Rekomendasi Muswil Ke-3 Dewan Da’wah Aceh

DDII menyatakan, dalam menjalankan syariat Islam, haruslah dimulai dari keteladanan para pemimpin dari tingkat provinsi hingga tingkat gampong (desa). Untuk itu, sehubungan semakin dekatnya Pilkada gubernur/wakil dan 18 bupati/walikota secara serentak di Aceh, DDII mengimbau muslimin Aceh, agar memilih pemimpin yang benar-benar sesuai kriteria islami, memiliki komitmen menjalankan syariat Islam, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya.

Pada bagian lain rekomendasi yang ditulis tiga halaman itu, DDII mengharapkan pemerintah lebih hati hati-hati dan menyeleksi investor asing dan tamu luar Aceh, agar tidak membawa misi yang bertentangan dengan pelaksanaan syariat Islam. Orang non muslim haruslah menghargai Aceh yang sedang menjalankan syariat Islam sebagai identitas negerinya. 

Sementara untuk MPU, diharapkan bertindak tegas dan berani dalam membuat fatwa. Memanggil pemerintah untuk dinasehati apabila terdapat kebijakan yang diberlakukan merugikan Islam. Supaya kebedataan MPU lebih kuat, hendaknya dalam kepengurusan MPU melibatkan unsur Ormas Islam dan lembaga dakwah.

Muswil DDII Aceh ke 3 ditutup oleh Ketua terpilih kembali secara aklamasi untuk empat tahun kedepan, Drs Tgk H Hasanuddin Yusuf Adan MCL, MA. Pengurus lengkap PW DDII Aceh 2011-2015 akan diumumkan pasca Idul Fitri 1432 Hijriah oleh formatur yang telah ditunjuk forum Muswil, yang terdiri dari Ketua: Hasanuddin Yusuf Adan, anggota: Nazaruddin  Idris, Said Azhar, Bismi Syamaun, M. Yusran Hadi, Muhammad AR dan Samir Abdullah.     

 

Tak cukup hanya Aceh

Forum Muswil juga diboboti dengan Dialog Da’wah dan Bedah Buku.  Dalam presentasi makalahnya, Ketua Umum DDII Pusat H Syuhada Bahri Lc mengatakan, seharusnya pilot proyek pelaksanaan syariat Islam seharusnya tak hanya berlangsung di Aceh saja, sehingga lebih mudah dievaluasi. “Tak cukup hanya Aceh saja, mestinya ada tiga provinsi lagi,” katanya. Apabila satu provinsi dianggap gagal, maka akan ada provinsi lain  yang menjadi model sukses.

Menurut dia, pelaksanaan syariat Islam haruslah berlangsung di seluruh Indonesia. Itulah yang terus diperjuangkan oleh DDII dan komponen Islam lainnya melalui berbagai aktivitas dakwah dan pendekatan politik. Implementasi syariat Islam kaffah di Indonesia adalah hal wajar, mengingat negeri ini bebas dari penjajahan kolonial tak terlepas peran besar muslimin melakukan jihad fisabilillah melawan penjajah. “Muslimin mayoritas di Indonesia,’ tegasnya.

Untuk itu, dia berharap pengurus DDII dan aktivis dakwah di seluruh Indonesia dapat meningkatkan aktivitas dakwah, sehingga secara bertahap masyarakat Islam tak lagi menolak syariat Islam. Dalam pengetahuannya, selama ini, sering kali jika ada tuntutan pemberlakukan syariat Islam, maka yang menolaknya juga ummat Islam. Lihat saja pemberlakuan Perda-Perda syariat Islam di beberarapa daerah, justru yang memprotesnya dari kalangan Islam.

Syuhada Bahri berharap, syariat Islam di Aceh yang telah mendapat legitimasi UU dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak gagal dan menjadi momok bari daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini DDII mestilah lebih serius lagi meningkatkan dakwah Islamiah, memperkuat jalinan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan melakukan advokasi terhadap berbagai pelanggaran syariat Islam.

Dia mengharapkan dakwah dilakukan dengan santun di seluruh Indonesia, memperkuat SDM da’i, manajemen dakwah dan meningkatkan jaringan DDII kab/kota di seluruh Indonesia. “Di era otonomi sekarang ini, yang mesti ditingkatkan adalah keberadaan DDII kab/kota, sehingga dapat lebih mewarnai pelakasanaan syariat Islam dan bermitra dengan bupati/walikota,” harapnya.

Dialog Da’wah dilanjutkan dengan bedah buku “Aceh dan Inisiatif NKRI” karya Ketua DDII Aceh, Hasanuddin Yusuf Adan. Buku itu dibedah oleh Sekjen DDII Pusat, H Amlir Syaifa Yasin MA. Buku yang terdiri dari 252 halaman dan diterbitkan Adnin Foundation Banda Aceh  2010 itu memuat  sejarah kekecewaan Aceh terhadap Jakarta sejak DI/TII dan konflik GAM-RI. “Buku ini merekam sejarah kekecewaan Aceh terhadap NKRI, kareka tak mau melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan bernegara,” kata Hasanuddin.

Wagub yang hadir dan membuka Muswil Ke-3 Dewan Da’wah, dalam amanatnya mengidentifikasi problem ummat Islam yang menjadi tantangan pelaksanaan syariat Islam. di antaranya, secara internal masih rendahnya pemahaman agama di kalangan ummat, polarisasi pemahaman beberapa furu’iyah berimbas kepada perpecahan, kemampuan manajemen yang kurang memadai serta etos kerja dan citra ummat Islam yang baik dan bersih belum dapat diwujudkan. Di sisi lain, secara eksternal, Wagub menyebutkan pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, mainstream politik global yang menyudutkan ummat Islam dengan citra teoris, radikal dan upaya misionaris, menjadi hambatan lain guna menciptakan kehidupan Islami.

Menyahuti persoalan di atas, jalan keluar yang perlu ditempuh, di antaranya alah perkuat kegiatan da’wah yang bil-hikmah, mauidhah hasanah dan mujadalah yang baik. Hidupkan kembali pengajian di rumah-rumah, meunasah. Perkuat kontrol orang tua terhadap anak, khususnya ketika anak sudah menginjak remaja. Khusus untuk ormas Islam, hendaklah menjadi problem solver bukan  sebaliknya hanya sebagai trouble maker. Saya yakin, Dewan Da’wah dapat menjadi salah satu ormas Islam yang menyelesai masalahkan masalah ummat, demikian Muhammad Nazar mengakhiri amanatnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2011

Panitia Pelaksana,

 

 

Drs. M. Nasir Idris

Sekretaris

Pidato Ketua Umum Dewan Da’wah


Menurut DDII, katanya, pelaksanaan syariat Islam haruslah berlangsung di seluruh Indonesia dan itulah yang terus diperjuangkan oleh DDII melalui berbabagai bentuk aktivitas dakwah dan pendekatan politik. Implementasi syariat Islam yang kaffah di Indonesia dalah hal wajar mengingat negeri ini bebas dari penjajahan/konlonialisme tak terlepas dari peran pesar muslimin dengan jihad fisabilillah. Muslimin mayoritas di Indonesia.
 
Untuk itu, dia berharap pengurus DDII di seluruh Indonesia dapat meningkatkan aktivitas dakwah, sehingga secara bertahap masyarakat Islam tak menolak lagi syariat Islam. Dalam pengetahuannya selama ini, sering kali jika ada tuntutan pemberlakukan syariat Islam, maka yang menolaknya juga ummat Islam. Lihat saja pemberlakuan Perda-Perda Syariat Islam di beberarapa daerah, yang memproteskan juga ummat Islam.
 
Ia berharap, syariat Islam di Aceh yang telah mendapat legitimasi UU dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak gagal dan menjadi momok bari daerah lain di Indonesia. Dalam hal ini DDII mestilah lebih banyak dengan meningkatkan dakwah Islamiah, memperkuat jalinan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan terus menerus melakukan advokasi terhadap berbagai pelanggaran syariat Islam.
 
Syuhada Bahri juga mengharapkan peningkatan dakwah yang santun di seluruh Indonesia, memperkuat SDM da’i, manejemen dakwah dan meningkatkan jaringan DDII kab/kota di seluruh Indonesia. Katanya, di era otonomi sekarang ini, yang mesti ditingkatkan adalah keberadaan DDII kab/kota, sehingga dapat lebih mewarnai pelakasanaan syariat Islam dan bermitra dengan bupati/walikota.
 
Dialog dakwah dilajutkan dengan bedah buku “Aceh dan Inisiatif NKRI” karya Ketua DDII Aceh, Tgk Hasanuddin Yusuf Adan. Buku itu dibedah oleh Sekjen DDII Pusat H Amlir Syaifa Yasin. Buku yang terdiri dari 252 halaman dan diterbitkan Adnin Foundation Banda Aceh  2010 itu memuat  sejarah kekecewaan Aceh terhadap Jakarta sejak DI/TII dan konflik GAM-RI.
 
Muswil 3 DDII Aceh dilanjutkan dengan agenda pertanggungjawaban pengurus, perumusan program kerja dan pemilihan pengurus baru. Insya Allah, Ahad 17/7 pengurus baru diharapkan telah terpilih.
 
Banda Aceh,         16 Juli 2011
                      14 Syakban 1432
 
Ketua Umum DDII Aceh,
 
 
Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan 

Dewan Da’wah Aceh Laksanakan Muswil-3

Acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-3 Dewan Da’wah Aceh yang dilaksanakan pada Tahun 2011, selain sebagai amanat organisasi juga dalam rangka mengevaluasi apa yang sudah, sedang dan belum sempat dikerjakan selama satu periode kepengurusan sebelumnya. Evaluasi ini penting sebagai bahan untuk menyusun program kerja berikutnya, juga sebagai sarana penyamaan persepsi sehingga terjadi gerakan yang sinergis dan langkah padu ke depan dalam melaksanakan program da’wah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Agenda lain yang juga penting dalam Muswil Ke-3 ini adalah pemilihan Pengurus Dewan Da’wah Periode 2011-2015 serta silaturrahim sesama pengurus.

Di sela-sela Muswil, juga diagendakan Dialog Nasional tentang Gerakan Da’wah bersama Ketua Umum Dewan Da’wah Pusat (Ustadz Syuhada Bahri, Lc) dan bedah buku Karya ketua umum Dewan Da’wah Aceh (Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan) dengan judul “Aceh dan Inisiatif NKRI” oleh Amlir Syaifa Yasin, M.Si (Sekjen Dewan Da’wah Pusat).

Dalam Muswil Ke-3 tersebut dipaparkan pula beberapa kegiatan Dewan Da’wah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi bahan tukar pikiran dan pengalaman dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan da’wah ke depan.

Sesuai dengan tema yang diangkat, “Revitalisasi Potensi Dewan Da’wah Dalam Menangkal Aliran Sesat dan Upaya Penguatan Aqidah Ummat di Aceh” Musyawarah Wilayah Ke-3 Dewan Da’wah Aceh tahun ini menjadi strategis di tengah prahara pengrusakan aqidah yang terjadi di Aceh. Untuk itu, diharapkan selain membahas agenda-agenda organisasi di atas, pencerahan dan rumusan langkah-langkah konkrit guna mencegah dan menangkal (cekal) aliran sesat serta upaya penguatan aqidah ummat di Aceh dapat dihasilkan dalam muswil kali ini.

Banda Aceh, 12 Juli 2011
Panitia Pelaksana,

Ir. Nazar Idris, MP
Ketua

Masjid Dewan Da’wah Diresmikan

Panitia Pelaksana dalam laporannya menyebutkan bahwa pembangunan masjid tersebut didanai sepenuhnya oleh Yayasan Syeikh Eid Qatar, sementara tanah dibeli oleh Dewan Da’wah melalui sumbangan dari Dewan Da’wah Pusat, dan wakaf dari para muhsinin. Total tanah yang sudah dibebaskan adalah 2456 M. direncanakan di atas tanah tersebut juga akan didirikan gedung sebagai pusat pelatihan, rumah imam dan sekretariat sebagai markas Dewan Da’wah Aceh.

Ketua Umum Dewan Da’wah dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu fokus program adalah melakukan penguatan aqidah, pembinaan muallaf dan pencekalan aliran sesat. Karenanya, diharapkan kepada masyarakat, khususnya warga gampong Rumpet di lokasi masjid and markas Dewan Da’wah, agar tidak perlu ragu dengan keberadaan lembaga ini.

Di sela-sela peresmian, Bapak Kepala Dinas Syariat Islam yang membacakan teks pidato Gubernur menyatakan bangga dengan kehadiran masjid Dewan Da’wah ini, juga dengan kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Dewan Da’wah. Terlebih lagi dalam percepatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sekali lagi selamat kepada Dewan Da’wah semoga semangat ini akan terus ditingkat dalam membina ummat di Aceh ke depan, demikian Prof. Rusydi Ali Muhammad mengakhiri sambutannya.

Dalam peresmian tersebut juga turut diundang pihak Donatur, Aparat Gampong Rumpet, Muspika Kecamatan Krueng Barona Jaya, Muspida Plus Kabupaten Aceh Besar, Muspida Kota Banda Aceh dan Muspida Plus Provinsi Aceh. Di samping itu pimpinan parpol nasional dan parpol lokal, ormas Islam juga diundang menghadiri peresmian tersebut.

Ketua panitia Pembangunan Masjid Dewan Dawah Aceh, Bismi Syamaun, memperkirakan peresmian akan dihadiri lebih kurang 300 orang tamu undangan, belum termasuk pengurus Dewan Da’wah Aceh.

Banda Aceh, 02 Juli 2011

Panitia Pembangunan

Dewan Da’wah Aceh,

Drs. Bismi Syamaun

Ketua