Tuhan Bakal “Tidak Hadir” Lagi Dalam Gedung DPR dan Istana Presiden

Oleh: Nazarullah, S.Ag, M.Pd *

Agama dan Politik (Negara) adalah ibarat kehidupan ikan dengan air. Dua-duanya saling memberikan konstribusi. Agama dan Politik juga bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi satu sama lain. Upaya memisahkan Agama dan Politik sama bahaya-nya seperti memisahkan keberadaan Tuhan dengan manusia.

Bila di Indonesia ini suatu saat dipisahkan Politik dengan Agama, maka Tuhan hanya akan ada dan hadir di Masjid dan Mushalla. Sementara pada saat Pilpres, Pilleg, dan Pilkada, Tuhan harus disimpan di rumah. Akhirnya akan berdampak besar bahwa, Allah (Tuhan) tidak boleh dihadirkan dalam Gedung Parlemen (Gedung DPR) dan Juga dalam Istana Presiden. Mengerikan bukan…?

Sebenarnya, diskursus masalah pemisahan Agama dan Negara bukan persoalan baru di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, Persoalan ini telah pernah dimunculkan dan belum selesai sampai dengan saat ini (Never Ending Story). Padahal kalau kita kaji benar-benar bahwa masyarakat Islam sudah sangat legowo dengan menerima Pancasila sebagai Landasan Ideologi bernegara demi Bhinneka Dan Kebhinnekaan di Indonesia.

Sejarah pernah mencatat Bahwa, Kerajaan Aceh sangat susah ditaklukkan oleh Kolonial Belanda. Penyebabnya adalah, Kerajaan Aceh ditopang dengan kehadiran Ulama (Agama) dalam mempertahankan keutuhan Kerajaan Aceh. Akhirnya, untuk menghancurkan Aceh pada saat itu, Kerajaan Belanda mengirim Snouck Hurgronye (Tgk. Puteh) untuk mempelajari Islam, dan kawin dengan wanita Aceh, serta menetap di Aceh untuk Menghancurkan Kerajaan Aceh dari dalam dengan upaya menjauhkan Ulama dari lingkaran Raja Aceh. Upaya dan taktik Snouck Hurgronye ini diadopsi oleh negara-negara lain, untuk membungkam kaum Agamis dalam kancah Politik Negara. Dan ternyata, ide Snouck (Tgk. Puteh) ini juga digunakan oleh pimpinan negeri ini dalam meredam keberpihakan Ulama-Ulama Islam terhadap politisi-politisi muslim.

Rasulullah SAW adalah panutan dan uswah masyarakat Muslim seantero dunia. Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan non. Muslim pada saat itu sudah cukup bukti bagi kita untuk mengutarakan bahwa Islam dan negara adalah adalah dua hal yang saling menunjang dan tidak terpisahkan.

Di Indonesia, bila Muslim dan Ulamanya mengutarakan keinginan untuk memilih pemimpin dari kalangan Muslim, Kata HAMKA; ini bukanlah SARA, karena juga tidak salah bila Umat Kristiani berkeinginan memilih pemimpin mereka dari kalangan Kristen. Sekali lagi, keinginan ini bukanlah SARA, Karena seperti itu-lah diatur dalam masing-masing Agama.

Jadi yang salah apa? Yang salah adalah, jika Bangsa Indonesia ini dijauhkan dari Agamanya. Dan yang Benar-benar salah, bila penduduk Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa dijauhkan dari Tuhan mereka. Nantinya orang-orang Kristen yang berpolitik, Tuhannya hanya ada di Gereja, Orang Hindu yang menjadi anggota Partai, Tuhannya hanya bisa dijumpai di Biara. Orang Islam yang maju sebagai Gubernur, Allah SWT tidak boleh di bawa-bawa dalam kesehariannya dan hanya boleh berjumpa dengan Allah SWT saat ke Masjid dan Mushalla. Duhai bangsa-ku, bila ada Warga Negara Indonesia yang terpilih menjadi Presiden lewat Jalur Politik, Maka sudah pasti Presiden itu tidak bersama dengan Tuhannya di dalam Istana. Bila  Presiden telah dipisah dari Agama, sudah tentu pula Presiden kita sudah jauh dari Tuhan-nya.

Bila Agama sudah tidak ada lagi dalam Politik Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, pidato politik, pidato Presiden, pidato Anggota Dewan Terhormat dan pidato Gubernur serta Bupati, Pengantarnya atau muqaddimahnya tidak ada lagi kata Puji-Pujian kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena jabatan mereka adalah Jabatan Politik, tidak dibenarkan lagi membawa nama Allah/Tuhan sebagai Pemilik Agama. Bila ini terjadi di Indonesia, maka sila pertama dalam Pancasila bahwa NKRI adalah negara Berketuhanan Yang Maha Esa, akan tinggal sebagai sejarah, Tuhan pernah ada dalam negara Indonesia. Ironis bukan ?

Bila Tuhan tidak ada lagi di Indonesia, maka akan kita ceritakan apa kepada anak cucu kita nantinya? Apakah kita Ingin mewariskan Indonesia ini kepada mereka sebuah negara Yang tidak bertuhan? Na'uzubillahi min zaalik. Sadarlah wahai bangsa-ku. Istighfarlah wahai pemimpin-Ku. Agama bukan hanya mengurus ibadah saja. Islam bukan Agama yang mengatur Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan Umrah Saja. Tapi Politik dan Agama Islam yang diwariskan Rasulullah SAW dan Para Ulama Terdahulu juga mengatur Ekonomi, Tata Negara, Kepemimpinan, Hukum, dan Hubungan Bilateral antar Negara di Dunia ini seperti hubungan bilateral saat kedatangan dan kerja sama Raja Salman dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu dengan Pemerintah Indonesia.

Politikus yang jauh dari Tuhannya, akan menjadi manusia yang Atheis. Politikus yang jauh dari akhlak dan norma-norma Agama, akan menjadi manusia yang mengabdi kepada Materi. Apapun yang mereka lakukan untuk kepentingan NKRI ini, tidak lagi dinilai sebagai sebuah Ibadah. Dan jika ingin beribadah, mereka hanya bisa lakukan di tempat ibadah seperti Masjid dan Mushalla. Dan bila hal ini terjadi di negara-Ku Indonesia, bukan tidak mungkin suatu saat nanti, bangsa-Ku yang dulu agamis, akan menjadi bangsa yang Atheis.

Ya Allah, Tunjuki bangsa-ku ini jalan yang lurus, Jalan orang-orang yang pernah Engkau muliakan di dunia ini, serta jalan orang-orang yang Engkau Ridhai. Jangan Engkau jadikan Bangsa ini wahai Penguasa jagad raya, sebagai Bangsa yang Engkau benci dan Engkau sesatkan. Kami malu kepada pendahulu kami yang telah merebut Negara ini dari penjajah Belanda dengan Takbir dan Jihad, tapi kami tidak sanggup mewariskan Negara ini kepada anak dan Cucu kami sebagai Negeri yang masih ada Tuhan, yang selalu hadir dalam Keyakinan dan Keimanan.

 

* Penulis adalah Tenaga Pendidik di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pidie.

 

IDI dan Dewan Da’wah Aceh Gelar Tarhib Ramadhan

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh bekerjasama dengan Dewan Dakwah Aceh menggelar acara tarhib Ramadhan. Kegiatan bertajuk “The Miracle Of Ramadhan” itu di isi dengan tausyiah oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Pusat Periode 2010 – 2015, Ustad H Syuhada Bahri, Lc dan berlangsung selama dua hari di tempat terpisah yaitu di Aula Lantai IV Balai Kota Banda Aceh, Kamis (11/5) malam dan di Aula RSUZA Banda Aceh, Jum’at (12/5).

“Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, kegiatan ini dapat terlaksana dengan sempurna. Ini menjadi moment yang sangat berharga bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramdhan yang sudah di depan mata,” kata Ketua IDI Aceh Dr Fachrul Jamal Sp.An.KIC, Sabtu (13/5).

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh DR Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA dalam sambutannya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak atas prakarsa terlaksananya kegiatan itu. Menurutnya kegiatan seperti ini akan semakin menambah nilai ketaqwaan kepada Allah Ta'ala.

“Dewan Dakwah Aceh sudah lama bersinergi dengan para dokter dalam hal dakwah, terutama sekali dengan RSUZA. Banyak sudah program-program yang kita laksanakan bersama. Di antaranya bakti sosial dan pengobatan gratis di daerah rawan aqidah, bantuan untuk mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia (ADI) pengisian pengajian di RSUZA dan pengiriman da’i Ramadhan,” ungkap Tgk Hasanuddin

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry ini berharap kerjasama yang telah terjalin tersebut akan terus berlangsung di masa hadapan dan dapat ditingkatkan lagi aspek aspek-aspek dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Ustadz H Syuhada Bahri, Lc dalam taushiahnya menyampaikan tentang pentingnya bersedekah dan berinfaq serta keutamaan-keutamaan di bulan Ramadhan.

“Ramadhan merupakan bulan yang dilipatgandakan pahala, di tutup pintu neraka dan di bukanya pintu syurga. Oleh itu jangan sedikitpun ada keraguan di hati kita untuk memperbayak sedekah dan infaq. Semua akan menjadi amal kita di negeri akhirat kelak. Dan alangkah sayangnya jika ramadhan telah datang tetapi berlalu begitu saja, sedangkan kita tidak dapat meraih pahala dan keutamaan dari bulan mulia tersebut,” tegas Ustadz Syuhada. *

 

Dewan Da’wah Aceh Susun Program Kerja Tahun 2017

Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh telah menyusun program kerja tahunan untuk tahun 2017. Kegiatan yang melibatkan seluruh pengurus tersebut  berlangsung di Komplek Markaz Dewan Dakwah Aceh di Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Minggu (2/4).

Sekjend Dewan Dakwah Aceh Said Azhar, S.Ag kepada wartawan, Senin (3/4) mengatakan, untuk tahun 2017 ini, Dewan Dakwah Aceh telah menyusun sejumlah program kerja. Penyusunannya dilakukan menurut bidang masing-masing. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau double kegiatan yang sama di bidang tersebut juga untuk memudahkan dalam pelaksanaannya.

“Di antara sejumlah program-program itu, yang menjadi prioritas pada tahun ini diantaranya adalah program kemandirian dakwah melalui pemberdayaan ekonomi usaha produktif, pendidikan dan pelatihan (diklat) dakwah, pembentukan dan pengaktifan pengurus daerah, penerimaan mahasiswa baru Akademi Dakwah Indonesia (ADI) dan program selama bulan suci ramadhan 1438 H,“ rinci Said Azhar seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi dewandakwahaceh.com.

Sementara itu Ketua Dewan Dakwah Aceh Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan MCL MA mengharapkan program kerja yang telah disusun tersebut dapat dilaksanakan semuanya di tahun ini sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Mengingat program-program tersebut sangat bermanfaat untuk kemaslahatan ummat dalam rangka mengawal pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang kini sudah berusia 15 tahun.

Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry itu menambahkan selama ini Dewan Dakwah Aceh telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ini merupakan bentuk partisipasi dan keseriusan serta komitmen Dewan Dakwah Aceh dalam membantu pemerintah agar Syariat Islam di Aceh akan semakin maju dan berjaya. Selain itu dukungan penuh dari pemerintah juga sangat diperlukan.

“Dewan Dakwah Aceh sangat siap dan akan senantiasa bersama pemerintah Aceh untuk kemajuan Syariat Islam. Karenanya kami sangat berharap agar pemerintah dapat membuat terobosan-terobosan yang inovatif. Tentunya Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan mesti di bantu oleh pihak lainnya. Dari itu pemerintah haruslah bersinergi dengan lembaga dakwah dan ormas islam serta mensupport dan memberi dukungan penuh pada setiap kegiatan yang mereka laksanakan,” tutup Tgk Hasanuddin. [

 

Dewan Da’wah Subulussalam Bina Muallaf

SUBULUSSALAM – Sebanyak 50 mualaf mengikuti pembinaan spiritual disampaikan Dewan Dakwah Indonesia Kota Subulussalam di aula Pendopo Wali Kota, Senin, 8 Mei 2017.

Ketua Dewan Dakwah Indonesia Kota Subulussalam Ustaz Sabaruddin kepada portalsatu.com di sela-sela acara tersebut mengatakan, kegiatan pembinaan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Subulussalam diperuntukkan bagi mualaf atau orang yang masuk Islam sejak tiga tahun belakangan ini.

"Ini mereka yang tiga tahun belakangan ini menjadi mualaf. Atau ada di antara mereka mungkin saja sudah lama masuk Islam, tetap belum pernah mengikuti pembinaan," katanya.

Ia menyebutkan, peserta pembinaan mualaf itu dari empat kecamatan dalam wilayah Subulussalam yakni Penanggalan 24 mualaf, Simpang Kiri 22 orang, Rundeng 2 mualaf dan Sultan Daulat 2 orang.

Sabaruddin yang juga anggota MPU Kota Subulussalam menyampaikan materi tentang akidah Islamiyah. Sementara Wakil Ketua Dewan Dakwah Ustaz Chairul Anwar, S.Ag., menyampaikan fiqih ibadah.

Sedangkan dua narasumber lainnya juga dari dewan dakwah masing-masing Ustaz Aab Syihabuddin, M.A., dan Masnur, S.Pd.I., menyampaikan tentang sosial kemasyarakatan dan cara membawa Alquran.

Sabaruddin menyebutkan kerja sama pembinaan terhadap mualaf diharapkan terus berlanjut setiap tahunnya, baik dengan Pemerintah Subulussalam maupun Provinsi Aceh. Terlebih Subulussalam wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, sehingga dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

"Mereka menjadi mualaf atas kesadaran sendiri, tidak ada intimidasi, ini murni atas keinginan mereka menjadi mualaf. Karena itu mereka harus tetap dibina, kalau bisa jangan cuma pembinaan spiritual saja, tetapi harus ada pembinaan ekonomi juga," kata Sabaruddin.

Ia mengatakan pembinaan sebaiknya dilakukan secara berimbang antara spiritual dan ekonomi. Pasalnya sejak masuk Islam hubungan para mualaf dengan keluarga sebelumnya menjadi terputus.

"Jadi kalau tidak kita yang memberikan perhatian kepada mereka siapa lagi. Jika tidak dibina dengan baik, bisa saja di antara mereka kembali ke komunitasnya lagi. Selama ini ada satu dua kembali lagi ke komunitas asalnya," kata Sabaruddin.

Sementara Dewan Dakwah Indonesia Kota Subulussalam, kata Sabaruddin, hanya mampu memberikan pembinaan melalui spiritual saja lantaran tidak memiliki dana untuk program pembinaan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun Provinsi Aceh untuk melakukan pembinaan ekonomi bagi mualaf di Bumi Sada Kata.[]