluhan master, lulusan dari sejumlah kampus di luar dan dalam negeri.

 

“Masa belajar mareka di ADI ini selama 2 tahun dimana fokus utamanya mampu menghafal al-quran minimal 4 juz, pemantapan bahasa arab dan penguatan akhlaq. Kemudian akan diseleksi kembali untuk melanjutkan kuliah program Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir di Jakarta pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,”tutup Muhammad AR.

ADI Aceh Terima 17 Mahasiswa Baru

 

Banda Aceh (29/8) — Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh tahun ini menerima 17 orang mahasiswa baru, yang terdiri dari 11 dari Kota Subulussalam, 2 orang dari Gayo Lues dan 1 orang dari Kota Fajar, Aceh Selatan, 1 orang dari Aceh Jaya dan 1 orang lagi dari Serdang Balige, Sumatra Utara.

Mereka akan dibina ilmu, ibadah dan karakter mereka di ADI Aceh selama 2 tahun, selanjutnya akan dibina lebih khusus lagi di Jakarta supaya menjadi kader Dakwah kedepannya.

hari ini Rabu (29/8/2018) mereka mulai masuk asrama, yang beralamat di komplek Markaz Dewan Dakwah Aceh, Gampong Rumpet, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.

Dewan Dakwah Aceh Kirim 6 Orang Mahasiswa Perbatasan ke Jakarta

 

Sebanyak 6 orang mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh diberangkatkan ke Jakarta, Minggu (26/8/2018).

ke 6 mahasiswa tersebut berasal dari daerah perbatasan Aceh seperti Aceh Singkil, Subulussalam, Simuelue dan Aceh Tamiang.  Mereka akan melanjutkan kuliah program S-1 Ilmu Dakwah di STID Mohammad Natsir.

Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr. Hasanudin Yusuf Adan, MCL saat pelepasan mahasiswa tersebut menyampaikan, bahwa keenam mahasiswa tersebut sengaja diambil dari daerah perbatasan Aceh, kemudian telah dibina ilmu, ibadah dan karakter mereka di ADI Aceh selama 2 tahun, selanjutnya akan dibina lebih khusus lagi di Jakarta supaya menjadi kader Dakwah kedepannya.

Pesan utama yang disampaikan oleh Hasanudin kepada mahasiswa tersebut agar menjaga nama baik Aceh yang bersyariat Islam, menjaga akhlak dan mengamalkam ilmu yang telah didapat serta gigih dalam belajar.

Secara terpisah Sekretaris ADI Aceh Dr. Abizal, Lc, MA menjelaskan sudah 3 angkatan mahasiswa ADI Aceh diberangkatkan ke Jakarta guna melanjutkan kuliah, ini merupakan angkatan ketiga. Keberangkatan mahasiswa tersebut didampingi oleh Zulfikar SE Wakil Direktur ADI Aceh.

Politik Antara Ibadah dan Jinayah

Oleh: Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

PERKATAAN siyasah selalu diartikan dan disamakan dengan istilah politik dalam dunia ilmu pengetahuan umum. Bedanya kalau politik merupakan satu istilah khusus yang berlaku secara umum untuk seluruh penghuni dunia yang bergerak dalam urusan-urusan kenegaraan.

Sementara siyasah khusus penggunaannya untuk kajian dan penggunaan bagi perpolitikan Islam dan ummat Islam. Demikian gambaran umum penggunaan kedua istilah tersebut yang sudah ma’ruf dan lazim dipahami ummat manusia khususnya ummat Islam.

Sebenarnya dalam khazanah ilmu ke-Islam-an yang bernaung dalam bingkai syari’ah istilah politik yang langsung dibaca dan bermakna politik tidak terdapat dalam sumber-sumber ilmu-ilmu Islam terutama sekali dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis.

Untuk mengimbangi istilah politik para pakar politik Islam bersepakat menggunakan istilah siyasah sebagai pengganti kata politik dalam pemahaman Islam, hal ini selaras dengan satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: kaanat banuu Israaiyla tasuusuhumul anbiyaak. Sehingga hari ini ma’ruflah istilah tersebut sebagai padanan kata yang bermakna politik bagi ummat Islam.

Istilah tersebut tidak aplikatif bagi seluruh ummat manusia sebagaimana populernya istilah politik, ia sangat familiar bagi sebahagian muslim yang berpengetahuan dan tidak menyatu dengan muslim tidak berpendidikan dan non muslim secara keseluruhan. Dari perkataan tasuusuhumul inilah ditarik istilah siyasah yang dalam tashrif ilmu nahu disebutkan saasa – yasuusu – siyaasatan yang mengandung makna mengurus, mengendalikan, mentadbir, mengelola, dan seumpamanya.

Pengertian Siyasah

Kata siyasah ditemukan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi kaanat banuu Israaila tasuusuhumul anbiyaak, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyyun bakdiy wa sayakuunu khulafaa-u fayaktsuruuwna. Artinya: Bani Israil dahulu diperintah oleh para nabi, setiap wafat seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku, yang akan ada adalah khalifah-khalifah yang banyak.

Istilah siyasah atau siyasiyah merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa yang apabila ditashrifkan menjadi saasa-yasuusu-siyaasatan yang memiliki banyak makna seperti; mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.

Dalam pengertian lain kata siyasah dapat bermakna; memimpin memerintah, mengatur, melatih dan memanajemenkan. Ketika dikatakan; sasal qaumu maka maknanya adalah memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan memanajemenkan sesuatu kaum. Siyasah juga memiliki makna pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan.

Perkataan siyasah mengikut ta’rif di atas memiliki persamaan dengan pengertian politik yang digunakan oleh penduduk dunia sampai hari ini. Kalau politik selalu terkait dan dikaitkan dengan pengurusan negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan luar negeri maka pengertian siyasah juga mengandung makna serupa.

Barangkali itulah sebabnya maka para pakar politik khususnya pakar politik Islam menyepakati istilah siyasah berposisi sama dengan istilah politik. Walaupun di sana sini terdapat perbedaan yang sangat mengkristal antara siyasah dengan politik karena haluan dan bidang garapnya sangat berbeda.

Politik itu sering dan selalu digunakan oleh penghuni dunia dari berbagai bangsa dan suku, dari berbagai penganut agama, dan dari berbagai jenis bahasa untuk menguasai dan mengurus negara atau pemerintahan tanpa mengenal halal dan haram. Sementara siyasah hanya digunakan oleh ummat Islam saja yang dalam penggunaannya sangat terikat dengan al-ahkam al-khamsah yaitu halal, haram, sunat, makruh, dan mubah. Di sinilah terdapat perbedaan telak antara politik dan siyasah.

Orang banyak dari berbagai generasi, berbagai pemeluk agama, dan berbagai suku bangsa umumnya tidak mampu membedakan antara istilah politik dan siyasah sehingga cenderung berkesimpulan bahwa politik dan sesuatu yang berbau politik merupakan benda bernajis, haram hukumnya, dan selalu salah dalam amalannya.

Ketika pemahaman semacam itu yang muncul dalam kehidupan masyarakat muslim maka ramai dari kalangan muslim yang menjauhkan diri dari pemilu, pilkada, dan semacamnya karena tidak siap menerima beban kotor bernama politik.

Pemikiran dan sikap seperti ini tidak terlepas dari provokasi bangsa penjajah yang menjajah negara-negara mayoritas muslim di dunia, sehingga ummat Islam menjauh dari politik dan mereka dengan mudah menguasai politik, pemerintahan, dan negara, walhasil mayoritas negara muslim dikuasai oleh non muslim, suatu kekhilafan besar yang segera harus kita perbaiki dengan menguasai politik dalam konteks politik Islam (siyasah) yang mengenal halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah dalam berpolitik.

Apabila tidak kita perbaiki suasana, maka dari situlah awalnya kehancuran dan kekalahan pemikiran ummat Islam sehingga berakibat fatal kepada eksistensi tamaddun (peradaban) bangsa Islam di muka bumi ini. Satu sisi pemikiran semacam itu secara bersahaja dimunculkan dan diprakarsai oleh kaum penjajah jahat yang sempat menjajah sejumlah negara mayoritas muslim tempo dulu.

Akibat dari turunan penjajah tersebut maka pemikiran itu terus tertanam dalam benak ummat Islam sehingga berantakan sendiri antara muslim pro siyasah dengan muslim pro politik, sehingga muncul gerakan-gerakan fatal yang berhadapan dengan dosa dalam ranah politik seperti partai dan ummat Islam yang memilih dan mendukung kafir jadi pemimpin seperti yang terjadi terhadap calon gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam pilkada 2017 yang lalu.

Kita perlu membedakan konsep dan praktik antara siyasah dan politik, siyasah itu manakala normal dan lurus dipraktikkan oleh seorang muslim menjadi bahagian daripada ibadah. Ia termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah yang terkadang sifat hukumnya menjadi sunat, terkadang menjadi wajib, haram, mubah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau salah laku menjurus kepada prilaku politik konfensional yang dipahami masyarakat dunia selama ini malah hukumnya menjadi haram.

Perlu kita tegaskan di sini bahwa kehadiran definisi dan praktik siyasah dalam ranah perpolitikan ummah merupakan sandingan yang sekaligus menjadi saingan dan pembetulan terhadap konsep dan amalan politik umum yang muncul dari rahim dunia barat.

Antara Siyasah, Fiqhussiyasah dan Siyasah Syar’iyyah

Secara umum perkataan siyasah dengan makna yang telah kita sebutkan di atas selalu diidentikkan pengertiannya oleh para ilmuan dengan politik. Bedanya kalau istilah politik itu ma’ruf dipahami orang banyak menunjukkan pengertian politik secara umum dengan penafsiran dan aplikasi yang sangat umum pula.

Sementara istilah siyasah lebih menjurus kepada politik dalam konteks Islam yang selalu disebut dengan politik Islam, jadi Islam memiliki politik Islam yang disebut siyasah yang dalam praktik dan amalannya wajib adil dan jauh dari prilaku dan tindakan haram. Sementara sebahagian ummat Islam yang modal aqidah (iman dan tauhidnya) lemah serta syari’ah dan akhlaknya rapuh, cenderung berpolitik dengan politik umum yang sadar atau tidak sadar sering menjurus kepada amalan halal cara untuk memperoleh kuasa.

Untuk membedakan seorang muslim berpolitik umum atau bersiyasah sangatlah mudah, ia dapat dipantau mulai dari konsep partai yang dibangunnya. Dalam siyasah setiap partai harus berazaskan Islam, harus partai Islam serta praktik para pelakunya harus terikat dengan tauhid, syari’ah dan akhlaq Islam.

Dengan demikian mereka akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki lewat partai Islamnya untuk kepentingan Islam dan ummat Islam, maka praktik politiknya tidak akan mendukung non muslim terutama sekali berkaitan dengan kepemimpinan, perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan umum lainnya.

Karena landasan politiknya adalah ibadah maka segala aktivitas politiknya tidak boleh menyimpang daripada tauhid, syari’ah, dan akhlak karimah. Konkritnya, bersiyasah (berpolitik Islam) itu merupakan bahagian daripada ibadah dan jauh dari praktik-praktik jinayah.

Sementara dalam politik umum baik muslim atau non muslim sudah ma’ruf dipahami orang banyak bahwa berpolitik itu untuk merebut kekuasaan, merebut kursi parlemen, untuk menguasai pemerintahan dengan berbagai cara atas dasar kepentingan personal, perkauman, kepartaian, dan terkadang atas kepentingan sponsor. Maka jadilah dasar dan landasan politik umum itu adalah kepentingan sesa’at bagi pihak tertentu sehingga sering terjadi pada suatu waktu para pelaku politik itu menyatu dan bersatu pada ketika kepentingannya sama dan pada waktu yang lain mereka akan bercerai berai manakala kepentingannya berbeda.

Ketika seorang muslim berpolitik dengan politik umum yang menganut paham dan ajaran sekularisme maka ianya sudah memisahkan antara syari’ah sebagai induk segala hukum dan pedoman dalam kehidupan dengan politik dan kenegaraan sebagai subordinat paling kecil dalam syari’ah. Dengan bahasa lain ia telah memisahkan Islam dengan negara, memisahkan syari’ah dengan pemerintahan dengan menonjolkan pemikiran dan mengelabui kebenaran, itulah dia paham sekularisme.

Sebetulnya sekularisme itu merupakan paham yang dibawa oleh kaum gereja yang berawal dari doktrin bible dalam keyakinan orang-orang Kristen tempo dulu. Mereka berprinsip; “berikan hak kaisar kepada kaisar (yang berarti negara dan kekuasaan), dan berikan hak tuhan kepada tuhan (yang bermakna urusan-urusan agama).

Pemahaman tersebut kemudian bersahaja atau tidak, sengaja atau tidak tersusupi dalam prilaku politikus muslim sehingga banyak politikus muslim yang memasukkan goal kegawang sendiri dalam arena percaturan politik mereka seperti bertungkus lumus memperjuangkan dan menggolkan non muslim menjadi pemimpin muslim.

Sebahagian yang lain berkomentar; politikus muslim tidak mampu menjadi pemimpin atau kalau orang Islam yang menjadi pemimpin tidak akan dibantu oleh Uni Eropa, oleh Amerika, oleh Cina dan sebagainya. Semua komentar dan prilaku semacam itu merupakan prilaku pencetak goal kegawang sendiri yang bahayanya melebihi bahaya seorang missionary kafir terhadap Islam dan ummat Islam.

Sebetulnya siyasah atau politik Islam itu sudah absah dalam ranah ilmu pengetahuan modern, ianya resmi dan diakui baik oleh muslim maupun non muslim. Dr. V. Fitzgerald dalam buku populernya Muhammedan Law mengungkapkan bahwa Islam bukanlah agama semata-mata melainkan ia juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada masa-masa tertentu ada ummat Islam yang berupaya memisahkan antara Islam dengan politik, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundasi bahwa kedua sisi tersebut saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dr. Schacht dalam Encyclopedia of sciences vol VIII halaman 333 mengatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.

Prof. R. Strothmann mengatakan dalam the Encyclopedia of Islam IV halaman 350 bahwa Islam merupakan suatu fenomena agama dan politik karena pembangunnya seorang nabi yang juga seorang politikus yang arif lagi bijaksana yang juga seorang negarawan. Jadi tidaklah perlu dipersoalkan lagi kalau Islam memiliki politik dan sistem politik sebagaimana yang diakui oleh ilmuan muslim, non muslim, dan para orientalis.

Demikian juga secara otomatis siyasah resmi dan sah menjadi rumusan politik dalam Islam yang gerakan politiknya selalu terkait dengan tauhid, syari’ah dan akhlak karimah.
Sementara fiqhussiyasah adalah ketentuan fiqh yang berkaitan dengan prilaku dan amalan siyash (politik Islam) yang dipraktikkan oleh para politikus muslim.

Fiqh itu bermakna paham, memahami, dan pengertian mendalam yang memerlukan pengerahan potensi akal. Menurut ulama ushul fiqh ia bermakna pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil terperinci. Sementara ulama fiqh memberikan definisi fiqh adalah sekumpulan hukum amaliah yang disyari’atkan Islam.

Untuk itulah ketika siyasah itu diamalkan sebagai bahagian dari keperluan seseorang muslim di sana masuklah unsur fiqh, ketika masuk unsur fiqh maka antara siyasah dengan fiqh dalam kehidupan muslim tidak dapat dipisahkan lagi karena ia saling terkait dan memerlukan. Pada waktu itulah istilah fiqh siyasah muncul dalam ranah ilmu pengetahuan muslim yang pemberlakuannya bukan hanya untuk muslim saja melainkan untuk nonmuslim juga.

Karenan fiqh itu berada pada dimensi hukum sesi operasional maka fiqh siyasah itu menjadi satu ketentuan hukum dalam amalan ummat manusia yang mengatur tatacara operasional politik dalam Islam. Karena itulah berpolitik dalam konteks fiqh siyasah berbeda dengan berpolitik di luar fiqh siyasah.

Dalam fiqh siyasah para politikus diwajibkan menjalankan hukum fiqh dalam politik karena ia berhubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat, manakala salah dalam bersiyasah akan terancam dengan dua hukuman yakni hukuman dunia dan hukuman akhirat. Sementara berpolitik non siyasah atau politik umum sama sekali tidak ada ancaman hukuman akhirat melainkan terdapat hukuman dunia yang diciptakan manusia yang sifatnya dilematis, dinamis, subjektif, dan irrasional.

Istilah siyasah syar’iyyah terdiri dari dua kata yakni; kata siyasah dan kata syar’iyyah yang memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Siyasah bermakna mengatur, mengurus, menjalankan, mentadbir, dan mengaplikasikan, sementara syari’ah dalam pengertian bahasa bermakna jalan sempit, jalan menuju sumber mata air atau jalan untuk diikuti. Ini merupakan jalan yang tidak hanya menuju kepada Allah yang Maha Tinggi, melainkan jalan yang dipercayai oleh semua ummat Islam sebagai jalan yang ditunjukkan Allah sebagai pencipta melalui utusanNya nabi Muhammad SAW.

Siyasah syar’iyyah adalah rumusan politik Islam yang rujukannya langsung kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Hal ini sesuai dengan konsep syari’ah itu sendiri yang menjadi konsep prinsipil dalam dataran hukum Islam dan tidak tersentuh oleh ra’yu pemikiran manusia sebagaimana konsep fiqh yang menjadi ranah ra’yu para ulama fiqh.

Siyasah syar’iyyah dalam pengertian khusus adalah segala hal yang keluar dari pemegang kekuasaan (Ulil Amri) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak kepada kemuslihatan dalam masalah yang di dalamnya tidak terdapat dalil khusus dan spesifik tanpa menyalahi syari’ah.

Apabila kita spesifikasikan lebih rinci dengan sayab-sayabnya, siyasah syar’iyyah merupakan konsep politik dalam Islam yang melingkupi; Fiqh siyasah Dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan system pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara dan lainnya yang dalam istilah modern disebut dengan hukum konstitusi.

Ia melingkupi; (1). siyasah tasyri’iyah syar’iyyah (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari’at Islam. (2). Siyasah qadhaiyyah syar’iyyah (siyasah tentang peradilan yang sesuai dengan syari’at Islam). (3). Siyasah idariyah syar’iyyah (siyasah tentang administrasi yang sesuai dengan syari’at Islam. (4). Siyasah tanfidziyah syar’iyyah (siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).

Fiqh siyasah Dauliyah/Kharijiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non Islam, mengatur antara muslim dengan non muslim, hubungan diplomatik dan sebagainya. Fiqh Siyasah Maaliyyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan harta kekayaan atau keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi harta kekayaan negara, dan sebaginya. Fiqh Siyasah Harbiyah, yakni siyasah yang mengatur tentang peperangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti tentang perdamaian, gencatan senjata, tawanan perang dan seumpamanya.

Pembagian fiqh siyasah ini bukanlah harga mati mengingat ianya tidak diatur dengan konkrit dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Karenanya setiap negara dan kepemimpinan dapat saja merubah, menselaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan Islam. Mengingat siyasah sebagai keperluan ummat Islam sa’at ini maka ramai orang yang membicarakannya setiap hari.

Sebagai kata akhir perlu kita tegaskan bahwa siyasah itu bermakna politik Islam yang memiliki dan terikat dengan al-ahkam al-khamsah (halal, haram, makruh, sunat, dan mubah). Setiap muslim harus berpolitik dengan mengikat diri kepada al-ahkam al-khamsah tersebut serta meletakkan politik itu sebagai bahagian daripada ibadah ghairu mahdhah, berpolitik mengharapkan pahala lewat amalan politik Islam atau siyasah.

Ketika politik atau siyasah itu diamalkan oleh segenap muslim di dunia maka ianya memerlukan ketentuan dari al-ahkam al-khamsah tersebut yang kemudian diramu dalam konsep fiqh siyasah. Tidak boleh disebut menjalankan fiqh siyasah bagi seorang muslim kalau aktivitas politiknya lepas dari pantauan al-ahkam al-khamsah. Karena fiqh itu berakarkan syari’ah maka apasaja amalan dan prilaku para mukallaf (muslim) dalam kehidupan mereka harus selaras dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan syari’ah. Makanya dalam ranah politik diperlukan adanya ketentuan syari’ah untuk mengontrol dan menstabilkan operasional siyasah dalam bingkai fiqh siyasah, dari situlah wujud siyasah syar’iyyah. Wallahu a’lam…

Penulis Adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh & Dosen Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Ar-Raniry
=diadanna@yahoo.com=

Sumber : KLIKSATU.CO.ID

Menyikapi Perbedaan Awal Dzulhijjah dengan Kerajaan Arab Saudi

 

Oleh : Dr. Syahrir Nuhun Lc., M.Th.I

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Agama telah menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1439 H jatuh pada malam Senin, 13 Agustus 2018 M. Dengan demikian Idul Adha 1439 H tahun ini jatuh pada hari Rabu, 22 Agustus 2018 M. Bila Idul Adha adalah 10 Dzulhijjah, maka 9 Dzulhijjah-nya atau Hari Arafah, hari dimana jamaah haji wukuf di Arafah, dengan ketentuan ini mestinya akan jatuh sehari sebelumnya, yakni hari Selasa 21 Agustus 2018 M.

Sementara itu, Mahkamah Ulya pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa 1 Dzulhijjah bertepatan dengan malam Ahad tanggal 12 Agustus 2018 M, maka Wukuf atau Hari Arafah (9 Dzulhijjah) jatuh pada Senin, 20 Agustus 2018 M. Dengan demikian Idul Adha (10 Dzulhijjah) akan jatuh pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 M, bukan hari Rabu, 22 Agustus seperti ketetapan pemerintah Indonesia.

Perbedaan penetapan awal Dzulhijjah ini kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Di antara pertanyaan tersebut adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat?, penetapan siapa yang sebaiknya diikuti, kerajaan Arab Saudi atau pemerintah Indonesia? Pada hari apa sebaiknya melaksanakan puasa ‘Arafah bagi kaum muslimin di Indonesia, apakah pada hari yang sama ketika jamaah haji melaksanakan wuquf di Arafah atau pada tanggal 9 DzulHijjah menurut pemerintah Indonesia?

Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, saya menyampaikan jawaban sebagai berikut:
1. Perbedaan penetapan awal Dzulhijjah 1439 H antara kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia disebabkan pada malam Ahad tanggal 12 Agustus hilal terlihat di Arab Saudi, sehingga malam tersebut ditetapkan sebagai malam pertama Dzulhijjah, sementara hilal tidak terlihat di Indonesia sehingga malam tersebut ditetapkan sebagai malam 30 Dzulqa’dah dan esoknya malam Senin baru 1 Dzulhijjah.

2. Para ulama memang berbeda pendapat dalam metode penetapan hari raya Iedul Fithri. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menetapkan berdasarkan _ru’yah ‘alamiyah_ (ru’yah internasional), sementara Syafi’iyyah lebih menguatkan _ru’yah mahalliyah_ (ru’yah lokal)

Adapun dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah, penulis tidak menemukan adanya perbedaan di antara para fuqaha terdahulu.

Perbedaan penetapan awal Dzulhijjah justru ditemukan pada masa belakangan ini.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin (seorang ulama dari Arab Saudi) dan Prof. Dr. Sulaiman ar-Ruhaili (Guru besar di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah), penetapan awal Dzulhijjah berdasarkan _ru’yah mahalliyah_ (ru’yah lokal).

Namun dalil-dalil yang ada justru menunjukkan bahwa penetapan awal Dzulhijjah berdasarkan _ru’yah ‘alamiyyah_ (ru’yah internasional).

Di antara dalilnya adalah dalil umum yang menunjukkan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah berdasarkan _ru’yatul hilal_.
Sebagai contoh hadits Nabi SAW, _”Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal.”_ (HR Bukhari dan Muslim).

Selain itu, terdapat dalil khusus untuk penentuan awal bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini, yang menjadi acuan utama adalah _ru’yatul hilal_ dari penguasa Makkah, kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil melakukan _ru’yatul hilal_, barulah ru’yah dari negeri lain dapat dijadikan sebagai acuan.

Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan Wali (Gubernur) Makkah untuk melakukan ru’yah bulan Dzulhijjah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ مِنْ جَدِيلَةَ قَيْسٍ

أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Abu Yahya Al Bazzaz, telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami ‘Abbad, dari Abu Malik Al Asyja’i, telah menceritakan kepada kami Husain bin Al Harits Al Jadali yang berasal dari Jadilah Qais, bahwa Amir Mekkah telah berkhutbah, ia berkata; Rasulullah saw mengamanatkan kepada kami agar melaksanakan ibadah (haji) berdasarkan ru’yah. Jika kami tidak berhasil meru’yah tetapi ada dua saksi adil (yang berhasil merukyat), maka kami melaksanakan ibadah berdasarkan kesaksian keduanya. Kemudian aku bertanya kepada Al Husain bin Al Harits, siapakah Amir Mekkah tersebut? Ia berkata; saya tidak tahu. Kemudian ia bertemu denganku setelah itu dan berkata; ia adalah Al Harits bin Hathib saudara Muhammad bin Hathib. Kemudian Amir tersebut berkata; sesungguhnya diantara kalian terdapat orang yang lebih mengetahui mengenai Allah dan rasulNya daripada diriku. Dan orang ini telah menyaksikan hal ini dari Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam. Amir tersebut menunjuk dengan tangannya kepada seorang laki-laki. Al Husain berkata; aku bertanya kepada orang tua yang ada di sampingku; siapakah orang yang ditunjuk oleh Amir tersebut? Ia berkata; orang ini adalah Abdullah bin Umar, dan Amir tersebut benar. Ia adalah orang yang lebih tahu mengenai Allah daripada dirinya. Ibnu Umar berkata; demikianlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami.
(HR. Abu Dawud dan ad-Daruquthni)

Hadits ini menunjukkan bahwa yang mempunyai otoritas menetapkan hari-hari manasik haji, seperti hari Arafah, Idul Adha, dan hari-hari tasyriq, adalah Amir Makkah (penguasa Makkah), bukan yang lain. Pada saat tiadanya pemerintahan Islam seperti sekarang, kewenangan itu tetap dimiliki penguasa Makkah, sekarang (Kerajaan Arab Saudi).

Kesimpulannya, penentuan Idul Adha ditetapkan berdasarkan _ru’yatul hilal_, bukan hisab. Hanya saja, ru’yah yang diutamakan adalah rukyat penguasa Makkah. Kecuali jika penguasa Makkah tidak berhasil meru’yah, barulah diamalkan rukyat dari negeri-negeri yang lain.

3. Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sementara Hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jamaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi saw.:

«اَلْحَجُّ عَرَفَةُ»

Ibadah haji adalah (wukuf) di Arafah.(HR at-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Baihaqi, ad-Daruquthni, Ahmad, dan al-Hakim).

Juga sabda beliau:

«فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ، وَعَرَفَةُ يَوْمَ تُعَرِّفُوْنَ»

Hari Raya Idul Fitri kalian adalah hari ketika kalian berbuka (usai puasa Ramadhan), dan Hari Raya Idul Adha kalian adalah hari ketika kalian menyembelih kurban, sedangkan Hari Arafah adalah hari ketika kalian (jamaah haji) berkumpul di Arafah.(HR as-Syafii).

Berdasarkan dalil di atas, umat Islam di seluruh dunia yang tidak sedang menunaikan ibadah haji menjadikan penentuan hari Arafah di tanah suci sebagai pedoman, bukan menetapkan sendiri-sendiri. Apalagi berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daruquthni dari Husain bin al-Harits al-Jadali dapat dipahami bahwa pelaksanaan ibadah haji harus didasarkan kepada hasil _ru’yat hilal_ 1 Dzulhijjah, sehingga waktu wukuf dan Idul Adha bisa ditetapkan. Pesan Nabi kepada Amir Makkah, sebagai penguasa wilayah, sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji, untuk melakukan ru’yat; jika tidak berhasil, maka ru’yat orang lain, yang kesaksiannya disampaikan kepada Amir Makkah.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka seharusnya pelaksanaan puasa ‘Arafah dilaksanakan pada hari yang sama ketika jamaah haji sedang wuquf di Arafah, yaitu bertepatan dengan hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 dan esoknya lebaran Idul Adha, yaitu hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018.

Wallahu a’lam.

Catatan:
1. Tulisan ini murni bersifat keagamaan untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan jamaah pengajian
2. Tulisan ini bersifat pribadi dan tidak mewakili intitusi atau organisasi apapun.
3. Perbedaan pendapat seyogyanya disikapi dengan cara yang bijaksana. Bagi yang memilih untuk berIebaran Idul Adha pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 berdasarkan hasil ru’yah mahkamah ‘ulya Arab Saudi agar tidak menyalahkan, apalagi membid’ahkan yang berlebaran keesokan harinya. Sebaliknya bagi yang berlebaran pada hari Rabu untuk memberikan kesempatan bagi yang memilih untuk berlebaran lebih dahulu.
4. Mengharapkan agar semua pihak, baik para ulama, pemerintah dan lainnya agar sungguh-sungguh memperhatikan seruan dari Syekh Azhar (1975), Rabithah ‘Alam Islami (1975) dan Konferensi Turki (1978) untuk menjadikan hari raya sebagai hari raya internasional.